.webp)
Bermula dari kawanan maling. Mereka menggondol dua burung milik tetangga beserta sangkarnya dan lolos dari pengejaran. Warga resah. Semakin resah saat kabar lain menyusul. Sebuah motor yang terparkir di halaman masjid raib. Besi penutup selokan lenyap dan warga khawatir terperosok ke comberan.
Saya tentu tak mau, bila anak saya pulang berlumur comberan. Padahal setiap sore, bersama kawan-kawannya dia kuasai lapangan. Membayangkannya membuat pikiran saya putek. Sebab itu saya setuju saat Pak RT berkata: ini harus segera diatasi. Semula saya kira uang kas akan dipakai untuk membeli besi penutup selokan. Perkiraan saya ternyata keliru.
Segala hal mengenai keamanan kampung sepertinya patut diupayakan. Maka pada arisan bulanan, sebagian warga usul agar ronda kembali digelar dan mulai memasang CCTV. Kampung lain dilengkapi CCTV, maka kampung kita harus serupa kampung lain. Begitulah kira-kira dalihnya. Lantas dari mana dananya? Pertanyaan itu belum muncul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa warga keberatan mengenai ronda malam. Tak seharusnya warga berkerumun. Masih pandemi. Cukup arisan saja yang dag dig dug. Hari-hari biasa, silakan warga ronda di kamar masing-masing. Virus masih mengintai dari segala penjuru. Apa lagi sebagian warga telah uzur. Rentan terjangkit corona. Kalau mati bagaimana? Itu dalih mereka yang keberatan.
Ujung dari perdebatan itu, ronda dibatalkan. Warga hanya sepakat pada CCTV. Dana realisasi dipungut sementara dari Kas RT, dianggap utang. Warga mengangsur melalui program baru yang segera terlaksana: iuran jimpitan. Beberapa warga seketika menepuk jidatnya; lagi-lagi pengeluaran.
Jumlah iuran tersebut tak banyak, hanya dua ribu per hari. Saya berniat membayarnya bulanan. Tetapi siapa saya, yang berani mendefinisikan banyak-sedikitnya pengeluaran?
Dulu dua ribu perak mudah didapat. Terkadang nemu di atas kulkas, terselip di tas, dan bahkan terbaring di lantai kantor tak ada yang peduli. Tetapi hari ini, pandemi memaksa beberapa orang mempersoalkannya. Pengeluaran yang dulu dianggap sedikit, hari ini terasa banyak. Dan yang banyak ditunda dulu agar tidak sesak napas.
Itu baru soal jimpitan. Belum lagi iuran kematian. Di kampung saya, bila ada tetangga berduka, warga diimbau untuk menggelontorkan sepuluh ribu per keluarga. Tak jadi soal bila di hari biasa, tetapi hari-hari ini bukan hari biasa. Juni kemarin 25 warga meninggal. Itu tak pernah terjadi pada Juni tahun lalu, pun lima tahun berturut-turut ke belakang. Apa menurut Anda itu hal biasa?
Saban pagi, masjid menyambut hari dengan innalillahi. Warga yang mendengar keningnya mengerut, karena sangat mungkin bila yang meninggal tetangga baik. Dan itu artinya pengeluaran bertambah lagi.
Bayangkan saja bila pandemi masih lama--sepertinya memang akan lama karena tidak ada upaya penanganan yang serius-- dan angka penularan tak kunjung surut. Maka setiap bulan selalu ada orang-orang meregang nyawa. Iuran kematian yang berlipat-lipat akan rutin seperti SPP bulanan.
Sedangkan di sisi lain, upah karyawan bertahan di angka itu-itu saja. Dagangan sepi. Warga kampung murung karena dagangannya sepi. Padahal masker, hand sanitizer, dan vitamin-vitamin harus terpenuhi. Belum lagi sebungkus rokok per hari.
Pada hari-hari ini sekretaris kampung dilarang pikun. Bisa bahaya. Bila salah hitung, misal ada lima kematian, tetapi tertulis tujuh di laporan, dia akan habis dicaci maki oleh warga, akan stroke karena dituduh nilep uang rakyat.
Tetapi itu lebih mending ketimbang terbalik. Misal lima kematian, tetapi tertulis empat di laporan, lebih mengerikan konsekuensinya. Karena akan ada keluarga duka yang tidak menerima iuran kematian. Mereka akan mengutuk Pak Sekretaris, dianggap menyimpan dendam kepada almarhum. Itu terjadi di kampung saya.
Bagaimana bila sekretaris meralat laporannya? Warga akan mbengok karena kembali diminta iuran. Beberapa warga bahkan memintanya tombok karena itu kesalahannya. Profesional dong, kata mereka. Dan tentunya bertambah lagi bahan rasan-rasan ketika sore.
Maka saran saya di masa pandemi, jangan mencalonkan diri sebagai sekretaris kampung bila kepala Anda berlimpah uban. Karena mungkin Anda sudah pikun. Tetapi bila niat Anda mustahil dibendung, maka berlatihlah mempertebal telinga, agar tidak tombok karena tak tahan hujatan.
Kita tahu, ekonomi kian sulit karena pandemi, sedangkan kebutuhan mesti dipenuhi. Beberapa waktu ini orang-orang seperti tercekik; buruh-buruh dirumahkan, cari kerja sulit, ditambah setelah berlakunya PPKM, satu per satu warung-warung tumbang, usaha-usaha gulung tikar dan bisnis kian redup.
Tetangga saya misalnya, yang memiliki usaha pengiriman barang ke dalam dan luar kota. Baru-baru ini menawarkan Grandmax-nya di Facebook, di Grup Jual-beli Semarang. Dulu dia tak pernah muncul di arisan, karena mesti pulang malam dari luar kota. Tetapi di masa pandemi, arisan menjadi rutinitas bulanannya. Kiriman barang sepi. Semakin sepi semenjak berlakunya PPKM. Berulangkali dia menolak pengiriman karena perhitungan operasional yang dulu tak berlaku lagi sekarang.
Suatu sore dia bercerita: saat perjalanan pulang dari luar kota, dia memilih jalur tol seperti biasanya. Dan terkejut saat mengetahui pintu tol Gayamsari, Semarang ditutup. Bensin terkuras, e-tol tandas karena harus berputar-putar mencari pintu keluar; kembali ke rumah dengan lesu lantaran tombok. Tak jauh beda ketika pengiriman di dalam kota. Berulangkali mobilnya memutar karena jalan-jalan kampung diportal: sedang locked down!
Sedangkan tetangga saya yang pengusaha angkringan, akhir-akhir ini tak seperti dulu, yang buka pada pukul lima sore dan tutup di pagi buta. Karena pada pukul delapan malam, berbondong-bondong Satpol PP hilir mudik di jalan seperti kampanye partai baru, membuat para pedagang kecil gulung-koming melipat dagangannya karena khawatir diangkut, lalu terbirit-birit tak ubahnya maling. Itu peraturan, kata seorang Satpol PP. Itu perintah atasan, kata anggota Satpol PP yang lain.
Selain itu, mungkin dia dan pedagang lain merasa ngeri. Beredar kabar bahwa pedagang yang ngeyel akan dikenai denda lima juta. Itu bukan desas-desus. Anda bisa membacanya di media: seorang tukang bubur di Tasikmalaya telah disidang, dikenakan denda lima juta.
Bahkan di Mata Najwa, Asep Lutfi bercerita, bahwa dia memilih dibui ketimbang membayar denda. Bukan menantang negara, apalagi gagah-gagahan, melainkan karena tak ada uang. Dia pemilik kedai kopi di Tasikmalaya yang melanggar penerapan PPKM. Lagi-lagi Tasikmalaya.
Di lain sisi, bantuan pemerintah hanya 600 ribu per bulan. Maka wajar bila seorang pemilik kedai kopi di Medan memprotes keras. Sebelumnya maaf bila saya enggan mengutip namanya. Khawatir jadi perkara.
Di rekaman video yang beredar, dia mengaku beranak lima. Bayangkan, bila masing-masing anggota keluarganya dijatah 100 ribu dari uang bantuan pemerintah. Sedangkan biaya dua kali makan ialah 20 ribu. Maka bantuan itu hanya bertahan lima hari. Dan pemilik kedai kopi mati di hari keenam lantaran sama sekali tidak makan!
Ini saya berandai-andai. Karena belum tentu dia mendapat bantuan dari pemerintah. Setidaknya begitulah yang saya dapat dari rekaman videonya, dia berkata kalau tak mendapat bantuan pemerintah.
Semenjak PPKM, angkringan tetangga saya digelar pada pukul delapan pagi, saat beramai-ramai orang memadati jalan untuk berangkat kerja. Siapa yang hendak membeli? Karena umumnya pengunjung angkringan di daerah saya para lelaki, dan mereka bekerja pada pukul delapan pagi.
Betapa menjadi pengusaha kecil di tengah pandemi tidak menyenangkan. Apalagi hingga detik ini belum tampak titik terang berakhirnya pandemi. Pedagang yang membandel memberanikan diri kucing-kucingan dengan Satpol PP. Entah sampai kapan.
Karena itu saya maklum bila sebagian warga berteriak mengenai jimpitan, kasak-kusuk mengenai iuran kematian. Usahanya kembang kempis. Bahkan untuk keluarganya saja mereka kesulitan. Bagaimana bisa berkontribusi menjaga keamanan kampung bila perut sendiri belum aman?
Baron Yudo Negoro seorang buruh di Semarang
(mmu/mmu)
