Kolom

Menyingkap Wajah Politik Gen Z

Rijal Abdulloh - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 14:10 WIB
Jakarta -

Setelah bertahun-tahun menjadi objek pembahasan di banyak aspek kehidupan tentang apa yang disebut milenial, satu generasi muda baru telah datang dan bersiap memberi tanda. Mereka adalah Gen Z atau kerap juga disebut i-Generation, suatu populasi penduduk yang lahir dalam rentang tahun pasca-1996. Generasi ini kerap dibingkai dengan proyeksi yang begitu optimistik, bahkan pada 2018 lalu, Time menurunkan satu artikel dengan judul How Generation Z Will Change The World untuk menggambarkan betapa perubahan besar dunia akan terjadi di tangan para generasi ini.

Satu hal yang menjadi ciri khas kuat dari generasi ini adalah karakternya yang digital native. Fase pertumbuhan yang berjalan beriringan dengan mapannya infrastruktur teknologi informasi global membuat mereka terpisah dengan memori dunia lama dan melihat dunia dengan cara yang baru melalui teknologi.

Di lanskap politik, keterlibatan mereka juga mencuri perhatian tersendiri. Intensifikasi terhadap akses informasi berkat penguasaan teknologi (media sosial) memungkinkan mereka dapat mengakses beragam isu secara luas dan cepat. Isu keberagaman, perubahan iklim, kesetaraan hingga pemerintahan yang bersih menjadi arena kerap dimainkan. Ini membuat mereka kerap dikesankan memiliki langkah yang progresif dalam politik.

Sosok-sosok seperti Greta Thunberg dalam isu climate change, Malala Yousafzai pada isu perdamaian, hingga pemimpin gerakan Umbrella Revolution Hong Kong, Joshua Wang, adalah beberapa nama yang kerap dirujuk menjadi representasi dari generasi ini.

Tidak jauh berbeda dengan hal itu, perilaku politik generasi Z di Indonesia, yang kini menempati 27,94 persen dari total populasi juga cukup menarik untuk diperbincangkan. Preseden politik yang paling diingat tentang generasi Z Indonesia adalah ketika mereka berhasil menggagas dan mempopulerkan gerakan #reformasidikorupsi pada 2019 lalu. Gerakan yang diinisiasi melalui aktivisme online itu berhasil menciptakan gaung yang besar.

Memanfaatkan kampanye secara online, gerakan itu telah memicu terbentuknya aliansi gerakan politik masif, bahkan menjadi terbesar sepanjang sejarah pasca-gerakan mahasiswa 1998. Namun dari sudut pandang yang lain, sikap yang atraktif ini membenturkan pertanyaan penting: sejauh mana para generasi Z ini dapat terserap dan berperan lebih dalam struktur politik formal yang saat ini telah mapan?

Aktivisme politik yang riuh dalam ruang digital pada akhirnya menjumpai tantangan mendasarnya: bagaimana Gen-Z memiliki dampak yang lebih dan berkelanjutan terhadap perubahan politik dan sosial masyarakat?

Ambiguitas Politik

Pertanyaan tersebut sejatinya tidaklah muncul tiba-tiba, kendati generasi Z dianggap sebagai generasi paling terdidik dibanding dengan generasi lainnya. Selain daripada itu Gen Z memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas, namun ada fakta lain menyebutkan bahwa hal itu tidak menjamin mereka praktis memiliki kecerdasan dan wawasan terhadap politik.

Pada kenyataannya, generasi Z telah membuat politik terasa begitu individual. Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan Nastiti (2017) bahwa konektivitas digital telah mengisolasi mereka dalam ruang politik yang cenderung partisan dan membuat mereka cenderung melihat dunia secara terpolarisasi; hal itu mengakibatkan terjadinya diskoneksi sosial di dalam dunia nyata.

Penelitian terbaru oleh Yolanda dan Halim (2020) tentang partisipasi politik generasi Z di Jakarta pada ajang Pilpres 2019 lalu juga menunjukkan bahwa generasi Z lebih berperan sebagai konsumen, alih-alih nihil ketika terlibat secara strategi dalam politik. Kesimpulan ini ditunjukkan melalui besarnya persentase perilaku aktivitas politik mereka yang cenderung pasif, seperti hanya sekadar melihat, membaca, mengomentari, alih-alih terlibat lebih jauh dalam urusan strategis di lapangan.

Ini tentu mengindikasikan bahwa sikap yang gamang terhadap urusan politik masih menjadi problem besar di antara para zoomer. Praktik politik mereka masih terkungkung hanya sebatas membaca-baca informasi politik atau berkomentar dan berdebat dalam ruang sosial media.

Wajah ambiguitas lainnya juga ditunjukkan dari pandangan mereka terhadap partai politik. Survei Indikator Politik tentang suara anak muda yang dilakukan pada Maret lalu menunjukkan, kendati sudah banyak para anak muda di generasi ini yang telah menentukan preferensi partai, namun masih terdapat 42% dari mereka yang belum menentukan pilihan. Angka yang cukup besar tersebut kemudian dapat ditafsirkan betapa masih rendahnya keseriusan mereka untuk terlibat lebih jauh dalam politik kenegaraan, mengingat dalam alam demokrasi partai politik menjadi instrumen penting yang tidak bisa kesampingkan perannya.

Tantangan itu semakin nyata ketika dalam realitas politik praktis para generasi z ini pun memiliki sikap politik yang cukup bias. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagian dari para generasi Z dalam urusan pilihan politik masih banyak dipengaruhi oleh orang lain, seperti orangtua. Wawancara yang dirilis CNN terhadap pemilih pemula berusia gen Z tentang pilihan mereka dalam Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu yang masih lebih banyak mengikuti arahan dari ayah atau mama mereka cukup menjadi gambaran akan hal tersebut. Maka demikian, menyebut gen Z sebagai entitas pemilih yang telah rasional agaknya menjadi kesimpulan yang terlalu terburu-buru.

Pendidikan Politik Populer

Pada akhirnya, gerakan politik generasi Z menunjukkan wajah yang paradoksalnya: di lain sisi aktivitas politik mereka dalam platform digital yang menunjukkan gaung cukup besar tidak begitu sejalan dengan keterlibatan mereka dalam ranah yang strategis atau dalam hal yang lebih praksis. Dalam konteks ini,maka penguatan pendidikan politik dan pendekatan yang inklusif menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Partai politik menjadi ruang yang kiranya relevan untuk menjalankan peran tersebut. Namun demikian, perlu diingat bahwa tantangan terberat adalah memformulasikan pendidikan politik yang tepat bagi generasi ini. Sebagian dari mereka barangkali tak lagi terkesan dengan pidato-pidato politik yang dari sudut pandang mereka cenderung membosankan atau acara seremonial yang kadang kala terkesan personalistik. Sentuhan yang melebihi itu perlu untuk dilakukan.

Regenerasi tradisional yang saat ini digunakan mayoritas partai juga mestinya mendapat pembenahan. Salah satunya, dengan cara pengarusutamaan pendidikan politik yang populer. Pemanfaatan platform digital yang semakin beragam dengan konten kekinian bisa menjadi pendekatan yang tepat untuk menyentuh kesadaran para generasi Z. Tak hanya itu, kegiatan yang berorientasi pada isu keseharian dapat menjadi pilihan utama ketimbang memperbanyak narasi abstrak tentang kesejahteraan yang sayangnya, kerapkali mengecewakan.

Rijal Abdulloh Ketua Barisan Muda PAN Tulungagung

(mmu/mmu)