.webp)
What unites people?...Story! There is nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it... ~ Tyrion Lannister
Beberapa waktu lalu saya terlibat dalam sebuah tugas dari Pesantren Pandanaran menuju ke Boyolali. Lewat jalur alternatif Klaten, ada siluet bokong truk yang mencuri perhatian saya. Tulisannya begini: Korban Rasan2.
Bahasa Indonesia yang baik dan benar barangkali akan memadankan kata "rasan-rasan" itu sebagai "menggunjing". Bahasa Arab punya istilah lain, yaitu ghibah. Apapun itu, rasan-rasan tetaplah istilah yang terbaik, setidaknya buat saya. Local pride. Toh secara substansial, baik menggunjing, ghibah, atau rasan-rasan adalah sama: berbagi cerita atau informasi tentang sesuatu tanpa keberadaan subjek yang sedang dibicarakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
***
Setiap menjelang akhir September, kita rupanya selalu punya topik rasan-rasan: PKI. Orang-orang masih setia membicarakannya. Saat artikel ini ditulis, salah satu trending topic di Twitter ternyata berisi rasan-rasan tentang Gatot, seorang Jenderal (Purn) yang mewanti-wanti adanya indikasi bahwa paham komunis (gaya baru) sudah masuk ke tubuh TNI.
Merespons tudingan itu, Pangkostrad Letnan Jenderal Dudung Abdurachman angkat bicara. Menurutnya, sebagai prajurit Gatot seharusnya dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum melemparkan tudingan ke publik, sehingga tidak menimbulkan prasangka.
Terlepas dari Jenderal siapa yang lebih akurat dan valid, salah satu stasiun televisi swasta turut meramaikan rasan-rasan PKI. Stasiun televisi tersebut mengunggah poster di media sosialnya, yang intinya adalah tentang agenda penayangan G30S/PKI, sebuah film yang dibuat berdasarkan majelis rasan-rasan orde militeristik Soeharto.
Untuk diketahui, film G30S/PKI secara garis besar bercerita tentang peristiwa selama lima hari (30 September sampai 5 Oktober 1965), berfokus pada serangan komunis kepada komunitas Muslim, scene pembunuhan tujuh perwira militer, dan adegan pesta seks perempuan komunis.
Yang menarik adalah banyak pihak telah mengatakan bahwa film itu tidak merepresentasikan kejadian yang sesungguhnya. Medio 2012, pemeran Soeharto dalam film G30S/PKI, Amoroso Katamsi, menyebut bahwa ada beberapa adegan yang sengaja dibikin berlebihan.
Selain itu, seorang eks anggota Gerwani (sebuah organisasi onderbouw PKI) bernama Sulami menyangkal bahwa ada anggota kelompoknya yang menari-nari di Lubang Buaya, seperti tergambar dalam film. Dalam sebuah wicara dengan Tempo, dia juga menepis adanya keterlibatan dalam penculikan para Jenderal.
Maka pantas saja jika jumhur pengamat dan peneliti media menyebut bahwa film G30S/PKI tidak lebih dari sekadar alat propaganda rezim militeristik Soeharto. Dalam buku Identitas dan Kenikmatan, Ariel Heryanto (2015) mendedah cukup detail betapa film tersebut memainkan peranan yang signifikan dalam mengontrol wacana dan opini publik tentang PKI di masa kekuasaan Soeharto.
Ketimbang dua film pendahulunya yang sama-sama disponsori oleh penguasa, yaitu Janur kuning (1979) dan Serangan Fajar (1981), film G30S/PKI (1984) menjadi semacam satu-satunya informasi bagi orang Indonesia tentang apa yang mungkin terjadi waktu itu, menjelang senja 1965. Tidak saja jaringan televisi milik negara (TVRI), segenap stasiun televisi swasta pun turut diwajibkan menayangkan film tersebut semasa Orde Baru.
Sebetulnya masih ada lagi film propaganda lain yang dibikin pada tahun 1988 oleh rezim Soeharto setelah produksi G30S/PKI. Judulnya adalah Djakarta 1966. Film itu menceritakan tentang peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Mayor Jenderal Soeharto.
Kendati tidak menimbulkan efek sedahsyat G30S/PKI, film Djakarta 1966 ternyata memuat (sekaligus menciptakan) rasan-rasan paling paripurna, yaitu Supersemar, sebuah dokumen bil ghaib yang menjadi tiket Soeharto menggebet kursi kekuasaan. Ditengarai, seorang saksi mata yang pernah bertugas menjadi pengawal Istana Bogor, Soekardjo Wilardjito, belakangan bersaksi bahwa Presiden Soekarno menandatangani surat tersebut sambil ditodong pistol oleh Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Sejurus kemudian, Wilardjito ditahan dan bermukim di penjara selama 14 tahun tanpa proses pengadilan (Heryanto: 119).
Itu tadi adalah sekelumit fragmen PKI di level politik tontonan, baik wilayah pertempuran sinematis, maupun media sosial. Di forum-forum seleksi yang beririsan dengan negara, PKI ternyata juga menjadi rasan-rasan. Komunisme masih menjadi bahan untuk mengeksklusi mereka yang tampak simpatik terhadap PKI, walau sebatas opini.
Pertanyaannya, apakah kita memang secara sistemik telah diajarkan untuk membenci ketimbang belajar dari apa yang sudah terjadi? Wallahu a'lam.
Yang jelas, segala bentuk kebencian hanya akan mempersempit ruang gerak kita. Dan, 'trauma' 1965 sepertinya hanya bisa dihapus dengan bersikap wajar terhadap komunisme. Komunisme tak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai menempelkan frasa "bahaya laten". Ideologi itu sudah lama bangkrut dan tutup buku. Rusia dan China kini sama kapitalisnya dengan Amerika Serikat.
Di era orde militeristik Soeharto, stempel komunis kerap dipakai untuk menggebuk musuh politik. Mengulang kesalahan Orde Baru adalah sama dengan mengembalikan Indonesia ke masa kegelapan. Lebih ekstrem, barangkali tak perlu juga mempertahankan Ketetapan MPRS yang melarang komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Toh sebagai objek studi, mempelajari ketiganya justru bagus untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan ideologi itu. Buku-buku yang membahas ajaran itu pun tak perlu dilarang, apalagi sampai dibakar. Yah, kecuali kalau rezim yang berkuasa adalah rezim rasan-rasan.
Anwar Kurniawan mahasiswa Pasacasarjana Kajian Budaya dan Media UGM
(mmu/mmu)
