.webp)
Kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani ke Wina, Austria, pada 6-9 September 2021 dalam rangka menghadiri The 5th World Conference of Speakers of Parliament (Fifth WCSP) atau Konferensi Ketua Parlemen Dunia Ke-5 menjadi momentum strategis untuk menguatkan diplomasi dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Peran masing-masing ketua parlemen sangat menentukan dalam mempengaruhi kebijakan global soal vaksin agar masyarakat dunia tercipta herd immunity dan beranjak dari era pandemi telah memporak-porandakan ekonomi. Fifth WCSP sebagai forum yang digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) sangat strategis dalam upaya networking diantara ketua parlemen.
Momentum dan Urgensi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia yang sejak awal tahun 2020 dimasukkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) harus bisa mengoptimalkan fungsi diplomasi dalam kancah pertarungan global. Karenanya, forum internasional sekelas Fifth WCSP harus dijadikan instrumen diplomasi mewujudkan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua Negara, dan mendorong adanya gotong royong masyarakat dunia. Keadilan dan pemerataan akses vaksin adalah pintu masuk untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Banyak peluang strategis yang bisa diambil Indonesia karena bisa secara langsung melakukan pertemuan bilateral dengan ketua parlemen dari beberapa negara seperti Vietnam, Austria, Islandia, Uruguay, Sierra Leone, Timor Leste, dan Republik Korea. Pertemuan bilateral dengan ketua parlemen Negara-negara tersebut sangat penting dalam upaya menjaga hubungan dan peningkatan kerjasama yang sudah dilakukan selama ini.
Dan melalui forum itu, Ketua DPR juga bisa menjadi komunikator yang merepresentasikan Indonesia terkait keberhasilannya menurunkan angka infeksi COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat.
Pengalaman Berharga
Kunjungan kerja Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke 50 negara (80 kali dalam 20 bulan) dengan biaya ± Rp 52,7 miliar dalam pendekatan opini publik kala itu dianggap sebagai pemborosan keuangan Negara. Namun, argumentasi Gus Dur sebagaimana disampaikan dalam acara Kick Andy (2010) bahwa "Eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi" menjadi strategi komunikasi politik yang jika diibaratkan bagai bidak catur yang membuat 'skak mat' bagi para pengkritik dengan nada nyinyir dan suara sumbang dengan narasi menyerang. Saat ini, banyak yang mengamini bahwa apa yang sudah dilakukan Gus Dur dalam konteks diplomasi politik manfaat atau efek politiknya tak bisa diukur dengan anggaran yang setara dengan alokasi penambahan modal Negara (PMN) untuk menyelamatkan satu BUMN saja.
Kisah lain yang juga menarik dan punya bobot substansi adalah Diplomasi Tari Lenso Bengawan Solo yang dilakukan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden China Jiang Zemin pada tahun 2002. Di saat tidak ada satupun negara yang mau membeli gas dari Indonesia, diplomasi yang dilakukan melalui dansa selama enam menit membuahkan hasil. Presiden Megawati berhasil melobi Presiden Jiang Zemin untuk membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia, untuk kemudian mengalihkan pembelian gas dari Indonesia.
Jika dilihat dari pendekatan politik yang sempit, tentu akan ada saja suara minor yang menganggapnya sekadar hiburan serta mengadilinya dengan penilaian glamor. Namun, dalam pendekatan diplomasi politik dan ekonomi apa yang dilakukan Megawati adalah kecakapan dan efektivitas berdiplomasi yang membuahkan hasil untuk Negara ini.
Parlemen dan Fungsi Diplomasi
Dua pengalaman di atas menunjukkan bagaimana pentingnya diplomasi dalam konteks pakem politik luar negeri Indonesia yang berpegangan pada paham politik bebas aktif. Pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999 Hubungan Luar Negeri menyebutkan Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dengan demikian, maka pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
Jangan karena faktor pendekatan politik sempit terhadap lembaga DPR lalu secara membabi buta menjustifikasi negatif dan melabeli upaya membangun diplomasi sebagai hal naif. Jangan juga karena punya kepentingan menggiring opini lalu tutup mata terhadap urgensi diplomasi.
Kita tentu tidak mau substansi dari diplomasi hanya menjadi permainan opini dan persepsi kemudian menjadi multiinterpretasi. Diplomasi harus ditempatkan sebagai upaya yang merepresentasikan Negara dalam hal hubungan luar negeri baik dalam tujuan politik, ekonomi, budaya maupun ideologi.
Sejalan dengan pemikiran Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins (1957) dalam bukunya International relations : the world community in transition soal fungsi diplomasi yakni: sebagai representasi suatu Negara, sebagai negosiator dalam suatu perundingan dan kerjasama, dan sebagai sarana perlindungan kepentingan bangsa atau warga Negara.
Meskipun mendapatkan pemberitaan yang positif dan cukup massif, namun sebagian kalangan masih ada yang memandang secara sinis terkait agenda yang seharusnya dipahami sebagai momentum strategis. Masalah anggaran dan urgensi dipertanyakan seolah rombongan Ketua DPR Puan Maharani sekadar memanfaatkan jabatan untuk lawatan. Padahal, dalam posisi hubungan luar negeri Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif, peran parlemen yang direpresentasikan oleh Ketua DPR sangat diperlukan. Tidak hanya dalam konteks urgensi sekarang ini di tengah pandemi, tetapi juga menjadi faktor penguat diplomasi yang dilakukan eksekutif.
Pemberitaan yang begitu massif dan positif oleh media di tanah air mengenai kunjungan kerja Ketua DPR Puan Maharani merupakan bentuk harapan agar Indonesia sebagai salah satu Negara besar di dunia punya peranan strategis dalam mendorong keseimbangan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pesan dan pengharapan itu yang ke depan perlu dirumuskan dalam misi diplomasi dan penerapan regulasi.
Rahmat Sahid, Konsultan Media dan Komunikasi, Direktur Politik Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA)
(akd/ega)
