Selama kurun waktu 25 tahun sektor pariwisata global mengalami pasang surut akibat rentetan krisis dan bencana di seluruh dunia. Dari hampir lebih dari 30 jenis krisis dan bencana yang berpengaruh pada perekonomian pariwisata dunia, masing-masing negara memiliki resiliensi yang berbeda untuk mencapai fase recovery, bisa 1 sampai 9 tahun. Sebutlah human-made disaster yang paling signifikan; terorisme 9/11 tahun 2001 di Amerika, berimbas pada 4 negara, Brazil, Kanada, Meksiko dan Amerika. Atau krisis keuangan dunia tahun 2007 berimbas pada 19 negara, dimana Prancis adalah negara paling lama (9 tahun) untuk masuk pada tahap recovery.
Sudah pasti, pariwisata adalah sektor yang paling rentan terhadap krisis dan bencana. Termasuk, krisis kesehatan. Catatan sejarah menunjukkan pandemi SARS tahun 2003, berimbas pada negara Asia Pasifik. Meliputi, Hong Hong, Jepang, Kanada, Korea, Filipina, Taiwan, dan Thailand. Namun rata-rata pemulihan memakan waktu 1-2 tahun. Walaupun episentrum berada di Hong Kong, Jepang adalah negara yang paling terpengaruh dengan kontraksi -19.6% penurunan jumlah wisatawan outbound-nya.
Krisis kesehatan berikutnya, muncul di sekitar tahun 2014-2016; meliputi Brazil Zika, Mexico Swine Flu, MERS di Saudi Arabia, juga Ebola. Semuanya membutuhkan waktu 1-2 tahun pemulihan dari tahap pre-event.
Saat ini, sudah hampir dua tahun dunia mengalami pandemi COVID-19. COVID-19 menurut berbagai pakar pariwisata, memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, efek yang berkepanjangan terutama pada ekosistem pariwisata. Sejak kasus COVID-19 pertama kali teridentifikasi di Wuhan, China kurva indikator kontribusi ekonomi pariwisata sangat fluktuatif, mendeskripsikan 5 tahapan dalam siklus krisis dan bencana (pre-event, prodromal, emergency, intermediate, recovery dan resolution -Faulkner, 2001) sangat tidak normal.
Ketika banyak catatan krisis dan bencana sebelum ini fase demi fase terlewati mencapai titik resolusi atau recovery. Namun, memasuki tahun kedua, siklus pandemi mengalami kemunduran. Kasus meningkat tajam. Sama hal nya dengan krisis SARS tahun 2003, pada akhir tahun 2021, UNWTO telah menyatakan, kawasan Asia-Pasifik terkontraksi paling buruk mencapai 84% drop penurunan perputaran wisatawan.
Berbagai strategi telah dirumuskan oleh peneliti, praktisi dunia sebutlah revive, survive, dan proyeksi potret pasca-recovery, namun sedikit peneliti yang mencoba memotret apa perubahan yang terjadi pada setiap fase pandemi secara longitudinal. Salah satunya, analisis Sigala (2020) menyatakan, COVID-19 bukan krisis dan bencana biasa sepanjang sejarah. Proyeksi atau ramalan kita akan mencapai fase recovery masih blur. Banyak yang meramalkan pandemi akan berakhir tahun 2021, setelah fase kritis atau emergency Juni 2021 pariwisata akan pulih. Atau proyeksi bahwa setelah vaksin ditemukan, maka muncul muncul "market revenge" atau pangsa pasar yang balas dendam untuk bisa berwisata.
Faktanya, pada kuartal 1 tahun 2021 ketika kasus mulai melandai atau akan masuk masa pre-recovery, dan optimisme setelah vaksin ditemukan, kejadian second wave menggeser mundur siklus ke fase emergency sebelum masuk ke fase pre-recovery. Bahkan dampaknya lebih besar. Singkat kata, hipotesis peneliti pariwisata dunia kembali diuji.
Tidak bisa disalahkan. Karena potret pariwisata di masa pandemi ini menggambarkan betapa tingginya indeks volatilitas kerentanan terhadap pandemi. Sebutlah kebijakan pemerintah yang begitu dinamis menyesuaikan situasi kasus, transformasi emosi, perilaku, resiko kesehatan, dan lainnya. Tanpa disadari, siap tidak siap, baik wisatawan (demand) atau pun industrinya (supply) harus siap beradaptasi. Sektor kesehatan dan ekonomi pariwisata sangat tinggi keterkaitan sebab-akibatnya. Mobilitas bisa saja menimbulkan interaksi yang mungkin, jika tidak diintervensi, akan menimbulkan spill over negatif effect yang berkepanjangan di dua sektor ini.
Atau, ketidaksiapan psikologi wisatawan untuk meredam niat berwisata menimbang dan mengingat potensi risiko penyebaran kasus. Ataupun juga industri dan pelaku usaha wisata yang harus diselamatkan. Potret perubahan struktur ekonomi pariwisata masa pandemi memaksa stakeholders menerima adaptasi ini, suka atau tidak suka.
Dari 217 destinasi dunia, Indonesia termasuk kelompok 29% negara yang memiliki kebijakan penutupan penuh border wisatawan international. Kondisi ini memaksa siapapun pengambil kebijakan untuk mendesain strategi taktis, cepat, dan tepat sasaran dalam merespons pandemi.
Lalu bagaimana Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Menteri Sandiaga Uno merespons ketidakpastian ini? Walau sekilas, agaknya dia sangat paham kapan harus memindahkan gigi, menginjakkan rem, memutar stir, dan membunyikan klakson. Singkat kata, ini bukan hanya soal mendesain strategi di masa pandemi, tetapi juga humanisme, optimisme, dan empati.
Dalam tulisan Menparekraf Pandemi di detikcom, 7 Februari lalu saya mendeskripsikan lahirnya kebangkitan pariwisata di tangan menteri setengah jalan itu. Nada pesimis berubah menjadi optimis dengan segala kompetensi yang dia miliki. Lalu, bagaimana kelanjutannya dalam memimpin sektor pariwisata Indonesia di masa pandemi?
Fase Prodromal
Dalam fase new normal, atau fase prodromal, berbagai kebijakan dikeluarkan Kementerian Pariwisata. Satu kata, hampir semua kebijakan adalah berbasis adaptif COVID-19 dan menekankan stimulasi sisi supply.
Semisal, fokus wisata domestik, end to end CHSE (Clean Health Safety Enviromental), mendorong vaksinasi. Berbagai subsidi untuk industri atau pelaku ekraf melalui program 'bedakan' atau packaging, subsidi ongkir untuk pelaku ekraf dan berbagai stimulasi supply lainnya. Inilah tembakan jitu dari Kemenpar, karena dalam masa pandemi jika stimulasi dititikberatkan pada intervensi sisi demand, kemungkinan tarik-menarik dengan sektor kesehatan akan muncul, dan bisa jadi potensi mobilitas meningkat dan timbullah lingkaran setan yang tidak selesai, atau yang dimaksud dengan spill over negative effect-nya masa pandemi.
Dalam masa new normal, jalan tengah untuk menjaga keseimbangan ekonomi pariwisata dan kesehatan, di samping end to end CHSE, Kemenpar mendorong #diIndonesiasaja, quality tourism, yang menyesuaikan dengan transformasi tren pariwisata yang muncul saat pandemi. UNWTO juga telah menekankan bahwa saat ini salah satu yang berkembang adalah wisata dengan open air experience dan domestic tourism. Open air experience, wisata di alam terbuka, sangat relevan dengan konsep desa wisata yang sedang menjadi fokus beberapa kementerian termasuk Kemenpar.
Lanjut, di fase ini, upscalling pembangunan sumber daya manusia terutama bonus demografi, generasi milenial, dan zilenial adalah misi yang paling tepat. Di samping, pemerataan pembangunan melalui desa wisata juga bagian dari RPJMN 2020-2024 serta salah satu fokus UNWTO rural tourism development.
Melalui program ADWI 2021 apresiasi dan semangat pembangunan sumber daya manusia melalui desa wisata sangat tepat dalam memaksimalkan pihak yang ikut terimbas pandemi. Karena pada umumnya pengelolaan komunitas desa wisata adalah anak muda, termasuk mahasiswa yang pulang kampung karena kuliah daring, pekerja yang terimbas PHK karena pandemi dan lainnya.
Dari sekitar 7,3 juta mahasiswa di Indonesia, Kemenpar juga didorong untuk membangun kerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk program KKN tematik desa wisata, atau bersama kemendikbud program merdeka belajar dalam membangun daya saing desa wisata.
Keseluruhan strategi pada masa ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak international termasuk dalam paparan Deputi Kemenpar di International Conference on Responsible Tourism Hospitality yang dihadiri secara virtual oleh lebih dari 100 negara.
Fase Emergensi
Jelang Lebaran, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan peniadaan mudik. Kebijakan dinilai melihat rekam jejak kasus tahun 2020 dan pencegahan mobilitas saat lebaran. Tercatat jumlah kasus di kisaran 4000-5000 per hari pada pertengahan Mei 2021. Namun kebijakan peniadaan mudik direspon reaktif oleh banyak pihak.
Nahasnya, faktor emosi negatif dan sebagai dampak pandemi, tercatat hari pertama Lebaran terjadi kerumunan massa di berbagai tempat wisata. Bersama dengan kepolisian, Menparekraf terlihat secara tegas mendukung penutupan tempat wisata. Tempat wisata masih banyak yang melakukan pelanggaran prokes atau CHSE.
Walaupun dinilai kebijakan tidak populer, gas-rem Kemenpar terlihat cukup tegas dilakukan dalam memimpin sektor kepariwisataan disini. Kasus terlihat cukup terkendali kedepannya dan grafik turun sampai ke 3557.
Pada fase emergency ini, strategi pun juga berpindah kuadran. Inovasi digitalisasi menjadi fokus, dimana pengembangan sub sektor animasi, game menjadi pilihan. Pilihan ini dinilai bijak pada fase emergency.
Humanis di Saat Kritis
Memasuki semester kedua tahun 2021, kasus meningkat pesat. Indonesia tercatat negara dengan rekor tertinggi kasus kematian dan penambahan kasus COVID-19 (54.000 / 14 Juli 2021). Pada periode ini, Indonesia dirundung duka dengan hantaman gelombang kedua pandemi yang ditengarai kuat bersumber dari varian delta . Dengan dominasi keterisian rumah sakit hampir 100% di Pulau Jawa, kasus tertinggi di dunia, dan rem darurat PPKM diterapkan di pulau Jawa dan beberapa kota di luarnya, kondisi ini adalah critical time terutama sektor kesehatan.
Pada fase ini, kebijakan PPKM darurat menekankan pengurangan mobilitas, termasuk penutupan tempat wisata. Lantas apa sikap yang diambil Kementerian Pariwisata? Dalam beberapa informasi yang dipublikasi melalui akun Instagram resmi Kementerian Pariwisata juga akun pribadi Menparekraf, agaknya beralih pada dukungan kemanusiaan dan sektor kesehatan. Terlihat salah satu program ajakan doa bersama secara virtual dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk kebaikan kondisi darurat yang tengah dialami Indonesia.
Selain itu, terlihat empati kementerian pariwisata pun untuk mendukung sektor Kesehatan direfleksikan melalui gerakan ajakan membantu penyaluran tabung oksigen bersama pelaku parekraf. Dukungan untuk melandaikan kurva kasus COVID-19 juga dilakukan dengan membuka sentra vaksinasi pada berbagai sekolah tinggi pariwisata di Indonesia dan subsidi untuk pelaku ekraf yang terdampak akibat PPKM.
Saya juga mengamati edukasi tentang protokoler Kesehatan baik masker, vaksin, sertifikasi CHSE gratis di akun Instagram Kemenpar terkait hal-hal yang notabene pada sektor kesehatan. Mungkin, ini bukanlah strategi tapi ekspresi empati dan personality. Empati dan personality Kemenparekraf yang memberikan dukungan saat Indonesia dirundung duka. Tentu karena Menteri memahami bahwa sektor pariwisata dan sektor kesehatan harus berkolaborasi mendorong pemulihan pandemi ini.
Namun demikian, Kementerian Pariwisata tetap harus berhati-hati memindahkan gigi dua ke gigi lima dalam fase berikutnya. Sebab catatan kasus pandemi di Indonesia menjadikan pekerjaan rumah menteri dalam melakukan revitalisasi citra Indonesia dari zona merah menjadi hijau dalam travel corridor arrangement ke depannya.
Sebagai panglima sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, menteri dinilai bijak dalam mengajak semua stakeholders peduli pada hal kemanusiaan ini. Bukan berseberangan seperti banyak yang terjadi di lapangan. Dan, sebagai sektor yang paling terimbas di masa pandemi, tentu tidak mudah untuk mengelaborasi dua sektor hulu-hilir ini, terutama melakukan inovasi pada seluruh fase pandemi. Namun, Menparekraf tetap menyelesaikan semua dengan prestasi, empati, dan tentu dengan hati-hati.
Sari Lenggogeni Direktur Tourism Development Centre Universitas Andalas
(mmu/mmu)
