Seusai rapat mingguan, ada yang cukup mengganjal pikiran saya. Bukan soal ada masalah atau keluhan pelanggan yang akhir-akhir ini banyak yang muncul. Melainkan pertanyaan dari atasan saya kenapa ada anggota dalam tim saya belum divaksin Covid-19.
Saya baru menyadari bahwa masih ada satu orang di dalam tim saya belum bersedia ikut vaksinasi. Karena sudah mendapatkan reminder, saya sendiri coba menanyakan alasannya langsung. Setelah berbincang-bincang cukup singkat, akhirnya saya mendapatkan alasan mengapa hingga saat ini anggota tim saya tersebut enggan divaksin.
Letak permasalahannya adalah keraguan dari keamanan kejadian pasca imunisasi (KIPI), status kehalalan ditinjau dari sudut pandang agama, dan belum ada pressure dari manajemen kantor saya. Contoh dari tim saya ini menunjukkan adanya gap informasi yang tidak sampai sehingga tetap keukeh untuk tidak mau ikut vaksinasi.
Gunung Es
Sebenarnya cerita di atas merupakan gambaran gunung es. Tampak kecil di atas, tetapi masih banyak kasus penolakan vaksin di tengah masyarakat. Dasarnya adalah masih rendahnya cakupan program vaksinasi Covid-19. Sudah ada progres memang, tetapi tidak signifikan. Padahal di satu sisi jika ingin pandemi ini cepat selesai, solusinya hanya satu yaitu percepatan vaksinasi masyarakat.
Berdasarkan data Kemenkes, hingga per 31 Juli 2021, sebanyak 47 juta orang sudah menerima vaksin tahap pertama atau sekitar 22.75 persen dari target 208 juta jiwa. Sementara yang sudah menerima vaksin tahap kedua lebih kecil lagi yaitu baru 20 juta orang. Inilah yang harus terus didorong oleh pemerintah agar penerima vaksin lebih banyak lagi dan lebih cepat. Karena berpacu dengan waktu.
Untuk mencapainya, semua upaya resistensi terhadap vaksin harus segera diatasi. Yakni dengan cara menyusun strategi komunikasi yang tepat bagi kelompok-kelompok penolak vaksin. Penyusunan strategi ini harus melibatkan peran dari pihak swasta, institusi pendidikan, dan pimpinan keagamaan. Terdengar klise memang, tetapi percayalah itu salah satu cara yang mungkin bisa efektif bila dilakukan secara masif dan konsisten.
Bagi para karyawan swasta seperti saya ini, salah satu langkah yang bisa diambil adalah adanya aturan semua karyawan wajib divaksin. Tentu tetap ada pengecualian bagi yang memang ada gangguan kesehatan dan kondisi tertentu yang mengakibatkan gagal vaksin. Ini pun harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Bagi yang tidak ada halangan, maka wajib divaksin, jika tidak bersedia mungkin bisa diberikan sanksi.
Namun yang jadi kelemahan hingga saat ini yaitu tidak adanya monitoring pemerintah ke perusahaan-perusahaan. Padahal opsi ini bisa diambil untuk memastikan semua karyawannya sudah menerima vaksin. Apalagi perusahaan memiliki bargaining position yang cukup untuk melaksanakan peraturan tersebut.
Strategi komunikasi yang kedua adalah melibatkan pemuka agama untuk sosialisasi bahwa vaksin ini halal. Memang sudah ada keputusan dari MUI bahwa vaksin Covid-19 halal. Tetapi nyatanya masih ada sebagian kelompok menganggap vaksin tersebut haram. Apalagi dengan dalih jika dilakukan pemaksaan.
Hal ini yang harus gencar untuk diinformasikan secara terus menerus. Bisa dilakukan melalui saat ceramah Salat Jumat atau menggandeng beberapa kiai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin halal digunakan. Apalagi jika digunakan untuk melindungi kesehatan diri.
Terakhir, tetapi yang saya rasa paling penting, adalah menginformasikan terkait keamanan vaksin. Hal ini merujuk dari beberapa pemberitaan bahwa ada kejadian meninggal setelah divaksin. Faktor ini merupakan alasan yang paling krusial sehingga masyarakat enggan untuk divaksin.
Sebagai contoh tetangga saya, sebut saja Pak Adi. Pak Adi dan sekeluarga memutuskan tidak mau divaksin setelah mendengar kabar kerabatnya meninggal sehari setelah divaksin. Setelah itu maka sangat wajar nyali untuk vaksin menjadi ciut. Karena takut terjadi apa-apa setelah divaksin.
Hal ini yang harus dilawan dengan cara membuat campaign bahwa vaksin itu aman. Tidak hanya dalam level nasional saja tetapi harus dapat menyentuh sampai level rumah tangga. Kalau perlu door-to-door untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa vaksin itu tidak memberikan pengaruh yang buruk.
Disikapi Serius
Adanya resistensi vaksin ini harus disikapi secara serius. Tidak bisa setengah-setengah karena keberhasilan program vaksinasi bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Sehingga sekecil apapun bentuk usaha dalam akselerasi vaksinasi di masyarakat patut dicoba.
Oleh karena itu percepatan program vaksin menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah saja tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu perlunya strategi komunikasi yang tepat bagi kelompok penolak vaksin agar pandemi ini cepat berakhir. Kita semua ingin cepat selesai, bukan? Sama, saya juga!
Moh Vicky Indra Pradicta dokter hewan pemerhati masalah pangan yang bekerja di sektor food industry dan penggiat One Health
