Kolom

Menggagas Ruang Publik Baru

- detikNews
Kamis, 29 Jul 2021 12:30 WIB
Potret pembatasan mobilitas di Jakarta (Foto: Rifkianto Nugroho/detikNews)
Jakarta -

Pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari satu tahun terjadi di Indonesia membawa berbagai pengaruh. Salah satunya dalam kehidupan berdemokrasi. Laporan Indeks Demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit menunjukkan terjadinya dekadensi demokrasi Indonesia di tahun 2020. Skor 6,3 menempatkan Indonesia ke dalam peringkat ke-64. Angka ini pula menjadi nilai terendah yang ditorehkan selama empat belas tahun terakhir.

Hal senada dialami berbagai negara sehingga kemerosotan demokrasi di masa pandemi menjadi fenomena global. Demokrasi telah menemukan tantangannya. Itu diperkuat karena karakteristik Covid-19 yang bersifat lokal dan personal sehingga muncul usaha pembatasan ruang publik. Karakteristik Covid-19 juga berpengaruh pada kekhususan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah. Pendekatan sentralistis dipilih karena dinilai lebih efektif. Sebaliknya, bentuk demikian dapat mereduksi partisipasi publik yang sudah mengalami kerentanan di masa pandemi.

Melihat berbagai fenomena di atas, perlu upaya serius untuk menyelamatkan demokrasi. Pengabaian pada berbagai tindakan pembajakan demokrasi (hijacking democracy) sama artinya dengan menanti jatuhnya suatu negara ke dalam kegagalan (failed state). Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk ruang publik yang baru.

Demokrasi Deliberatif

Tidak hanya menjadi indikator demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu hak yang penting untuk dipenuhi. J├╝rgen Habermas menjadikannya sebagai dasar dari gagasan teori demokrasi deliberatif, sebuah paham demokrasi yang menitikberatkan pada kesempatan masyarakat untuk menuangkan pemikiran rasional dalam musyawarah (deliberatio), hingga pada akhirnya menghasilkan keputusan politik yang disepakati dan dijalani bersama. Fokusnya pada jaringan informal bukan berarti ia telah meniadakan kepentingan lembaga formal negara dalam upaya mewujudkan demokrasi. Habermas berusaha untuk realistis, bahwa lembaga formal negara tampak tidak memperjuangkan demokrasi secara maksimal.

Praktik demokrasi ini bergantung pada suatu arena yang mewadahi proses deliberasi. Arena tersebut dikenal sebagai ruang publik (public sphere). Terbentuknya ruang publik harus didasari berbagai syarat: (1) keterbukaan pada heterogenitas masyarakat, (2) topik diskusi meliputi hal-hal yang umum dan universal, (3) ketiadaan dominasi atau klaim ruang publik sehingga tercipta netralitas dan kesetaraan.

Ruang Digital

Pada masa ketika teori ini digagas, Habermas melihat kedai kopi, salon, dan himpunan masyarakat meja (tischgesellschaften) menjadi arena deliberatif. Di sana masyarakat humanistik-aristokratik hingga para intelektual borjuis akan bertemu, saling mengkritik, dan memunculkan diskusi terhadap permasalahan umum. Ruang publik ini kemudian berkembang menjadi ruang publik di wilayah politis (political public sphere) yang terwujud melalui negara dan istana sebagai ruang dari otoritas publik.

Perkembangan zaman mendorong terbentuknya berbagai arena baru. Salah satunya melalui ruang digital. Terlebih dalam masa pandemi seperti saat ini, ruang digital memegang peranan penting. Tidak hanya menjadi penyalur informasi dari pemerintah kepada publik, ruang digital bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk respons atas berbagai peristiwa yang terjadi. Ini dimungkinkan karena ruang digital dapat memuat berbagai opini, tanggapan, kritik, hingga wawancara dari masyarakat luas.

Peran dunia digital sebagai ruang publik baru masa kini bukan muncul tanpa persoalan. Masalah terbesar yang dihadapi yakni soal kebenaran. Itu semakin sulit ditemukan di tengah berbagai hoaks yang destruktif. Persis seperti yang diutarakan George Orwell, "In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act," yang semakin terbukti di masa pandemi. Riset oleh Rahayu & Sensusiyati (2020) menyimpulkan bahwa selama periode Januari-Maret 2020, telah muncul sebanyak 50 pemberitaaan hoaks. Jumlah tersebut meningkat pada Maret, ketika kasus pertama Covid-19 di Indonesia berhasil dilacak dan menjadi topik perbincangan luas.

Di sinilah peran ruang digital dipertanyakan. Ruang digital justru melestarikan keterbelahan masyarakat. Alih-alih mencapai kesepakatan komunal, 'pertarungan' dalam ruang publik bermuara pada konflik kepentingan. Hal ini semakin diperparah dengan pendekatan represif yang dilakukan pemerintah. Polisi siber gencar berpatroli di ruang digital, menegur, hingga melakukan penindakan jika terjadi potensi pelanggaran UU ITE.

Gagasan ruang publik baru tidak hanya tertuju pada perpindahan arena, dari tradisional ke digital, sebagai upaya penegakan demokrasi. Lebih dari itu, perlu juga pembaruan ruang publik digital. Dibutuhkan suatu platform, sebagai arena yang diskursif, dengan menunjunjung netralitas. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna juga menghayati nilai-nilai partisipatif yang terbuka, setara, majemuk, dan saling menghargai. Melalui ini, dunia digital sebagai ruang publik baru akan menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi (guardian of democracy) secara maksimal.

Pandemi telah menuntut siapapun untuk dapat cepat beradaptasi dengan beragam kebriasaan baru. Artinya, masa depan pasti jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Tatanan masyarakat akan bergeser seiring berjalannya waktu dan mengandalkan peran ruang digital yang dapat menemukan pola serta rekonstruksi sosial yang baru. Begitu pula dengan kita yang perlu menyesuaikan sikap dan perilaku atas hadirnya kebaruan ruang publik ini. Hanya melalui itu, kita siap menghadapi masa depan.

Jacko Ryan alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

(mmu/mmu)