Kolom

Waspada Risiko Produksi Baterai Mobil Listrik

Insan Ridho - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 13:10 WIB
Pabrik baterai kendaraan listrik milik PT HKML Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat, diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi saat meremskan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)
Jakarta -

Pada 15 September 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat. Pabrik baterai ini diklaim sebagai pabrik baterai pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Pengguna kendaraan listrik di Indonesia akan mencicipi baterai dari pabrik ini setelah produksi baterai dimulai pada 2023. Situasi ini tentu menjadi angin segar bagi industri kendaraan listrik di Indonesia.

Keterlibatan Presiden Joko Widodo tersebut jelas menggarisbawahi niat pemerintah dalam penerapan kendaraan listrik di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung teknologi mutakhir ini. Langkah konkret ini mencakup dukungan kebijakan dan insentif produksi komponen kendaraan listrik termasuk baterai.

Baterai merupakan salah satu komponen paling krusial pada kendaraan listrik. Pentingnya baterai pada kendaraan listrik bisa dibilang setara dengan keberadaan tangki bahan bakar pada kendaraan berbahan bakar fosil. Tanpa baterai, kendaraan listrik praktis tidak dapat beroperasi. Pengaruh penting ini pun makin dibuktikan dengan besar biaya komponen baterai yang bisa mencapai 35 - 50% dari total biaya kendaraan listrik.

Oleh karena itu, fokus pemerintah pada produksi baterai sangat wajar. Daya tarik baterai memang amat besar baik dari segi teknologi maupun segi investasi. Akan tetapi, proses produksi baterai punya sejumlah ancaman yang perlu diwaspadai oleh seluruh pemegang kepentingan. Ancaman-ancaman dari produksi baterai ini harus segera dipikirkan dengan matang sebelum malapetaka datang.

Ancaman yang paling berkaitan dengan produksi baterai adalah kecacatan produk. Masalah ini memang bukan hanya eksklusif pada produksi baterai saja. Namun, memproduksi baterai punya risiko yang lebih besar ketimbang memproduksi komponen lain. Baterai biasanya terbuat dari lithium-ion yang menggunakan elektrolit cair. Elektrolit ini mudah terbakar jika terkena temperatur tinggi akibat kebocoran dari kesalahan produksi.

Dampak yang ditimbulkan dari kecacatan produk baterai bisa berujung fatal. Baterai bisa saja terbakar dengan sekejap saat digunakan jika diproduksi tanpa standar kualitas yang jelas. Risiko ini memang tidak hanya terjadi pada baterai kendaraan listrik, tetapi juga baterai peralatan elektrik lain. Namun, tingkat risiko kecelakaan yang besar, seperti tabrakan, membuat bahaya dari baterai kendaraan listrik semakin tinggi.

Risiko dari kecacatan produksi baterai bukan sekadar isapan jempol. Beberapa waktu lalu, General Motors (GM), pabrikan kendaraan asal Amerika Serikat, melakukan recall besar-besaran atas produk kendaraan listrik mereka, Chevrolet Bolt. Hal ini dilakukan karena baterai lithium-ion yang digunakan pada Chevrolet Bolt memiliki risiko kebakaran yang tinggi. Salah satu penyebab tingginya risiko kebakaran terletak pada keping anoda pada baterai yang mudah koyak.

Kecacatan produk baterai bisa diminimalisasi dengan penjagaan kualitas produk secara ketat. Tetapi, produksi baterai yang fokus pada kendaraan listrik baru akan dimulai di Indonesia. Produksi baterai tersebut jelas belum dapat teruji baik secara mutu maupun keselamatan. Pada fase awal produksi baterai, menaruh syak soal kualitas produk tentu bukan hal yang aneh. Peran evaluasi dan pengawasan pada produksi baterai perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan agar risiko kecacatan produk baterai makin minim.

Selain itu, proses produksi baterai dari hulu hingga hilir membutuhkan penanganan limbah yang ketat. Bahan baku baterai membutuhkan bijih nikel yang diambil dari proses penambangan. Pelaksanaan penambangan nikel ini acapkali mengabaikan dampak lingkungan. Proses dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada izin penambangan seakan menjadi proses administrasi semata.

Segala dampak dari proses penambangan nikel yang sembarangan pun tidak main-main. Proses penambangan nikel dapat menyebabkan pelepasan logam yang berbahaya bagi kesehatan (Prematuri, 2020). Hal ini juga berdampak pada perubahan yang signifikan terhadap karakteristik tanah baik secara fisik maupun secara kimia. Dampak yang paling terlihat tentu kemunculan berbagai macam polusi, seperti kepulan asap sulfur dioksida dan limbah asam dari proses penambangan nikel.

Ketakutan akan limbah produksi baterai bahkan telah menjadi nyata di Indonesia. Desa Buli di Kecamatan Maba, Halmahera Timur, sudah menjadi korban keserampangan penambangan nikel. Timbunan sedimentasi limbah dari penambangan nikel di daerah tersebut tidak tertangani dengan baik. Alhasil, ekosistem di sekitar lokasi penambangan itu hancur lebur. Biota laut termasuk ikan kembung menjadi tidak layak tangkap. Kondisi ini jelas merugikan bagi warga Desa Buli.

Kita tahu bahwa Indonesia memang menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia yang mencapai 21 juta ton. Namun, angka ini tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa beberapa proses penambangan nikel di Indonesia masih membawa masalah pelik. Kerusakan ekosistem akan berdampak terhadap kesehatan terutama bagi warga di daerah-daerah sekitar penambangan. Problem ini bisa menjadi bom waktu yang kemudian hari bisa menjadi fatal jika tidak ditangani secara serius.

Segala risiko yang dapat ditimbulkan oleh proses produksi baterai tidak perlu menjadi problem yang mengganas asal para pengambil kebijakan dan pelaku industri peka. Tekad pemerintah yang sudah bulat untuk mendukung kendaraan listrik akan tidak berarti jika produksi baterai tidak diawasi dengan ketat dan baik. Yang perlu disadari bersama adalah risiko-risiko produksi baterai ini akan menjadi nyata andai kita tak menangani bahaya sebelum jatuh korban.

Insan Ridho pekerja sektor transportasi di Jakarta

(mmu/mmu)