Kolom

Menegakkan Kedaulatan RI di Laut Teritorial dan Perbatasan Maritim

Beni Sukadis - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 14:12 WIB
ROSYTH, SCOTLAND - SEPTEMBER 19: The second of the new Royal Navy aircraft carrier HMS Prince of Wales departs from Rosyth dockyard on September 19, 2019 in Rosyth, Scotland. The vessel will sit at anchor in the River Forth for around 3-5 days following departure from the dockyard to complete a period of consolidation training before putting to sea for trials. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)
Foto: Getty Images/Jeff J Mitchell
Jakarta -

Beberapa hari terakhir terlihat aktivitas kapal-kapal China di Natuna Utara cukup meresahkan masyarakat, yang paling menarik adalah kehadiran kapal perang China jenis destroyer Kunming 172 di wilayah ZEE Indonesia. Adalah nelayan Indonesia yang melaporkan kehadiran kapal destroyer China itu dan merasa terintimidasi oleh keberadaannya. Sebelumnya diberitakan akhir Agustus lalu, sebuah kapal survei China dikawal oleh Coast Guard Cina (CCG) melakukan lintas di perairan Natuna Utara.

Sejatinya, Pemerintah Indonesia harus merespons kehadiran kapal-kapal China dengan mempertanyakan melalui jalur diplomatik dan langkah-langkah konstruktif lainnya yang menunjukkan perlindungan kepentingan nasional khususnya bagi keamanan warga Indonesia dalam melakukan aktivitas ekonomi di wilayah ZEE kita.

Bagi Indonesia, laut Natuna merupakan wilayah Indonesia di mana lebar laut Natuna diukur dari garis pantai pulau terluar. Di laut Natuna, Indonesia mempunyai laut teritorial, contiguous zone dan Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS, Indonesia hanya memiliki kedaulatan pada perairan di Kepulauan Natuna dalam lingkup laut teritorial dan laut pedalaman yang ada di antara kepulauan.

Menurut UNCLOS lebar Laut Teritorial 12 mil laut yang diukur dari garis pantai, Lebar Zona Tambahan 12 mil laut dari laut teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai sedangkan Lebar ZEE 176 mil laut yang diukur dari Zona Tambahan atau 200 mil laut dari garis pantai.

Ketiga rezim tersebut memberikan hak yang berbeda kepada Indonesia sebagai pemiliknya. Di laut teritorial, Indonesia berkuasa sama seperti di wilayah darat dengan beberapa pengecualian. Kapal asing yang akan masuk, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Indonesia. Tidak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kapal asing yang masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu boleh dikejar dan diberhentikan oleh aparat keamanan karena mengganggu Kedaulatan. Di laut teritorial Indonesia berhak memberlakukan hukum nasionalnya. Di Zona Tambahan, Indonesia berhak mengejar kapal asing yang masuk ke laut teritorialnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Zona Tambahan digunakan sebagai tempat menjaga laut teritorial. Di ZEE, Indonesia punya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada atau disebut Hak Berdaulat (Sovereign Rights). Hak tersebut tidak dimiliki oleh negara lain. Di zona ini kapal asing bebas berlayar tanpa memanfaatkan sumber daya alam. Jika ingin memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan aktivitas survei dan lain-lainnya, maka harus izin dari Indonesia sebagai pemilik ZEE.

Kepemilikan Laut Natuna sebagai bagian dari wilayah laut Indonesia diakui berdasarkan UNCLOS 82 yang mana Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan. Namun hal yang perlu diketahui bahwa letak Laut Natuna masuk wilayah 'Nine Dash Line' yang diklaim China sebagai wilayahnya di Laut China Selatan. Sehingga memang ada tumpang tindih kepemilikan wilayah ZEE Indonesia dengan klaim China itu. Namun, tentu saja Indonesia hingga saat ini tidak mengakui klaim China tersebut.

Belakangan ini diketahui kapal Survei China dikawal Coast Guard China dan kapal AL Kunming 172 China terlihat berlayar ke laut Natuna, Rezim laut yang dimasuki kapal tersebut merupakan ZEE Indonesia.

Ini sudah kesekian kalinya Kapal China masuk laut Natuna. Kapal asing memang berhak berlayar di ZEE sesuai dengan prinsip Freedom of Navigation, namun hal yang perlu diwaspadai Indonesia adalah apa tujuan Kapal China masuk ke ZEE Indonesia. Ada 2 motif yang dapat dijadikan asumsi motif Kapal Coast China dan kapal perang itu masuk ZEE Indonesia.

Motif ke-1, China menginginkan Indonesia berunding batas wilayah di laut Natuna agar klaim Nine Dash Line yang tumpang tindih dengan laut Natuna diakui Indonesia. Ini didasarkan tindakan Kapal China yang berulang kali masuk ke laut Natuna dengan menunjukkan power. Tindakan itu memberi pesan implisit kepada Indonesia bahwa wilayah yang dimasukinya adalah bagian dari miliknya.

Motif ke-2, China mencari kesempatan untuk mengambil sumber daya Alam di ZEE Indonesia. Ini mendasarkan fakta bahwa Kapal Coast Guard China beberapa kali kelihatan mengawal Kapal Nelayan China. Pembaca semua tau tujuan kapal nelayan untuk menangkap Ikan. Sepanjang tidak mengambil ikan, maka tidak melanggar UNCLOS. Namun, ini merepotkan Indonesia karena tidak boleh mengusir atau menangkap kapal Nelayan tersebut namun kalau ditinggalkan, kemungkinan sumber daya alam akan diambil. Hal ini merupakan 'grey area'.

Untuk mengatasi motif ke-1 dan ke-2, Pemerintah Indonesia tentunya tidak akan berunding untuk membicarakan nine dash line karena klaim tersebut tidak ada dasar hukumnya dan sudah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan Arbitrase Internasional tahun 2016 lalu. Kemudian Indonesia perlu berunding tentang batas wilayah laut serta penjagaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Laut China Selatan dengan Negara Tetangga yang wilayahnya termasuk dalam Laut China Selatan yakni Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Kamboja yang mana perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Multilateral Antara Indonesia dengan Negara tetangga tersebut. Hasil Perundingan tersebut segera dipublikasikan di Secretary General of United Nations sesuai dengan Article 75 UNCLOS 1982 guna menguatkan Publikasi batas wilayah Indonesia di Laut Natuna.

Perjanjian Multilateral tersebut berfungsi menguatkan Publikasi Batas wilayah laut Indonesia di Laut Natuna serta mensolidkan hubungan antara Indonesia dengan Negara Tetangga guna membantah klaim Nine dash line China yang tumpang tindih di Laut Natuna serta melakukan Kerjasama penjagaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Negara Tetangga.

Yang tidak kalah penting adalah perlunya kehadiran patroli TNI AL di wilayah ZEE untuk melindungi nelayan kita dalam melakukan aktivitasnya sehingga tidak merasa terintimidasi oleh kehadiran kapal-kapal China dan negara lainnya. Tanpa kehadiran efektif dari TNI AL di wilayah Natuna Utara, tentu bisa jadi celah bagi kapal-kapal asing untuk melakukan aktivitasnya.

Selain itu untuk meningkatkan daya gentar terhadap aktivitas kapal asing itu, maka modernisasi alutsista sangat mendesak dilakukan Indonesia sebagai bagian dari upaya memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional. Sehingga keseriusan pemerintah RI dalam melindungi kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan Indonesia khususnya di wilayah Natuna seharusnya menjadi prioritas utama saat ini dan tidak bisa ditunda lagi.


Beni Sukadis, Peneliti Keamanan Nasional Lesperssi

(prf/ega)