Kolom

Mimpi Buruk Penyesuaian Upah

Dian Septi Trisnanti - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 10:35 WIB
Masa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K) (SBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi di simpang empat titik nol kilometer, Yogyakarta, Rabu (18/8/2021). Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K) (SBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti kegagalan pemerintah dalam melindungi kaum buruh dan rakyatnya sepanjang setahun lebih Pandemi.
Aksi buruh menolak PPKM di Yogyakarta (Foto ilustrasi: Pius Erlangga)
Jakarta -

Untuk ke sekian kalinya, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menerbitkan kebijakan terkait pandemi, yaitu Kepmen No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi COVID 2019. Kabarnya, Kepmen tersebut bertujuan untuk memberikan panduan bagi buruh dan pengusaha di masa pandemi supaya kelangsungan bekerja dan usaha tetap terjaga.

Selain itu, secara khusus Keputusan Menteri ini bertujuan untuk memberikan (1) Panduan penyesuaian sistem kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha dan buruh untuk mencegah dan mengurangi risiko Covid 19; (2) Panduan pelaksanaan penyesuaian upah bagi perusahaan terdampak Covid-19 agar tetap dapat memenuhi kebutuhan buruh; (3) Mendorong pengusaha dan buruh supaya mengembangkan dialog dalam rangka menyelesaikan permasalahan hubungan kerja sehingga dapat mencegah terjadinya PHK

Tujuan yang tercantum dalam Kepmen 104/2021 terasa janggal dan membunuh harapan kaum buruh akan hadirnya perlindungan negara di masa pandemi. Di tengah pandemi yang tak kunjung usai, PPKM yang masih diperpanjang entah sampai berapa purnama, kaum buruh kembali dipaksa menerima pil pahit "penyesuaian upah". Tentu saja makna penyesuaian upah ini pasti bukan kenaikan upah, bukan?

Alih-alih mempertahankan supaya upah buruh tetap bertahan di angka minimum yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), pemerintah justru memberi kepastian penurunan upah yang berdampak pada penurunan kualitas hidup buruh dan keluarganya. Kebijakan pemerintah ini layaknya akrobat yang sama sekali tidak menghibur. Sebaliknya, menyiram air garam pada luka buruh.

Dengan dalih untuk mencegah PHK, upah buruh diperbolehkan 'disesuaikan' (baca: dikurangi). Bolehlah dibilang, "Yang penting kerja, kesejahteraan urusan nanti". Ironisnya, dalam huruf C tentang Langkah-langkah Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja, nomor 2, huruf f, dikatakan Perusahaan bisa tidak memperpanjang jangka waktu terhadap perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah habis jangka waktunya, yang dilakukan secara selektif.

Kalimat tersebut sungguh kontradiktif dengan tujuan untuk mencegah PHK. Tidak memperpanjang PKWT kaum buruh sama saja maknanya dengan mem PHK buruh kontrak. Sementara, di lapangan buruh bisa berstatus kerja kontrak meski telah bekerja belasan tahun. Dalam pasal ini juga tidak disebutkan dengan rinci apa yang dimaksud dengan selektif.

Beberapa waktu lalu, pada Juli 2021, kita tentu ingat dengan disidaknya perusahaan garmen di KBN Cakung yang bernama PT Tainan. Perusahaan tersebut disidak karena masih mempekerjakan buruhnya selama PPKM. Diketahui, PT Tainan mempekerjakan buruh secara shift, yaitu shift pagi dan malam. Buruh yang kebetulan sedang bekerja di shift pagi pun dipulangkan saat itu juga, dan mereka yang bergiliran bekerja di shift malam urung berangkat ke perusahaan.

Esoknya, PT Tainan meliburkan perusahaannya hingga selama satu minggu lamanya. Buruh pun kembali mengencangkan ikat pinggang, mengurangi nutrisi asupan keluarga hingga berutang ke rentenir karena upah tidak dibayarkan selama satu minggu. Marni misalnya, yang harusnya bekerja di shift malam, terpaksa harus banting tulang dengan berdagang apa saja untuk menutup kebutuhan keluarga.

Pasalnya, ia harus mengirim uang kepada anaknya di kampung yang baru masuk kuliah dengan jalur beasiswa. Meski memperoleh beasiswa, biaya hidup selama kuliah tidak bisa dibilang murah. Upah satu minggu yang tidak dibayar itu mungkin tidak pernah dirasakan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan, anggota dewan yang terhormat, jajaran kabinet Presiden Jokowi maupun para pejabat negeri ini.

Sensasi lapar, pupusnya harapan, ketakutan akan masa depan mungkin satu-satunya "privilese" yang tersisa bagi kaum buruh dan keluarganya.

Marni dan kaum buruh lainnya tentu kecewa karena pascasidak yang berbuntut penutupan sementara perusahaan tersebut tidak mendapatkan perlindungan jaminan upah tetap dibayarkan, yang diperbolehkan adalah upah boleh disesuaikan. Realitanya upah bisa tidak dibayarkan saat diliburkan.

Dalam Kepmen 104 / 2021, perusahaan diperbolehkan mengubah sistem kerja, dimulai dengan memberlakukan kerja shift, merumahkan pekerja, namun di saat bersamaan boleh menyesuaikan upah. Sebagai pemanis, dikatakan, hanya perusahaan yang tidak mampu secara finansial boleh menyesuaikan upah.

Tentu saja tanpa diurai proses pembuktian secara keuangan yang transparan, bahwa perusahaan benar-benar tidak mampu. Cukup dengan ucapan lisan tidak mampu, tak sedikit perusahaan yang tidak membayarkan upah buruh saat meliburkan perusahaan, mengurangi upah saat mengurangi jam kerja, maupun mencicil upah.

Penegasan terkait poin terakhir pembayaran upah bertahap atau mencicil dinyatakan dengan tegas dalam huruf B, tentang Pelaksanaan Upah dan Hak-Hak Pekerja/Buruh Lainnya, nomor 4 yang berbunyi, "Kesepakatan penyesuaian upah dibuat secara tertulis dan memuat: (a) besaran upah; (b) cara pembayaran upah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap; dan (c) jangka waktu berlakunya kesepakatan."

Pembayaran upah secara dicicil ini sudah dirasakan sebagian kaum buruh di masa pandemi. Masalahnya, kebutuhan hidup seperti uang kontrakan, kebutuhan susu anak, nutrisi sehari-hari tidak bisa ditunda. Perut lapar tak bisa ditunda. Sebaliknya, perut yang keroncongan tanpa nutrisi berimbas pada hancurnya imunitas tubuh yang mengundang ragam penyakit, pun memperbesar peluang terpapar virus corona.

Perubahan sistem kerja ini tak jarang memicu konflik di lapangan dan mempersulit kehidupan buruh. Sebagian perusahaan di KBN Cakung misalnya, menerapkan sistem kerja shift pagi dan siang yang menguras tenaga kaum buruh, terlebih buruh perempuan. Sistem kerja shift pagi diberlakukan dari jam 06:00 - 12:00 WIB, sementara shift kerja siang dari jam 12:00 - 18.00 WIB. Kedua jam kerja tersebut diberlakukan tanpa adanya jam istirahat.

Anis, salah seorang buruh perempuan di KBN Cakung, yang memiliki anak usia batita menyampaikan harus berangkat kerja jam 04:00 dari rumahnya yang terletak di Babelan, Bekasi. Sebelum berangkat kerja, ia masih harus menyelesaikan pekerjaan domestik seperti membersihkan dan merapikan rumah, hingga memasak. Sebagian yang lainnya, terpaksa menggunakan ojek online karena angkutan umum belum tersedia sepagi itu. Biaya ojek online tentu jauh lebih mahal dibandingkan angkutan umum.

Cerita Reza lebih pilu lagi; ia terpaksa meninggalkan kedua anak kecilnya (anak pertama usia 7 tahun, anak ke dua usia 1 tahun) yang masih tidur di kamar rusunnya seorang diri dengan pintu terbuka karena suaminya harus mengantarnya bekerja di waktu subuh tersebut. Pintu dibiarkan terbuka agar bila terbangun kedua buah hatinya mengira kedua orangtuanya sedang keluar sebentar. Dengan kecepatan tinggi, sang suami mengantarkannya ke tempat kerja, berkejaran dengan waktu agar saat sampai ke tempat tinggal kedua buah hatinya belum bangun. Bila kedua buah hati mendapati tempat tinggal kosong tanpa kedua orangtuanya, tentu mereka akan ketakutan.

Beruntung, hingga kini, yang dikhawatirkan belum terjadi. Sebenarnya, itu bukan pilihan yang dimau Riza dan suami. Andai ada pilihan lain tentu akan diambil. Betapapun begitu, Reza masih harus menerima pil pahit upah dicicil. Sungguh tidak sebanding dengan pengorbanan yang ia dan keluarga lakukan demi berlangsungnya kegiatan usaha bisnis perusahaan.

"Demi keberlangsungan usaha dan kerja," demikian ungkapan sakti Kementerian Ketenagakerjaan saat menerbitkan Kepmen 104/2021. Pemerintah sepertinya lupa, kerja adalah mulia karena memberi nilai fungsi, nilai guna, nilai tukar pada komoditas (barang dagangan). Kerja memberi sentuhan hingga sebuah benda/karya/layanan jasa bisa bermanfaat bagi umat manusia. Namun kerja yang eksploitatif tidak lagi mulia. Kerja yang mulia adalah kerja yang layak dengan upah layak dan kondisi kerja yang layak.

Pandemi Covid-19 adalah bencana dunia; ia terjadi di seluruh belahan dunia, dirasakan oleh seluruh umat manusia, termasuk buruh. Mengorbankan kondisi kerja buruh menjadi semakin buruk mengatasnamakan bencana nasional dan dunia berupa pandemi Covid-19 merupakan mimpi buruk.

Akhir kata, demi mengaburkan niat memperburuk kondisi pekerja, dicantumkanlah ungkapan pemanis "berdasarkan dialog, kesepakatan antara pekerja/buruh/SP/SB dan perusahaan", tanpa mempertimbangkan adanya relasi kuasa yang timpang antara buruh dan pengusaha. Lalu di mana fungsi pengawas?

Jangan khawatir, pengawas suku dinas ketenagakerjaan diwajibkan melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan perusahaan dan pekerja/buruh supaya terjadi kesepakatan dan pelaksanaan "penyesuaian upah". Mereka tak perlu lagi mengawasi terjadinya pelanggaran UMP, karena kini buruh boleh diupah di bawah minimum dan hidup di bawah standar minimum, entah dengan istilah apa kita menyebut standar hidup manusia yang demikian. Mungkin, "standar hidup di bawah minimum".

Dian Septi Trisnanti Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)

(mmu/mmu)