Kolom

Kadhimi, Stabilitas Irak, dan Perdamaian Regional

Alfin Febrian Basundoro - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 14:26 WIB
Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks to journalists during his visit to Basra, Iraq, Wednesday, July 15, 2020. (Ahmed al-Rubaye/Pool Photo via AP)
Perdana Menteri Irak Musthafa Al-Kadhimi (Foto: AP Photo/Ahmed al-Rubaye)
Jakarta -

Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Irak Musthafa Al-Kadhimi pada 26 Juli 2021 lalu menjadi tonggak sejarah. Kedua pemimpin menyepakati penarikan sisa-sisa pasukan militer AS di Irak—berjumlah sekitar 2.500 personel—pada akhir tahun ini.

Dikutip dari Daily Sabah (2021), berdasarkan kesepakatan tersebut, AS tidak benar-benar "meninggalkan" Irak, namun tetap mengambil posisi penasihat kemiliteran. Maknanya, AS akan tetap menjadi mitra utama Irak dalam memperkuat pertahanan dan keamanannya.

Peristiwa di atas hanyalah satu dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan oleh PM Kadhimi dalam memimpin pemerintahan Irak. Ditunjuk langsung oleh Presiden Barham Salih pada 6 Mei 2020 sebagai buntut protes panjang yang melanda negara tersebut, Kadhimi langsung membentuk visi pemerintahan yang efektif, dengan tujuan utama mendorong stabilitas nasional dan pemerintahan yang bersih.

Belakangan, Kadhimi diketahui juga merupakan tokoh independen, menjadi satu-satunya Perdana Menteri Irak yang sama sekali tidak berafiliasi dengan partai politik atau kelompok milisi apapun, baik Sunni maupun Syiah. Latar belakang ini membuatnya menjadi tokoh yang langka, mengingat sejak dasawarsa 2010-an, politisi-politisi Irak memang dikenal memiliki klien dari berbagai kelompok milisi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Iran yang melakukan perang proksi di negara tersebut, mendukung aneka milisi Syiah dengan dalih melawan ISIS.

Di sisi lain, ia berpengalaman tinggal di berbagai negara Barat—Inggris dan AS—yang membuatnya menerima cukup pengaruh Barat. Dengan kata lain, sebagaimana catatan The Arab Weekly (2021), Kadhimi merupakan tokoh politik yang dinilai mampu mengimbangi pengaruh Iran yang mengakar cukup kuat seiring dengan mayoritas penduduk Irak yang beragama Islam Syiah.

Tidak hanya bervisi menciptakan stabilitas domestik, Kadhimi juga berpeluang menjadi juru pendamai yang membawa Irak menjadi penengah bagi konflik regional dan perang proksi di Timur Tengah yang banyak dimotori oleh Iran dan Arab Saudi.

Visi Independen

Keputusan Kadhimi untuk menyepakati penarikan pasukan AS pada Juli lalu tentunya bukan tanpa alasan. Perebutan kembali Kota Mosul pada 2017 oleh pasukan Angkatan Darat (AD) Irak dan deklarasi kemenangan Irak atas ISIS tidak lama berselang agaknya menjadi bukti yang cukup kuat bagi Kadhimi. Lebih lanjut, militer Irak juga kian sering melaksanakan operasi militer independen dalam memberantas sel-sel teroris, baik ISIS maupun kelompok milisi teror lainnya.

Menariknya, dalam wawancaranya dengan AP News, ia tidak begitu saja mengabaikan peran penting AS dalam membantu negaranya memburu teroris, melainkan menekankan peran AS sebagai mitra, khususnya dalam hal pelatihan pasukan AD Irak dan operasi intelijen antiteror. Hal ini menjadi bukti bahwa visi independensi Irak ala Kadhimi tidak dinarasikan dengan pendekatan chauvinistik, melainkan dengan narasi kooperatif.

Ia memahami bahwa pengaruh AS juga diperlukan dalam perimbangan pengaruh di kawasan, meskipun sedikit. Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga membuktikan bahwa Irak tidak lantas menjadi subordinat AS, melainkan memposisikan dirinya sebagai mitra yang sejajar dengan negara adikuasa tersebut dalam kerangka kerja sama pertahanan dan keamanan. Keputusan tersebut cukup rasional, mengingat posisi Irak yang terhimpit dua pengaruh utama di Timur Tengah, yakni Iran dan AS.

Dalam kondisi demikian, seni perimbangan politik luar negeri dan hubungan internasional perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Kadhimi. Bagi Irak, AS dan Iran sendiri memiliki peranan yang disruptif di kawasan. Kedatangan AS sejak 2003 secara drastis mengubah pola politik di Timur Tengah, terkhusus Irak. Pascainvasi, posisi politik Syiah menguat seiring dengan meluasnya narasi anti-AS yang digaungkan oleh Iran.

Kelompok-kelompok Syiah tersebut bahkan membentuk aneka milisi yang selain membuat politik domestik Irak kian riuh. Iran yang melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperluas pengaruhnya justru menyeret Irak ke dalam perang proksi dan konflik geopolitik berkepanjangan. Akibatnya, warga sipil menjadi korbannya, seiring dengan kemandekan pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Selain itu, konflik sektarian antara Sunni dan Syiah selama bertahun-tahun membuat Irak jauh dari kata stabil. Parahnya, situasi ini juga dimanfaatkan oleh para politisi Irak pascainvasi AS untuk berbuat korup, mulai dari menyelewengkan dana untuk pembangunan hingga membayar milisi untuk kepentingan pengaruh politik peribadi. Narasi independensi Irak yang dibawa oleh Kadhimi sangat penting untuk menyatukan kembali masyarakat Irak yang sangat heterogen dan telah lama terpecah-belah.

Lebih jauh, pendekatan Kadhimi kepada masyarakat Kurdi dalam beberapa kunjungannya pada 2020 lalu kian mendongkrak simpati etnis tersebut, menjadikan sang PM kian berpeluang untuk menjadi pemersatu bangsa.

Perdamaian Regional

Dalam tingkatan yang lebih tinggi, Irak era Kadhimi mulai memiliki peran baru yang juga cukup bersejarah, yakni menjadi mediator di antara aneka kekuatan regional yang saling berkonflik. Argumen Steven Cook dalam Foreign Policy (2021) menyatakan bahwa momentum utama Kadhimi dalam memediasi konflik geopolitik di Timur Tengah adalah dengan mengundang Arab Saudi dan Iran duduk dalam satu meja guna membahas masa depan relasi keduanya.

Secara simbolis, pertemuan itu bermakna bahwa Irak menginginkan Timur Tengah yang stabil, aman, dan damai tanpa ada perebutan kekuasaan regional antara Iran dan Arab Saudi. Peran konstruktif Irak dalam perdamaian regional juga tampak dari pendekatan Kadhimi kepada Mesir dan Yordania.

Berdasarkan laporan Council of Foreign Relations, pada Juni lalu ketiganya menyepakati pakta perdamaian dan inisiatif bersama untuk menyelesaikan konflik di Suriah, Libya, Palestina, dan Yaman. Terlepas dari posisi masing-masing, upaya ini menjadi harapan bahwa pemimpin negara-negara Arab dapat duduk bersama dalam satu meja untuk secara independen menyelesaikan konflik di wilayah mereka sendiri—tanpa intervensi lebih jauh dari pihak asing.

Apabila ditarik mundur, inisiatif akan stabilitas regional bahkan tercermin sejak Kadhimi masih menjadi Menteri Luar Negeri Irak, dengan mengadakan empat pertemuan yang dihadiri ketiga negara di atas mengenai kerja sama ekonomi dan geopolitik. Hasilnya, pada 2021, Irak, Mesir, dan Yordania menyetujui kerja sama pembangunan pipa minyak dan gas dari Basra hingga Mesir.

Pendekatan konstruktif ini tentunya menguntungkan bagi Irak sendiri, yakni mengurangi ketergantungan akan distribusi minyak dan gas—komoditas ekspor utama Irak—terhadap Iran, seiring dengan ketiadaan pelabuhan khusus minyak di Irak. Ditambah, masyarakat Irak juga akan menikmati listrik yang dihasilkan secara mandiri, tanpa bergantung dari Iran.

Lagi-lagi, esensi keuntungan tersebut terletak pada konstruksi Kadhimi akan Irak yang independen dan mampu memanfaatkan kekuatannya sendiri demi kepentingan nasional. Tidak hanya konstruktif, tindakan-tindakan itu juga strategis, terutama menyangkut identitas kultural Irak sebagai Bangsa Arab. Diplomasi intensifnya kepada Mesir dan Yordania—serta belakangan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab—menjadi bukti bahwa Irak sedang memperkuat persaudaraan sesama negara Arab.

Ini sangat penting bagi Irak, untuk meningkatkan daya tawarnya di kawasan Timur Tengah yang sarat akan adu kepentingan nasional. Kadhimi berupaya untuk membuat Irak diakui sebagai negara Arab yang memberikan pengaruh perdamaian yang secara laten akan membantu Irak keluar dari bayang-bayang Iran dan tudingan sebagai "negara boneka AS".

Tantangan ke Depan

Inisiatif konstruktif ala Kadhimi memang mampu memberikan dampak positif baik di dalam maupun luar negeri Irak. Setidaknya, ia menjadi pemrakarsa masa depan Irak yang lebih stabil dan prospektual. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus ia hadapi.

Pertama, kendati demikian populer, ia tidak punya dukungan politik yang kuat dari para elite lokal. Kalangan politisi Syiah yang tergabung dalam Aliansi Fatah kompak tidak mendukungnya, membuat keberlanjutan dari upayanya untuk menjauhi pengaruh Iran sulit tercapai.

Selain itu, secara ekonomi, Irak juga masih dilanda resesi akibat menurunnya harga minyak dan pandemi COVID-19. Tanpa narasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, popularitasnya akan menurun, apalagi ia telah berjanji akan memperbaiki ekonomi rakyat Irak yang tidak kunjung membaik sejak invasi AS.

Secara regional, ia harus terus-menerus meyakinkan aktor-aktor lain di Timur Tengah untuk terlibat dalam visi perdamaian regionalnya, mengingat masih tingginya tendensi adu kepentingan di kawasan tersebut. Mediasinya terhadap Iran dan Arab Saudi harus terus diupayakan dan diwujudkan dalam solusi konkret—tidak terhenti pada pertemuan bilateral semata.

Di luar itu semua, masyarakat Irak yang akan menjadi penentu keberhasilan aneka kebijakan Kadhimi. Ia telah memberikan harapan besar kepada mereka, maka ia pula yang akan mewujudkannya.

Alfin Febrian Basundoro mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada


(mmu/mmu)