Kolom

Celah Kejahatan Pajak dalam Bisnis Perikanan

Yogi Putranto - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 14:30 WIB
Pekerja menurunkan ikan dari kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (28/08/2017). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengembangkan sektor perikanan. Selain PT Perikanan Nusantara (Perinus), KKP juga menggandeng dua bank pelat merah yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Grandyos Zafna/detikcom

-. Dua bank ini dilibatkan dalam dalam fasilitas pembiayaan di sektor kelautan. Dalam kerja sama ini, Perinus akan mendapatkan suntikan modal melalui pinjaman dari BNI sebesar Rp 190 miliar. 

-. Dana itu untuk mendukung program KKP berupa pengadaan keramba jaring offshore.
Foto ilustrasi: Grandyos Zafna
Jakarta -

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan tahun 2020 sebesar Rp 600,4 miliar dan merupakan realisasi PNBP tertinggi sejak 2016. Namun upaya penghindaran pajak oleh perusahaan di sektor perikanan diprediksi tetap akan dilakukan. Hal ini disebabkan pada setiap tahapan proses bisnis di sektor perikanan mempunyai celah bagi adanya tindak kecurangan pajak.

Laporan OECD (2013)1 bahkan menyebut bentuk-bentuk penghindaran pajak di sektor perikanan dengan istilah tax crime atau dengan kata lain digolongkan sebagai tindakan kriminal. Dengan adanya kajian tersebut, permasalahan IUU Fishing dapat dianggap sebagai kejahatan yang terorganisasi secara sistematis (organized crime).

Celah-celah tax crime (kejahatan pajak) terjadi hampir dalam seluruh proses bisnis (value chain) di sektor perikanan, yaitu persiapan kapal untuk beroperasi, proses penangkapan ikan, pendaratan dan pelaporan hasil perikanan, pemrosesan hasil tangkapan, pengangkutan dan ekspor, sampai penjualan ikan kepada konsumen.

Pada tahap persiapan kapal untuk beroperasi, kejahatan terjadi pada saat proses registrasi dan lisensi/surat perizinan kapal perikanan. Di Indonesia bahkan terdapat dua kementerian yang mengurus perizinan sebelum kapal perikanan beroperasi, yaitu Kementerian Perhubungan yang menerbitkan Surat Ukur dan Pas Besar serta Kementerian Perikanan dan Kelautan yang menerbitkan Surat Izin Penangkapan/Pengangkutan Ikan (SIPI/SIKPI).

Mudahnya peminjaman identitas penduduk dalam proses perizinan serta perubahan status kepemilikan kapal dengan kuitansi jual beli kapal sederhana membuat auditor pajak sulit menentukan siapa pihak yang sebenarnya menjadi beneficial owner. Proses awal pada saat registrasi ini pun tidak lepas dari cara-cara ilegal seperti pemalsuan, suap, dan cara ilegal lainnya.

Pada tahap proses penangkapan ikan ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, kontrol, dan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan saat mereka melakukan penangkapan ikan. Pengawas Perikanan melakukan verifikasi dokumen yang dimiliki oleh kapal untuk memastikan kapal tersebut telah mengikuti aturan yang ada.

Terbatasnya jumlah sumber daya dan kapal pengawas yang dibutuhkan untuk berlayar dan mengawasi pergerakan kapal menjadi alasan yang kuat sehingga jumlah ikan yang ditangkap untuk dapat dihitung dalam penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak sulit dihitung.

Tahap ketiga, pendaratan dan pelaporan hasil perikanan. Tahapan ini menjadi sangat krusial dan paling sering terjadi upaya penghindaran. Modus yang dilakukan berupa pemalsuan dokumen yang mencatat hasil tangkapan dan lokasi penangkapan yang sebenarnya dilakukan. Vessel Monitoring System (VMS) yang dipergunakan sekarang hanya mengetahui lokasi kapal tersebut berada, namun tidak mendeteksi jenis ikan apa yang ditangkap.

Setidaknya terdapat tiga modus upaya penghindaran pajak dalam proses bisnis pada tahap ketiga ini, yaitu menyamarkan asal usul ikan, merendahkan laporan hasil tangkapan, dan ketidakbenaran pelaporan jenis spesies ikan. Menyamarkan asal usul ikan digunakan untuk memangkas bea masuk. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus, kejahatan ini membuat perusahaan perikanan menghindari bea masuk sebesar 6% yang akan dikenakan saat memasuki pasar Uni Eropa.

Modus merendahkan laporan hasil perikanan digunakan untuk menutupi fakta bahwa hasil kegiatan penangkapan ikan telah melebihi kuota dari kapal tersebut. Selain itu, modus ini juga dapat digunakan untuk menghindari bea masuk dan pajak penghasilan. Dalam modus ini, perusahaan membuat dua set dokumen penjualan dan faktur penjualan; yang satu mengandung nilai tangkapan yang sebenarnya, sementara yang lain dengan jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya yang di laporkan kepada Ditjen Pajak.

Modus ketiga, dalam perspektif pajak, ketidakbenaran pelaporan jenis spesies ikan yang ditangkap dan dijual secara langsung berdampak pada tarif bea masuk dan PPN yang dikenakan, yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak secara signifikan.

Tahap keempat, pemrosesan hasil tangkapan, upaya penghindaran pajak terjadi pada tahap ini berupa pelabelan harga yang tidak sesuai dengan jenis ikan yang sebenarnya. Hal tersebut akan berpengaruh pada PPN yang dikenakan. Selain itu sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya pemrosesan lebih lanjut akan menambahkan nilai (valued added), termasuk kenaikan pajaknya jika dibandingkan dengan produk ikan segar.

Celah penghindaran pajak terjadi pada tahap pengangkutan dan ekspor. Hal ini disebabkan oleh pada tahap ekspor ini melibatkan pihak ketiga yang merupakan perusahaan transportasi. Hal yang menjadi sorotan adalah kontrak ekspor antara perusahaan perikanan dengan perusahaan transportasi.

Kontrak ekspor sendiri bervariasi dari sisi kepemilikan produk ikan yang dikirim, terkadang menjadi tanggung jawab perusahaan transportasi, di sisi lain juga terdapat kontrak ekspor yang murni menjadi tanggung jawab perusahaan perikanan. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada pihak mana yang harus mematuhi aturan perpajakan dalam bea masuk ekspor dan impor serta pihak mana yang harus mematuhi regulasinya.

Modus Berikutnya

Setidaknya terdapat empat modus penghindaran pajak berikutnya, yaitu pada tahap penjualan ikan kepada konsumen (berupa penjualan secara langsung yang tidak tercatat laporannya), menyembunyikan penjualan, re-invoicing founds, dan missing trader fraud.

Modus pertama, penjualan langsung kepada konsumen memunculkan kejahatan pemalsuan label atas produk-produk perikanan yang dijual kepada konsumen. Pemalsuan ini ditujukan untuk menghindari pajak atas jenis ikan-ikan tertentu yang tergolong tinggi kualitasnya.

Modus kedua, menyembunyikan penjualan merupakan modus kejahatan pajak yang paling tua dan paling umum dalam berbagai sektor industri, bukan hanya sektor perikanan. Penyembunyian penjualan dilakukan, namun hasil penjualan tidak dilaporkan kepada Ditjen Pajak. Perusahaan perikanan menyiapkan dua pembukuan, satu pembukuan yang mengandung informasi keuntungan sesungguhnya, sedangkan pembukuan yang lain dipergunakan untuk dilaporkan kepada Ditjen Pajak.

Modus re-invoicing founds dipilih dilakukan daripada menyembunyikan data penjualan. Modus ini dilakukan dengan menurunkan harga jual. Perusahaan perikanan menjual melalui broker (perantara) sehingga pajak yang dilaporkan pada perusahaannya sedikit, sedangkan pada perusahaan perantara pajak yang dilaporkan lebih besar.

Modus terakhir, missing trader fraud, adalah skema bisnis dimana perusahaan importir mengimpor barang dengan tarif PPN sebesar 0 %. Barang tersebut kemudian dijual kepada pedagang (trader) dengan mengenakan PPN, namun oleh importir ini PPN tersebut tidak pernah disetor ke kas negara.

Proses bisnis pada tahap yang terakhir adalah pencatatan penghasilan untuk tujuan perpajakan. Dalam tahap ini, perusahaan perikanan tidak mencatat atau menyembunyikan jumlah hasil penjualan yang sebenarnya guna menghindari kewajiban perpajakan. Dengan tindakan seperti ini, pelaku usaha sangat dimungkinkan membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Kesimpulannya, dalam setiap proses bisnis perikanan terdapat celah tax crime. Para pelaku IUU Fishing akan berusaha keras untuk menyembunyikan hasil tangkapan dan penjualannya serta berupaya untuk menghindari pajak.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan --merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-- yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi, dan sistem kontrak diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk menutupi celah permasalahan penghindaran pajak tersebut.

Yogi Putranto, S.Si Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(mmu/mmu)