Kolom

PON Papua dan Sinar Spiritual dari Ujung Negeri

Umbu TW Pariangu - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 13:43 WIB
Sejumlah warga menyaksikan pertandingan antara tim sepak bola Papua dengan tim sepak bola Aceh pada final Sepak Bola Putra PON Papua di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Kamis (14/10/2021). Tim sepak bola putra Papua menang atas tim sepak bola putra Aceh dengan skor 2-0. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
Final sepak bola di PON Papua (Foto: Nova Wahyudi/Antara)
Jakarta -

Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 yang berlangsung di Papua (2 Oktober-15 Oktober 2021) bukan sekadar pesta untuk rakyat Papua. Namun pesta bangsa, pesta seluruh rakyat Indonesia. Event olahraga empat tahunan itu tak hanya jadi arena tetesan keringat juang 6.496 atlet dari 34 Provinsi untuk mendulang prestasi terbaik. Namun juga upaya menyulam cita-rasa keindonesiaan nan luhur dari ujung timur. Dari sana, ada trubus asa persaudaraan, solidaritas, nasionalisme, serta semangat ke-NKRI-an sembari menegaskan Papua sebagai bagian vital ruh dan kekayaan masa depan negeri.

Sudah lama Indonesia hanya dilihat dari Jawa dengan "keflamboyanan" pembangunan plus segala ornamen kemajuannya, menyisakan keringkihan kita dalam merawat imajinasi kebangsaan. Indonesia bangsa besar. Dan kebesaran itu terlihat dalam komitmen memangku seluruh kemajemukan entitas bangsa untuk bersama terintegrasi dalam horizon memajukan masa depan dan peradaban bangsa.

Torang Bisa (semboyan PON) tak hanya mencerminkan animo rakyat Papua berpartisipasi, bekerja keras menyukseskan PON di tengah berbagai keterbatasan seperti pandemi Covid-19 atau manifestasi kegigihan dan spartanitas mendulang medali di podium semata, tetapi yang tak kalah pentingnya, memperlihatkan suatu keyakinan spiritual masyarakat Papua dan rakyat Indonesia untuk bersama berjuang melepaskan diri dari semua belenggu stigma, kecurigaan, diskriminasi, untuk kemudian menyatukan jarak fisik yang terserak selama ini, menjadi "satu tubuh" Indonesia yang bernafaskan persatuan, keintiman dan persaudaraan abadi.

Sehingga Papua yang selama ini identik dengan kemiskinan, wilayah yang terisolasi dan tertinggal karena jauh dari sentuhan dingin infrastruktur bisa tertepis.

Tak Surut

Kita harus akui, pemerintah tak pernah surut mengangkat derajat masyarakat Papua. Kita masih ingat, 30 Desember 1999 lalu, Presiden Gus Dur ke Papua untuk melakukan dialog dan ingin melihat matahari terbit pertama milenium kedua, 1 Januari 2010. Dari dialog dengan perwakilan masyarakat Papua tersebutlah lahir ide penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua.

Sejak diinaugurasi pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi kurang lebih sudah 16 kali berkunjung ke Papua sebagai simbol kecintaan pemerintah pada Papua. Total dana Otonomi Khusus yang sudah digelontorkan pemerintah dari tahun 2002 sampai 202 sebesar Rp 138, 65 triliun yang digunakan untuk mengakselerasi pembangunan kesejahteraan di Papua. Pemerintah juga sudah membangun secara besar-besaran jalan Trans Papua, bandara dan pelabuhan baru, menaikkan rasio elektrifikasi PLN termasuk memberikan 10 persen divestasi Freeport untuk Papua.

Hal tersebut semata untuk menegakkan martabat orang Papua di negerinya sendiri dengan memaksimalkan koneksi pembangunan dan kesejahteraan yang solid antara Jawa dan Papua. Memang itu tak semudah membalik telapak tangan. Sampai kini masih ada warga Papua yang belum merasakan kue kesejahteraan. Angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih yang tertinggi di Indonesia yakni 26,8 persen sedangkan di Papua Barat 21,7 persen.

Persoalan konflik, keterisolasian geografis, kultur, administrasi sipil menjadi tantangan klasik pemerintah untuk memastikan korelasi positif antara dana pembangunan yang besar dengan pemerataan ekonomi masyarakat Papua. Konflik dan kekerasan yang mengorbankan warga sipil di Bumi Cenderawasih selama ini juga berdampak negatif terhadap animo investor untuk menanamkan modal, selain merusak kohesivitas sosial warga untuk memajukan wilayahnya.

Peran aktif pemerintah pusat mengintervensi persoalan kesehatan, pendidikan, kesenjangan ekonomi, isolasi daerah, keamanan tentu akan terus diikhtiarkan terutama untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat Papua dari efek stigma periferialnya. Menerbitkan nasionalisme masyarakat Papua adalah sebuah proyek "menjadi Indonesia" yang efektif manakala rakyat Papua senantiasa terus dibangkitkan harga dirinya dengan mendorong prinsip-prinsip kesetaraan yang bebas dari pikiran-pikiran segregatif, termasuk stigmatisasi, rasisme.

Perhelatan PON di Papua mau menegaskan bahwa Papua adalah bagian tak ternegasikan lagi dalam sejarah dan masa depan NKRI. Papua adalah bagian dari wajah cantik Indonesia yang terus "bersolek" meningkatkan mutu dan daya saing dalam percaturan pembangunan global. Karenanya, segala kemajuan infrastruktur yang sudah ada (seperti jalan, sarana pendidikan, gedung/kantor pelayanan publik) di Papua pantang untuk dirusak atas nama apa pun termasuk dendam dan kebencian separatis.

Termasuk sarana/prasarana PON yang sudah dibangun dengan biaya yang mahal mesti dijaga karena akan berdampak positif terutama bagi pembangunan keolahragaan di Papua.

Integrasi Fungsional

Maka penting bagi pemerintah untuk tidak saja membangun integrasi normatif-koersif lewat pendekatan regulasi, keamanan dalam menyelesaikan persoalan Papua, tetapi juga membangun suatu integrasi fungsional. Masyarakat Papua dengan segala kekhasannya (agama, budaya, warna kulit, kekayaan alam) dianggap sebagai bagian yang melekat dalam jatidiri keindonesiaan lewat pendekatan non-militer (termasuk olahraga, dialog, kemanusiaan dan kesejahteraan).

Di sisi lain, keterbukaan pemerintah pusat berdialog dengan perwakilan rakyat Bumi Cendrawasih termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata di sana ke depan amat urgen untuk memulihkan rasa percaya warga Papua terhadap keberpihakan negara dalam proses pembangunan yang berkeadilan tanpa kekerasan. Kerendahhatian pemerintah menyelami situasi kebatinan masyarakat Papua melalui dialog bersama adalah sebuah awal baik untuk menoreh "sejarah" emas baik bagi bagi rakyat Papua, Indonesia dan dunia internasional.

Terkait itu, langkah diplomasi pemerintah Indonesia melalui diplomat dan duta besarnya di luar negeri untuk mensosialisasikan pengakuan dan keadilan yang sudah diterima oleh warga Papua kepada dunia internasional merupakan salah satu cara mengintegrasikan secara fungsional warga Papua dalam bangunan keindonesiaan, yang perlu terus dilakukan. Contoh sederhananya, seperti yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Selandia Baru yang menyediakan secara khusus ruang Papua di gedung utama KBRI sebagai wahana promosi kedaulatan rakyat Papua di mata mondial.

Kita meyakini, niat tulus, usaha keras dan pengorbanan pemerintah serta kerja sama dari warga Papua yang tak pernah henti dalam menjaga keamanan, termasuk membangun olahraga dan dialog penuh humanis untuk memperjuangkan nasib rakyat Papua, akan semakin mendekatkan Tanah Papua dengan paparan sinar matahari kedamaian. Sehingga ungkapan "Tanah Papua" sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi" tak sekadar lirik lagu, tetapi benar-benar menukik nyata di sukma warga Papua.

Sebagaimana nama Irian yang berasal dari bahasa Biak yang berarti daerah terpapar sinar matahari (Filep Karma, 2019), PON di Papua layaknya sinar spiritual dari ujung negeri yang menuntun kita bersama menatap Indonesia masa depan secara lebih optimis dan bermartabat.

Umbu TW Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

.

(mmu/mmu)