Kolom

Baku Percaya untuk Papua

Ahmad Irawan - detikNews
Rabu, 04 Agu 2021 11:15 WIB
Polisi anggota Binmas Noken berinteraksi dengan anak-anak di Papua
Foto: Dok. Binmas Noken
Jakarta -

Ketika saya menulis tentang Papua, selalu ada perasaan sebagai bagian dari Papua. Hal tersebut tidak terlepas dari ikatan emosional yang terjalin dengan masyarakat Papua, budayanya, makanannya dan kunjungan berulangkali ke wilayah Papua untuk bekerja.

Sehingga ketika dalam beberapa hari terakhir membaca berita alotnya penentuan Wakil Gubernur Papua pengganti Klemen Tinal yang meninggal dunia, pernyataan dan harapan Lukas Enembe agar mendapat kepercayaan dan tidak ada rasa saling curiga antara pemerintah dengan dirinya dan masyarakat Papua serta menyebarnya video tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Merauke, maka muncul suatu pertanyaan terkait dengan jalan penyelesaian terbaik apa yang dapat ditempuh agar tidak menimbulkan ekses dan eskalasi sosial politik untuk mencegah terjadinya potensi konflik.

Baku Percaya

Klemen Tinal meninggal dunia dalam masa pemerintahannya yang kedua bersama dengan Lukas Enembe di Papua. Pada periode pertama memimpin Papua, keduanya juga bersama-sama selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Tidak banyak Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia kembali berpasangan untuk kedua kalinya setelah bersama-sama pada periode pertama pemerintahan. Bahkan yang ada dan banyak di Indonesia justru kepala daerah dan wakilnya menjadi seteru pada pemilu berikutnya, lebih tragis lagi berpisah di tengah jalan sebelum periode pertama berakhir. Satu hal yang pasti dalam dinamika hubungan keduanya, mereka berpasangan kembali pasti karena baku percaya, suatu hal yang perlu diapresiasi setinggi-tingginya.

Setelah kepergian Klemen Tinal, Lukas Enembe selaku Gubernur Papua tentu harus mendapatkan pengganti yang dapat mendampinginya dalam menjalankan sisa masa pemerintahan yang akan berakhir pada Tahun 2023. Meskipun deretan nama telah dimunculkan oleh partai politik pengusung keduanya pada Tahun 2018, belum dapat dipastikan siapa yang kemudian akan dipilih dan ditetapkan menjadi Wakil Gubernur Papua pengganti Klemen Tinal.

Mengenai pengganti Klemen Tinal, maka tentu orang yang menggantikan harus baku percaya dengan Lukas Enembe. Jika mereka baku percaya, tentu akan ada rasa hormat diantara keduanya dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. Namun Lukas Enembe perlu diberi masukan penting bahwa Wakil Gubernur kelak yang akan mendampinginya bukan menjadi haknya secara eksklusif untuk memilih. Tentunya ada juga hak dari berbagai partai yang telah mengusungnya pada pemilihan tahun 2018.

Lukas Enembe sebagai politisi senior tentu paham betul dengan anatomi dan kultur politik Papua. Saya meyakini bahwa pemahaman tersebut akan membawanya pada kebijaksanaan untuk bermusyawarah dengan berbagai pihak, termasuk namun tidak terbatas pada partai-partai pendukungnya. Keinginannya untuk mendapatkan kepercayaan Presiden Jokowi dapat dibaca dan ditempatkan pada keinginan dan rasa hormatnya terhadap Presiden Jokowi.

Dari sisi politik, pesan yang ada dalam pernyataan tersebut tentu dapat menjadi pintu masuk untuk berkomunikasi menyelesaikan berbagai hal untuk pembangunan Papua, termasuk dalam penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Wakil Gubernur Papua. Sekali lagi, kembali pada rasa baku percaya tadi, bukan hanya sebatas siapa yang mengganti dan pilihan siapa yang akan menjadi Wakil Gubernur dan mendampingi Lukas Enembe.

Selanjutnya, mengenai rasa saling curiga antara pemerintah dengan Lukas Enembe atau dengan masyarakat Papua seperti yang disampaikan oleh Lukas Enembe dalam pernyataannya, saya kira hal tersebut menyangkut komunikasi saja, bukan kecurigaan apalagi ketidakpercayaan. Lihat saja kebijakan pemerintah terhadap Papua yang tercermin dalam undang-undang otonomi khusus Papua, tidak ada yang menggambarkan kecurigaan, apalagi ketidakpercayaan.

Hak dan kewenangan Lukas Enembe pun sama dengan Gubernur wilayah lainnya di Indonesia, bahkan dengan berbagai kekhususan Papua berlandaskan kebijakan afirmasi, Papua mendapatkan hak dan kewenangan yang lebih dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Namun, kita semua tentu tidak bisa menjadi hakim yang adil untuk menghakimi perasaan, pikiran, atau harapan pribadi Lukas Enembe. Jika itu menjadi perasaannya sebagai Gubernur, ada baiknya Presiden Jokowi mengundangnya untuk mendengarnya secara langsung.

Terjadinya pertemuan di antara keduanya sangat baik untuk Papua. Bisa juga sebaliknya, Lukas Enembe sebagai representasi pemerintah di Papua berinisiatif dating ke Jakarta menemui Presiden. Tidak perlu ada rasa rendah atau lebih tinggi. Untuk Papua, jika pertemuan akan terwujud dan berlandaskan baku percaya dan rasa saling menghormati, pasti banyak solusi dan jalan penyelesaian yang dapat diambil dan diputuskan.

Perlakuan Eksesif

Seringkali video dari Papua yang tersebar melalui media sosial dibumbui dengan narasi untuk memanas-manasi situasi di Papua. Saya sendiri telah menonton video yang tersebar tersebut yang menggambarkan seorang disabilitas di Merauke terlihat diamankan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Saya tidak tahu apakah video yang saya tonton telah terpotong atau merupakan video yang utuh. Pastinya saya melihat personil TNI AU tersebut meletakkan kakinya di atas kepala seorang penyandang disabilitas. Terhadap tindakan tersebut, pihak TNI AU telah menyampaikan permohonan maaf.

Saya sendiri menilai perbuatan meletakkan kaki di atas kepala merupakan perlakuan yang berlebihan (eksesif). Namun saya tidak setuju apabila tindakan tersebut dikaitkan dengan bentuk tindakan diskriminasi terhadap masyarakat Papua oleh negara. Karena peristiwa dan perlakuan secara berlebihan seperti dalam video juga kadangkala terjadi di luar Papua. Sehingga perbuatan yang berlebihan tersebut bukan hanya jadi masalah di Papua, namun juga menjadi masalah bagi kita semuanya. menjadi tidak tepat apabila dikaitkan dan dinarasikan perbuatan tersebut merupakan diskriminasi terhadap Papua.

Terakhir, saya mengapresiasi permohonan maaf dari pihak TNI AU dan berharap narasi bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap orang papua dihentikan untuk Papua dan untuk Indonesia. Harapannya ke depan, perbuatan serupa tidak terjadi lagi pada waktu dan tempat yang berbeda. Karena kita semua berpotensi menjadi pelaku atau korban.

Ahmad Irawan politisi Partai Golkar, advokat


(mmu/mmu)