PPHN Bukan Wacana Bijak

ADVERTISEMENT

Mimbar Mahasiswa

PPHN Bukan Wacana Bijak

Dion Pardede - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 13:00 WIB
Jakarta -

Apabila kita mengikuti perkembangan ketatanegaraan beserta wacana-wacana yang berseliweran, maka pasti kita tahu akan rencana amandemen Undang-Undang Dasar.

Tentu, harus ada perdebatan untuk isu sebesar ini. Termasuk terkait salah satu poin amandemen yang akan dilakukan, yakni menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan kewenangan pembentukan pada MPR. Wacana ini memproduksi resonansi di ruang publik.

Dalam pidato Ketua MPR, ditekankan bahwa PPHN diperlukan agar pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan. Dia mengatakan, tanpa haluan negara maka arah pembangunan akan dapat berubah setiap pergantian kepemimpinan. Lalu, apakah menghadirkan PPHN dengan mengamandemen Konstitusi adalah langkah tepat?

Bagi saya, ini adalah wacana tidak bijak, dengan beberapa alasan.

Sejarah Singkat

Pokok-pokok Haluan Negara dapat kita paralelkan dengan konsep haluan negara yang pernah digunakan yakni Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Dokumen haluan negara pertama kali dibentuk dan diberlakukan pada masa Orde Lama. Sebelum amandemen, kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara termaktub dalam Pasal 3 UUD Tahun 1945. Tetapi, bentuk haluan negara sendiri baru ditetapkan pada tahun 1960 oleh Presiden Sukarno melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.

Penpres tersebut kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS No.I/MPRS/1960 tentang "Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara" yang secara substansial merupakan pidato Sukarno.

Pada masa Orde baru, dokumen mengenai GBHN ditetapkan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1973 melalui TAP MPR No.IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN yang dimaksud berupa Pola umum pembangunan nasional. Pola umum pembangunan nasional tersebut merupakan rangkaian program-program Pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus.

Terlepas dari perbedaan pada keluasan aspek yang disentuh oleh substansi, baik GBHN Orde Lama maupun Orde Baru memiliki kesamaan; poin-poin substansi sesuai dengan namanya hanya bersifat 'garis besar'. Tidak ditemui tujuan yang terlalu konkret atau spesifik, malah cenderung normatif.

Tidak Bijak

Berkaca pada sejarah GBHN di atas, maka wacana untuk membangkitkan kembali konsep serupa padai era modern adalah wacana yang tidak bijak.

Pernyataan MPR tentang mengapa perlu PPHN disertakan dalam Amandemen UUD 1945 berkutat seputar keberlanjutan pembangunan pada masa emerintahan saat ini.
Salah satunya terkait perpindahan ibu kota negara yang diklaim akan mejadi salah satu poin PPHN. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah memisalkan jika proses perpindahan ibu kota belum dapat terselesaikan dalam masa jabatan Presiden saat ini. Dengan adanya perpindahan ibu kota di antara poin-poin PPHN yang tertuang dalam Amandemen UUD 1945, maka presiden yang terpilih nantinya berkewajiban untuk melanjutkan proyek tersebut.

Lalu, apakah hal-hal tersebut lantas perlu dan harus dirumuskan melalui Pokok-pokok Haluan Negara?

Saya kurang setuju. Pertama, jika alasannya agar negara punya tujuan yang baku, maka PPHN yang mengadopsi konsep GBHN bukanlah jawabannya. GBHN pada masa Orde Lama maupun Orde Baru berisi tujuan yang sesuai namanya, 'garis besar'. Tidak ada tujuan yang terlalu konkret atau terlalu spesifik, apalagi mengenai proyek fisik semacam pemindahan ibu kota negara.

Mari kita melihat salah satu GBHN yang ditetapkan melalui TAP MPRS NO.I/MPRS/1960 sebagaimana telah disinggung di atas. GBHN yang ditetapkan oleh TAP MPR tersebut secara substansial merupakan naskah pidato Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1959 atau yang biasa dikenal sebagai Manifesto Politik Indonesia (Manipol) berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita.

Termuat mengenai tujuan jangka-pendek dan tujuan jangka-panjang kita pada saat itu. Tujuan jangka pendek, termasuk di dalamnya program-program Kabinet Kerja berkaitan dengan sandang-pangan, keamanan, serta melanjutkan perjuangan anti-imperialisme. Tujuan jangka panjang, yaitu mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, melenyapkan imperialisme di mana-mana, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi.

Dapat dilihat bahwa hal-hal yang tertuang dalam konsep haluan negara tersebut hanyalah 'garis besar' yang terbilang normatif. Berkaca pada zaman, maka konsep tersebut terbilang abai terhadap dinamika dunia modern. Hal-hal atau tujuan-tujuan yang spesifik dan konkret seperti ini lebih cocok dengan konsep modern sesuai dengan UU SPPN dengan RPJPN maupun RPJMN.

Kedua, jika soalnya adalah jangka waktu, maka pilihan untuk menghadirkan PPHN tidaklah cermat dan tidak efisien. Karena hal ini sangat mungkin dilakukan dengan merumuskannya ke dalam Undang-Undang.

Masa berlaku Undang-Undang dapat ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri. Artinya, target pembangunan berjangka waktu tetap bisa diatur, terlebih target pembangunan fisik seperti perpindahan ibu kota negara.

Ketiga, jika kemudian muncul dalih bahwa pada masa orde baru GBHN dapat diubah sekali lima tahun tanpa ganjalan. Mari direnungkan kembali bagaimana situasi politik yang memungkinkan hal tersebut.

Harus diingat, GBHN sebagai instrumen perencanaan sangat ditopang oleh lanskap politik masa itu. Struktur politiknya monopolistik ketika parlemen dikuasai oleh satu partai.

Lagi pula, mengadopsi konsep GBHN mau tidak mau harus dengan mengadopsi kembali kedudukan MPR sesuai UUD 1945 sebelum amandemen. Hal ini juga menghendaki pengelolaan negara akan berpusat pada MPR --ingat betapa berbahayanya parlementarisme semu kala itu.

Jika tidak, maka pilihan tersisa adalah membiarkan kerancuan pertanggungjawaban pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara nantinya. Jadi, meskipun MPR berdalih amandemen akan terbatas pada atribusi kewenangan MPR untuk merumuskan PPHN, itu tetap bukan sebuah pilihan yang bijak.

Dion Pardede mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Kepala Biro Fajar Merah GMNI Komisariat FH USU 2020-2021

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT