Kolom

Baliho Politisi dan Politik "Spectacle"

Anwar Kurniawan - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 10:44 WIB
Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani mejeng di sejumlah titik jalan di Kota Bandung, Jawa Barat. Baliho itu bertulisan KEPAK SAYAP KEBHINEKAAN.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Sudahkah Anda melihat baliho bertajuk "Kepak Sayap Kebhinekaan"? Saya sudah.

Lho, bukannya ini masih masa PPKM? Orang diimbau agar di rumah saja untuk mengurangi tingkat keterpaparan virus corona.

Persis. Di situlah letak paradoksnya. Mbak Puan, atau partainya, atau kader partainya, atau simpatisannya, senyatanya tetap memasang billboard di pinggir jalan besar atau perempatan kota-kota sibuk. Padahal, sejauh yang saya tahu, sejumlah ruas jalan di Yogyakarta ditutup aksesnya.

Kepentingan saya keluar rumah pekan lalu adalah membagikan bansos. Dan, ya, di bilangan Jalan Kaliurang serta di salah satu perempatan jalan lingkar luar ring-road Jogja itulah baliho Puan Maharani terpampang.

Baliho adalah satu hal, sedangkan bansos adalah hal lain. Yang satu boleh jadi menolong citra atau elektabilitas sebuah komoditas (baca: politisi), sedangkan yang kedua jelas mendongkrak kebutuhan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Meski begitu, baik baliho maupun bansos, keduanya sama-sama melibatkan uang yang tidak sedikit.

Memang, Mbak Puan tidak membuat baliho satu jenis. Ada baliho lain yang bertuliskan "Jaga Iman dan Imun, InsyaAllah Aman Amin." Oleh partai, baliho ini dianggap sebagai sosialisasi penanganan Covid-19.

Sayangnya, baliho tidak bisa dimakan atau diminum. Menonton baliho juga tidak lantas membuat saturasi oksigen menjadi normal. Paling jauh, baliho hanya meningkatkan daya konsumerisme masyarakat, jika itu adalah baliho sebuah produk industri.

Jadi, kalau pemasangan baliho Puan dimaksudkan untuk mengerek elektabilitas menyongsong 2024, secara benderang niatan itu sudah gagal karena sedikitnya dua alasan. Pertama, baliho itu bersifat temporal, sedangkan ingatan masyarakat itu abadi. Baliho bisa diturunkan kapan saja, sedangkan siapa yang bisa menghapus memori kolektif?

Maka, ada benarnya jika Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan agar Puan meminta (anggota) DPR mendonasikan 80% gajinya untuk masyarakat terdampak pandemi.

Alasan yang kedua, pemasangan baliho terlampau konservatif di level politik tontonan. Praktis, Puan memiliki pesaing yang nyaris mustahil dikalahkan. Betapapun, strategi pemasangan baliho Puan Maharani masih kalah jauh ketimbang apa yang dilakukan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, atau politisi seleb lainnya.

Lembaga Voxpol Center, umpamanya, pada Juli lalu menyatakan bahwa Ganjar menempati elektabilitas tertinggi dengan 19,2 persen, disusul Prabowo 18,9 persen, Anies 14,1 persen, Sandiaga Uno 8,3%, dan Ridwan Kamil 5,8%. Sementara itu, elektabilitas Puan hanya bergeming di angka 1,3 persen dan menempati posisi ke-10.

Seperti diketahui, Ganjar Pranowo adalah salah satu politisi yang aktif di media sosial. Twitter menjadi media yang cukup signifikan untuk komunikasi (politik) publiknya. Tak jarang, Ganjar menelepon pejabat setempat atau orang yang mention dirinya terkait keluhan masyarakat. Dan, itu semua terekam dengan baik di media sosial. Orang bisa menyapa Ganjar kapan saja.

Prabowo mungkin tidak semillenial Ganjar. Namun, Prabowo telah menjadi komoditas tontonan (spectacle). Tiga kali mengikuti pilpres dan tiga kali itu pula gagal menghuni istana, citra Prabowo secara tidak sadar telah mapan di altar media (baru). Betapapun orang mencibir Prabowo, dia senyatanya tetap memiliki pengikut, baik yang sefrekuensi maupun yang terkonstruk oleh media.

Di titik ini, Puan sebetulnya bisa belajar dari Donald Trump, jika dia memang punya ambisi kekuasaan yang tidak setengah hati. Trump adalah tamsil yang cukup paripurna jika bicara politik tontonan (the politic of the spectacle).

Seperti digagas oleh pemikir Prancis, Guy Debord, spectacle atau tontonan telah merangsek ke dalam setiap lini kehidupan kita. Kata kunci dari masyarakat tontonan adalah "yang tampak" (appearances). Di sana, citra menjadi komoditas. Dan, media menjadi agen penafsir realitas.

Dalam Pemilu 2016 di Amerika Serikat, tidak dapat disangkal bilamana kemunculan Trump adalah bentuk utama dari tontonan media yang mengorbitkan dirinya menjadi selebriti. Sebagai maestro spectacle, Trump secara sadar menggunakan kekuatan media untuk mendongkrak citra dan kepopulerannya. Dia punya acara TV series sendiri bernama The Apprentice yang menjadikan 'The Donald' sebagai figur publik utama bagi pemirsa Amerika. Dia juga aktif di media sosial dan seringkali membuat kegaduhan lewat cuitan kontroversial.

Idealnya, modus kapital dan segenap privilese yang dimiliki Mbak Puan memungkinkan dirinya untuk melampaui Trump. Puan tidak harus membuat channel atau serial TV sendiri untuk mengorbitkan dirinya. Puan juga tidak harus frontal kayak Trump di media sosial. Soalnya, itu semua adalah budaya Barat yang harus kita kesampingkan.

Budaya kita adalah memanfaatkan kekuatan orang dalam. Merangkap jabatan sebagai Ketua DPP PDIP, Puan sebetulnya bisa dibilang sebagai orang dalam. Persoalannya, dia akan berpihak ke mana? Menjadi orang dalam untuk masyarakat atau menjadi orang dalam untuk penguasa?

Anwar Kurniawan mahasiswa Pascasarjana Kajian Budaya & Media UGM

(mmu/mmu)