.webp)
Rekor jumlah kasus harian dan kasus kematian akibat Covid-19 terus dipecahkan di negara kita. Bila kasus pada akhir Januari 2021 masih di angka belasan ribu, maka dalam hari-hari terakhir ini angkanya sudah puluhan ribu. Saat tulisan ini dibuat mencapai 56 ribu kasus per 15 Juli.
Dalam video yang beredar terlihat pasien mengular sampai luar UGD. Akhirnya banyak juga dari RS yang menutup UGD nya karena sudah tidak ada tempat. Brankar, kursi roda, kasur, mobil bak terbuka menjadi alternatif perawatan di selasar dan di halaman parkir, di samping tenda darurat menunjukkan serangan gelombang kedua yang sangat dahsyat.
Angka kematian juga meningkat terus; pernah mencapai lebih dari seribu per hari. Yang memprihatinkan bahwa kematian nakes sendiri juga terus bertambah. Tercatat l1244 korban nakes dan dokter yang paling banyak jumlahnya 458 (37%) per 13 Juli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini semua nakes di semua level pelayanan sedang berusaha keras menyelamatkan pasien di tengah segala keterbatasan. Bahkan puskesmas pun di beberapa tempat diminta buka 24 jam untuk mem-back up tempat perawatan yang sudah hampir kolaps. Namun sangatlah ironis saat nakes berjuang mempertaruhkan nyawa, "gangguan" dari berbagai arah terus berdatangan. Gangguan bahkan "serangan" itu bisa berupa kebijakan pemerintah yang tidak pro ataupun kontraproduktif bagi nakes, dari masyarakat luas yang abai prokes, bahkan dari pihak-pihak yang menganggap nakes terlibat dalam konspirasi pandemi.
Kebijakan Tidak Konsisten
Jika menoleh ke belakang, Maret 2020, jokes yang terkesan meremehkan penyakit ini bermunculan. Akibat salah "diagnosis" tadi, berimbas pada salah "terapi", yaitu penanganan serta penanggulangan wabah yang terkesan kurang serius dan tidak konsisten.
Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diambil sebagai respons terhadap kasus awal Corona di Depok pada 3 Maret 2020 yang mulai menyebar, namun pada awal Mei 2020 dilakukan pelonggaran yang terlalu cepat saat kasus masih tinggi. Saat itu istilah new normal diperkenalkan. Sayangnya masyarakat salah tangkap, karena yang terjadi adalah "normal" kembali seperti sebelum pandemi. 3 M atau 5M saat itu (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan) masih belum terimplementasi dengan baik dan ujungnya kasus naik lagi.
Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik mikro dan darurat, sebagai turunan istilah karantina wilayah atau lockdown yang dimodifikasi, yaitu tanpa bantuan pangan, masyarakat tetap keluar rumah sekadar untuk bertahan hidup. Namun sayangnya perlakuan petugas saat rakyat kecil yang tengah berdagang ada yang kurang simpatik dengan berlaku kasar, merusak alat dan bahkan mengenakan denda jutaan bagi beberapa pedagang kecil yang dianggap tidak taat prokes.
Sejatinya PPKM sedang memberikan kesempatan nakes dan faskes untuk jeda sejenak untuk sekadar "ambekan", yaitu istilah Jawa untuk menyebut menarik napas. Namun masyarakat terkesan justru "antipati" pada berbagi aturan PPKM, yang dianggap tidak berempati pada kesulitan hidupnya.
Sayangnya kebijakan membatasi pergerakan masyarakat di satu sisi tidak konsisten dengan masih membuka pintu masuk negara dengan dalih investasi. Tercatat puluhan ribu tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari negara sumber virus awal yaitu Tiongkok melakukan pergerakan masuk dan beberapa terungkap positif Covid-19.
Demikian pula dengan warga negara pada negara dengan virus mutan baru seperti Inggris, Afsel, Brasil, India, Amerika Serikat, dan India. Tak heran varian Delta dari India yang sudah berhasil meluluhlantakkan negara benua itu berhasil masuk dan ditengarai menyebabkan kenaikan drastis kasus pada gelombang kedua ini.
Kebijakan paradoks lain yang dipertontonkan pemerintah yaitu di saat wabah belum terkendali malah membuka wisata dan work from Bali. Pendek kata, kebijakan yang mengutamakan pertimbangan ekonomi saat kondisi wabah termasuk penempatan pejabat pengambil kebijakan penanggulangan wabah yang didominasi oleh pejabat yang berasal dari bidang-bidang ekonomi, industri, dan investasi menjadikan penanggulangan wabah hanya subordinat dari permasalahan ekonomi.
Bila dalam kondisi normal, antara kesehatan dan ekonomi seimbang dan saling menguatkan, namun dalam kondisi wabah semestinya harus ada strategi lain. Bila wabah teratasi segera maka ekonomi akan segera bangkit dan tidak otomatis sebaliknya.
Terlihat bahwa semua kebijakan yang kontraproduktif ini imbasnya menyebabkan masyarakat semakin abai dengan prokes sebagai wujud "protes"-nya terhadap otoritas. Isu vaksin berbayar saat cakupan vaksin kita masih jauh di bawah 70% menyebabkan kegaduhan baru. Demikian pula kelangkaan oksigen dan obat-obat seperti anti-virus dan vitamin menyebabkan nakes dituduh berada dalam konspirasi yang efeknya menyusahkan rakyat. Nakes yang sudah kelelahan secara fisik akibat naiknya kasus masih terbebani dengan tuduhan-tuduhan yang membuat semakin stres.
Tuduhan Gegabah
Terakhir ada juga oknum nakes lain, bukan di garis depan penanganan pandemi, yang justru ikut "menggembosi" mental para nakes kita. Pernyataannya menjadi pembenaran pada masyarakat yang sejak awal abai terhadap prokes seperti isu Covid hanya isapan jempol dan pandemi yang mereka plesetkan menjadi "plandemi" (pandemi yang direncanakan).
Yang menyedihkan bahwa nakes dan RS kembali dituduh meng-covid-kan pasien serta kematian pasien diakibatkan oleh interaksi obat. Sebuah tuduhan serius yang bisa jadi muncul karena ada asimetri informasi sebagai salah karakter pelayanan kesehatan. Tentu sangat menyedihkan saat nakes berusaha memberikan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk menghadang pandemi ini ternyata menghadapi tuduhan tanpa data akurat yang diaminkan oleh banyak masyarakat lain.
Banyaknya data yang bisa untuk membantah tuduhan tersebut seperti 600 an orang yang isoman juga meninggal serta angka kesembuhan pasien yang cukup tinggi dengan protokol yang kurang lebih sama tetap dianggap sepi. Opini gegabah ini menyebabkan nakes menjadi seolah menjadi "musuh bersama" bagi sebagian masyarakat. Lagi-lagi hal ini menjadi penyumbang stres buat nakes.
Stres dan Burnout
Bila banyak hal tadi menjadi sumber stres nakes dari pihak luar, maka sesungguhnya banyak situasi riil di tempat kerja yang juga menjadi pemicu stres (stressor) yang tidak kalah berat. Tuntutan kerja untuk berpikir cepat memutuskan siapa yang layak diselamatkan saat tersisa alat satu oksigen atau ventilator sementara pasien yang mengantri sudah tiga adalah sesuatu yang sangat menyedot emosi. Banyak kejadian yang menguras emosi menjadikan emotional demand menjadi tuntutan pekerjaan yang paling menonjol saat ini di samping fisik dan kognitif.
Di sisi lain tuntutan pekerjaan yang bersifat fisik juga tetap tinggi. Saat pegawai lain bisa bekerja WFH, maka nakes bekerja WFH juga tapi H-nya adalah hospital alias RS. Saat semua orang menjauhi sumber infeksi, nakes justru mendatangi sumber infeksi. Saat semua orang diminta menutup mulut dan hidungnya (karena sebagai port d'entry virus), dokter tertentu seperti dokter anestesi, dokter THT, dan dokter gigi malah menangani pasien dengan cara membuka mulut pasiennya.
Tak heran jika nakes mengalami kelelahan psikis dan fisik yang luar biasa. Akumulasi stres pada nakes akhirnya menjadikan burnout nakes mudah menghampiri. Burnout, terminologi yang dipopulerkan oleh Herbert Freudenberger, seorang psikolog (1974) mengacu pada stres lama di tempat kerja yang biasanya banyak pada pekerja human services. Mempunyai tanda adanya kelelahan emosi, adanya sinisme, dan rendahnya pencapaian prestasi.
Dampak burnout pada nakes otomatis akan merugikan pasien, organisasi, dan bahkan pada dirinya. Stres dan burnout pada nakes berpotensi membuat kurang konsentrasi yang suatu saat bisa menjadikan nakes ramai-ramai diseret ke ranah hukum akibat ketidakpuasan pasien atau unintentional error akibat kelelahan.
Kondisi kebatinan masyarakat yang cenderung distrust terhadap penanggulangan Covid di Tanah Air menjadi nakes adalah sasaran empuk pelampiasan emosi masyarakat. Padahal dalam sebuah webinar didapatkan fakta bahwa untuk nakes sendiri pun banyak yang kesulitan mengakses obat bahkan ruangan perawatan saat posisinya berubah menjadi pasien. Sungguh menyedihkan.
Dampak buruk itu akan semakin besar saat nakes tidak mendapatkan dukungan dalam menjalankan fungsinya. Saat itulah kolapsnya nakes dan faskes akan menyebabkan kerugian besar bangsa ini.
Tri Astuti Sugiyatmi mahasiswa S3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair
