Membagi Kerugian UMKM dengan Bank

Jakarta - Setelah 17 bulan lebih Indonesia dihantam pandemi Covid-19, kondisi dunia usaha di Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Dana cadangan perusahaan yang digunakan sebagai antisipasi rata-rata sudah habis kurang dari satu tahun pertama. Sejumlah usaha kecil dan menengah bahkan terpaksa harus menutup usahanya atau berganti dengan aktivitas ekonomi lain yang lebih produktif. Pada lain pihak, perbankan plat merah masih mencatat keuntungan pada bisnisnya.

BRI misalnya, selama 2020 masih meraup keuntungan sebanyak Rp 18,65 triliun dengan aset total Rp 1.511,8 triliun atau meningkat Rp 1.416,76 triliun dibanding tahun sebelumnya. Bank Mandiri mencatat laba bersih Rp 17,1 triliun atau turun 37,71 persen dibanding tahun sebelumnya. Bank BNI 46 pada periode yang sama masih membukukan keuntungan Rp 3,28 triliun turun sebanyak 78,7 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 15,28 triliun. BTN bahkan mencatat kenaikan laba sebesar 665,71 persen pada 2020 dengan total Rp 1,60 triliun dari keuntungan sebelumnya Rp 209 miliar.

Pembukuan keuntungan pada situasi krisis ini berbanding terbalik dengan kondisi UMKM yang sebagian diantaranya harus merumahkan karyawan atau terpaksa tutup. Otoritas Jasa keuangan (OJK) memang telah mengeluarkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Covid-19, tetapi pada penerapannya hal tersebut dirasa masih memberatkan UMKM. Masing-masing perbankan diberikan keleluasaan untuk mengatur fleksibilitas kredit.

Bagi usaha mikro sedikit terbantu dengan kebijakan pemerintah melalui stimulus-stimulus yang diberikan, tetapi bagi usaha yang kecil dan menengah, persoalan banyak muncul yang menjadi pemicu status perusahaan tidak sedang baik-baik saja. Sementara, rangkulan pemerintah untuk kluster ini tidak terlihat. Fokus percepatan ekonomi nasional lebih banyak dialamatkan kepada usaha mikro dan masyarakat umum kategori menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan mencatat keuntungan minus pada hampir setiap bulan selama 17 bulan pandemi Covid-19.

PPKM yang dilangsungkan sejak Juli 2021 menjadi puncak hantaman bagi dunia usaha. Mobilitas yang dibatasi menyebabkan angka produksi dan distribusi produk barang/jasa perusahaan menjadi menurun. Padahal, ketergantungan dengan perbankan sebagai sumber modal yang harus dibayarkan setiap bulannya tidak berkurang. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka yang akan terjadi adalah semakin jatuhnya dunia usaha dari keuntungan, atau minimal zero laba.

Sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Temanggung, sebenarnya saya sangat berharap banyak kepada para senior HIPMI yang telah duduk di kursi kementerian, nama-nama seperti Sandiaga Salahudin Uno, Bahlil Lahadalia, Muhammad Lutfi dan termasuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan 'sesuatu' kepada UMKM, termasuk di HIPMI agar usahanya terselamatkan. Namun faktanya, keempatnya belum mampu menunjukkan pembelaan yang kuat. Minimal, Menteri Erick Thohir mampu membagikan kerugian UMKM dengan perbankan melalui skema-skema yang fair dan tidak menyalahi aturan, misal dengan skema penghapusan pembayaran cicilan perbankan selama masa krisis.

Mengurangi beban cicilan kredit perbankan bagi perusahaan akan sangat membantu. Sehingga fokus untuk kembali mengelola perusahaan tanpa harus merumahkan karyawan dapat dilakukan. Hasil riset yang dilakukan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menyebutkan, sebanyak 70 persen UMKM mengalami penurunan penjualan dan keuntungan hingga lebih dari 50 persen. Sementara itu, sebanyak 29 juta lebih karyawan terpaksa di PHK karena faktor tersebut. Angka ini dapat menyumbang kemerosotan ekonomi secara nasional jika terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi berjalan hanya sedikit di atas nol.

KPC-PEN yang dibentuk pemerintah masih terfokus pada KPC, sementara pada PEN hanya menyentuh masyarakat kurang mampu dan pra-sejahtera. Sementara di ruang usaha yang menjadi gantungan hidup bagi masyarakat, yakni sektor UMKM, tidak terlalu diperhatikan, lebih spesifik pada usaha menengah dan mikro. Sektor usaha kecil disentuh melalui pemberian bantuan UMKM.

Sebagai pelaku usaha, kami menyadari betul bahwa angka Covid-19 terus mengalami kenaikan. Berbagai langkah pada ruang usaha juga sudah dilakukan proteksi dan penanganan bagi karyawan dan keluarga yang terpapar. Penerapan aturan ketat dalam protokol kesehatan juga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi penularan Covid-19 di lingkungan usaha. Seluruh program pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 kami dukung sepenuhnya, termasuk pemberian bantuan atau tali asih kepada masyarakat yang tidak mampu.

Hal ini tidak kemudian menyebabkan pelaku usaha meremehkan Covid-19, virus ini kami sadari bahwa sangat berbahaya, tetapi tidak kemudian ruang UMKM yang menjadi wadah usaha bagi lebih dari 60 juta warga Indonesia ini mati. Selain fokus pada penanganan penyakitnya, pemerintah seharusnya membagi konsetrasi juga pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyentuh langsung usaha kecil dan menengah.

Abas Zahrotin Ketua BPC HIPMI Temanggung, akademisi STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

(mmu/mmu)