.webp)
Jalan sepanjang ribuan kilometer, jembatan, pembangkit listrik, dan pemukiman dibangun secara masif di perbatasan. Akses masyarakat untuk menjual produk lokal ke negara tetangga.
Sebuah pembangunan haruslah menyeluruh. Prinsip itulah yang dipegang Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengembangkan kawasan perbatasan negara dan daerah di sekitarnya. Yang pertama dicanangkan adalah revitalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Setelah menjadi semacam 'mercusuar' di perbatasan, pemerintah bergerak cepat membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, pemukiman, dan pelabuhan.
Bahkan, di beberapa perbatasan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghidupkan kembali bandara untuk penerbangan komersial, seperti Tebelian di Sintang, Ranai di Natuna, Leo Wattimena di Morotai, dan Letung di Anambas. Pengembangan ruang udara ini untuk konektivitas wilayah-wilayah yang sulit atau tidak mungkin dijangkau lewat jalur darat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya bandara di wilayah perbatasan, pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan cepat. Misalnya saja, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, sudah berancang-ancang untuk memperkenalkan wisata bahari di wilayahnya ke tingkat nasional dan internasional. Menurutnya, keindahan alam Kepri tidak kalah dengan Bali. "Pantai-pantai di sini belum terjamah," ujarnya.
Sementara itu, Kabupaten Sambas berencana membangun pelabuhan skala internasional di PLBN Aruk. Bupati Sambas, Satono, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lokasi yang tepat untuk pelabuhan itu. "Agar akses barang, jasa, dan kendaraan mudah nantinya," ujarnya.
Daerah perbatasan dikenal dengan wilayah yang tertutup. Kini, stigma itu mulai pudar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun jalan paralel di perbatasan Kalimantan-Malaysia dan Papua-Papua Nugini, serta jalan sabuk merah Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akses jalan penghubung ini bisa bermanfaat untuk mempercepat pemerataan ekonomi.
"Sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga," terangnya.
Di Kalimantan jalan paralel rencananya dibangun sepanjang 1.920 kilometer (km). Jalan itu mulai dari Kalimantan barat sepanjang 849 km dan yang belum tembus 107 km. Kemudian, Kalimantan Timur sepanjang 243 km dan yang belum tembus 76,5 km. Di Kalimantan Utara dari total 827 km, kini hanya tersisa 147,8 km yang belum tembus. Pemerintah menargetkan semua pengerjaannya selesai pada 2019. "Pembangunan jalan ini bernilai strategis karena ada untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara," ungkap Basuki.
Di Papua, pembangunan jalan paralel sepanjang 1.098,24 km dibagi dalam tiga segmen. Segmen pertama menghubungkan Jayapura-Arso-Waris-Yetti sepanjang 128,1 km. Ini semuanya sudah beraspal. Segmen kedua menghubungkan Yetti-Ubrub-Oksibil 301,74 km dengan jalan yang belum diaspal sepanjang 43,02 km. Segmen ketiga meliputi rute Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke 668,72 km dan yang sudah diaspal sepanjang 561,09 km.
Di Bumi Cendrawasih, pemerintah juga berusaha keras menembuskan jalan Trans-Papua sepanjang 4.329,5 km. Dari panjang itu, 3.259,45 km berada di Provinsi Papua dan 1.070,62 km di Papua Barat.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah tengah membangun jalan sabuk merah yang menghubungkan kabupaten/kota dengan dua PLBN, yakni Motaain di Belu dan Motamasin di Malaka. Jalan ini terbagi dalam empat segmen, yakni Motaain-Salore-Haliwen-Sadi-Asumanu-Haekesak 57,01 km, Haekesak-Fulur-Turiscai-Nualain 20,9 km, Nualain-Dafla 49,7 km, dan Dafala-Laktutus-Motamasin 48,5 km.
Di sepanjang jalan itu, Kementerian PUPR membangun 27 jembatan dengan nilai anggaran Rp 558 miliar. Kepala Bidang Penegasan Batas Daerah Badan Pengelola Perbatasan NTT, Clementino Branco, mengatakan pihaknya memberikan masukan kepada pemerintah provinsi mengenai beberapa langkah yang dapat menghidupkan perekonomian. Salah satu yang sudah berjalan adalah ekspor bawang merah.
PLBN tak bisa berdiri sendiri maka pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur kawasan. Dalam kawasan itu, tentu ada permukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, penyediaan air, pengolahan limbah dan sampah, jalan lingkungan, dan drainase. Untuk permukiman perbatasan itu ada di sembilan daerah, antara lain, Long Apari di Kabupaten Mahakam, Skouw Muara Tami di Jayapura, dan Motamasin Kobalima di Kabupaten Malaka.
Berdasarkan data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah tengah membangun Sekolah Dasar (SD) di 32 provinsi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 20 lokasi prioritas (lokpri), dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) di 30 lokpri. Sedangkan untuk kesehatan, ada sekitar 44 puskesmas yang dibangun di lokpri, dan mengirim sekitar 575 tenaga medis ke puskesmas di perbatasan.
Ada kehidupan manusia tentu membutuhkan tenaga listrik untuk menggerakkan seluruh kegiatannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membangun beberapa pembangkit listrik di perbatasan, antara lain pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 15 kWp di Kabupaten Bulungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 39 KW di Malinau.
Itulah sinergi dalam memerdekakan wilayah perbatasan yang menjadi beranda negeri yang berwibawa.
Oleh: Arif Fajar Alfalaqy, Pemenang Favorit Lomba Karya Tulis PUPR Kategori PUPR
(prf/ega)
