Waspada Amandemen UUD 1945

ADVERTISEMENT

Kolom

Waspada Amandemen UUD 1945

Ervan Tou - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 11:12 WIB
Bamsoet Ajak Masyarakat Bangun Kekuatan Bersama Hadapi Pandemi
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Apa kepentingan rakyat dari wacana amandemen UUD 1945? Sejauh mana rakyat dilibatkan? Pertanyaan ini sangat penting agar tidak menimbulkan penafsiran berlebihan di tengah publik. Karena ada indikasi bahwa wacana amandemen UUD 1945 dikemas para elite. Tujuannya mengunci kekuasaan sehingga melekat dan langgeng sampai oligarki politik terjadi.

Wacana amandemen UUD 1945 kembali diperbincangkan. Tepatnya setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2021. Ia menyebut amandemen UUD 1945 perlu dilakukan. Tujuannya untuk menambahkan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Banyak yang beranggapan bahwa bentuk hukum PPHN sebagai 'kunci' isu amandemen UUD 1945. Tapi banyak pula pihak khawatir, jika amandemen dilakukan akan diwarnai dinamika politik, yang berdampak pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Sebab, pembahasannya tidak hanya perihal PPHN, namun akan melebar dengan penambahan pasal 'karet'. Spekulasi yang paling menyita perhatian publik karena menyentuh ke pasal perihal masa jabatan presiden.

Merujuk hal tersebut, isu amandemen UUD 1945 menjadi kamuflase. Sebab, tidak ada urgensi substansial di dalamya. Padahal, demokrasi kita pasca Reformasi 1998 sudah berjalan normal. Setidaknya lebih baik dari rezim Orde Baru dengan sistem otoriternya. Dianggap paling efektif karena presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Bukan ke lembaga negara lainnya. MPR, misalnya.

Apa yang diwacanakan Ketua MPR perlu diapresiasi, karena ia menjalankan tugasnya sebagai pimpinan lembaga negara. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah sesuai kebutuhan rakyat atau tidak; apakah sudah mendesak atau belum. Jika hanya melanggengkan kepentingan kelompok, lantas apa tujuan amandemen? Karena itu, wacana amandemen bisa dianggap sekadar wacana tingkat elite, karena tidak berdasarkan tuntutan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia.

Ancaman Demokrasi

Wacana amandemen UUD 1945 menjadi isu kontroversial karena momentumnya tidak tepat. Apalagi poinnya bukan sesuatu yang darurat. Mestinya pemerintah fokus pada persoalan pandemi Covid-19, karena rakyat sedang susah akibat dampaknya. Karena itu, wacana amandemen UUD 1945 dianggap hanya sebagai proyek politik.

Tidak salah jika rakyat bertanya-tanya, apa kepentingan dari wacana amandemen UUD 1945? Para elite menjawab diplomatis bahwa isu ini hanya sebuah wacana, belum ada agenda resmi MPR untuk melakukan hal tersebut --bahkan dratnya sama sekali belum disiapkan.

Padahal, sebagai lembaga resmi negara, tidak elok jika mewacanakan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Namun tak bisa dipungkiri, bahasa politisi memang banyak politisnya. Tidak mungkin pimpinan lembaga negara mewacanakan sesuatu tanpa kompromi di tingkat penguasa. Itu sesuatu yang mustahil.

Karena isu ini terlanjur berkembang dan meluas ke tengah publik, maka wajar rakyat berasumsi, dengan sudut pandang yang berbeda-beda pula. Rakyat membedah dengan berbagai perspektif.

Kembali ke masalah masa jabatan presiden. Kelompok pro beranggapan bahwa amandemen UUD 1945 sesuatu yang wajar. Sebab, UUD 1945 sudah pernah diubah sejak 1999, 2000, 2001 dan terakhir 2002. Karena itu, sangat memungkinkan jika amandemen kelima terjadi. Salah satu alasannya bisa memilih kembali Presiden Jokowi untuk ketiga kalinya. Dalilnya untuk menuntaskan program pembangunan yang sudah dilakukan sejak 2014.

Jika alasannya melanjutkan program Presiden Jokowi, maka bisa disimpulkan waktu 10 tahun tidak cukup untuk menuntaskan pembangunan. Padahal, sebelumnya, Presiden SBY juga punya waktu 10 tahun menjabat. Sejarah mencatat, ada banyak program pembangunan yang ditorehkan SBY. Namun, ia tidak berambisi untuk terus berkuasa. Karena ia mengetahui aturan.

Lagi pula, Presiden Jokowi sudah bersuara. Sejak Maret 2021, Presiden Jokowi sudah tegas menolak wacana tersebut. Untuk itu, kita perlu apresiasi dan mendukung sikap tegas Presiden Jokowi. Hal ini tentu sejalan dengan pribadinya, yang kita kenal berpegang teguh pada UUD 1945. Tokoh yang mempunyai ketaatan dalam semangat reformasi.

Jika Presiden Jokowi sudah bersikap, lantas siapa di balik wacana amandemen ini? Hal ini yang menjadi sorotan pihak kontra. Mereka beranggapan penambahan masa jabatan presiden tidak sesuai semangat demokrasi, serta melawan konstitusi.

Semangat amandemen dinilai murni kepentingan kelompok. Untuk itu, jangan sampai publik meladeni. Sangat berbahaya jika rakyat menyetujui. Sebab, wacana amandemen didesain kelompok yang takut kehilangan jabatan. Karena, sesungguhnya tidak ada harapan mulia dari wacana amandemen. Yang ada hanyalah upaya mengawetkan kekuasaan.

Saya tidak mengatakan bahwa Presiden Jokowi gagal memimpin bangsa Indonesia. Karena realitanya, sampai saat ini banyak hal positif yang telah dibangun. Infrastruktur misalnya. Yang menjadi kebanggaan kita saat ini. Juga program dan kebijakan lainnya. Dan, yang paling penting bagaimana menjaga stabilitas keamanan nasional. Itu bisa kita rasakan saat ini.

Namun, sebagai presiden yang memimpin negara besar ini, tentu punya kekurangan. Karena presiden juga produk politik. Yang di dalamnya punya banyak kepentingan. Maka wajar jika banyak dinamika yang terjadi. Kalau presiden sudah menjalankan amanat rakyat seluruhnya, jangankan tiga periode, menjabat seumur hidup pun rakyat bisa mengusulkan amandemen UUD 1945.

Dengan demikian wacana amandemen dengan penambahan masa jabatan presiden merupakan bentuk sesat pikir. Karena gagasan tersebut berpotensi mengakibatkan kemunduran reformasi. Padahal, sistem politik kita adalah demokrasi, yang bermanifestasi dari dan untuk rakyat. Untuk itu, semua hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus berdasarkan amanat dan restu rakyat, bukan karena pesan kelompok tertentu.

Semangat demokrasi inilah yang mestinya dikedepankan. Semua warga negara berhak menjadi presiden. Tidak baik jika demokrasi dipaksakan, diatur hanya untuk kepentingan pragmatis para elite atau partai politik. Para elite politik sebaiknya berpikir matang sebelum merealisasikannya. Sebab, jika disetujui berpotensi menimbulkan gejolak politik di tengah masyarakat.

Sebagai contoh kudeta di Guinea, Afrika Barat. Kudeta terjadi usai amendemen konstitusi pada 2020. Amandemen tersebut memungkinkan Presiden Guinea, Alpha Conde menjabat tiga periode. Akibatnya, militer mengambil alih kekuasaan bahkan menangkap Presiden Alpha Conde. Militer juga telah membubarkan pemerintah.

Apa yang terjadi di Guinea memang tidak bisa disamakan dengan Indonesia, karena beda situasi dan kondisi. Namun, perlu waspada; perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berakibat terjadinya perpecahan. Kita semua berharap, bangsa Indonesia tetap utuh.

Ervanus Ridwan Tou Sekjen Vox Point Indonesia

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT