Kolom

Jangan Menyulut Gaduh di Tengah Kerja Kemanusiaan Masyarakat

Bambang Soesatyo - detikNews
Minggu, 25 Jul 2021 15:58 WIB
Bambang Soesatyo
Foto: MPR
Jakarta -

Berbuat gaduh dan bermanuver politik di tengah ribuan kematian dan penderitaan begitu banyak keluarga akibat Pandemi COVID-19 bukan saja tidak berperikemanusiaan, tetapi itu perilaku amoral. Ketika dihadapkan pada aktivitas seluruh elemen masyarakat yang tetap fokus dan bergiat dalam gerakan kemanusiaan menolong mereka yang menderita, para perancang gaduh itu tak lebih dari serigala berbulu domba.

Semua orang tahu bahwa segenap daya dan upaya saat ini terfokus pada penanganan Pandemi COVID-19 dengan segala dampak negatifnya. Situasi darurat saat ini menyebabkan sejumlah pasien tak tertolong karena ketersediaan obat-obatan, oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya tidak mencukupi. Sudah bertebaran contoh kasus tentang pasien yang tak tertolong karena berbagai alasan. Tidak tertolong karena ketidakseimbangan jumlah dokter dan perawat akibat lonjakan jumlah pasien di setiap rumah sakit dan tidak tertolong karena rumah sakit kehabisan oksigen dan obat-obatan lainnya.

Kisah duka seorang pria bernama Shiri, warga kota Pontianak, Kalimantan Barat, memberi gambaran utuh tentang kedaruratan situasi saat ini. Kamis (22/7) lalu, sejak pagi, Shiri dan puluhan orang lain antre untuk mengisi oksigen medis di Jalan Veteran, Pontianak. Shiri berusaha membawa pulang oksigen untuk menolong sang ibunda yang sesak napas di rumah. Dia sempat membawa ibundanya ke rumah sakit, tetapi pihak rumah sakit tak bisa merawat karena kehabisan oksigen. Masih mengantre, mendadak telepon selulernya berdering sekitar pukul 11.00 WIB. Sang penelepon memberitahu bahwa ibundanya sudah meninggal dunia. Tangis Shiri pun pecah.

"Sudah terlambat, ibu saya sudah meninggal," kata Shiri yang kemudian bergegas membawa pulang tabung tanpa oksigen,

Contoh kasus seperti yang dialami Shiri terjadi di banyak tempat hingga ke pelosok-pelosok desa. Ada ratusan hingga ribuan kematian setiap harinya, yang tentu saja menyebabkan begitu banyak keluarga berduka. Lalu, karena terpapar COVID-19, ada jutaan orang harus menjalani isolasi mandiri (isoman). Mereka pun harus ditolong. Dan, ada banyak cerita tentang inisiatif warga kebanyakan menolong mereka yang sedang menjalani Isoman.

Isoman menjadi bentuk lain dari upaya memutus rantai penularan COVID-19, karena memang COVID-19 belum ada obatnya. Sayangnya, tidak semua orang bisa menghayati situasi kedaruratan saat ini. Di Bandung, sekelompok warga berunjukrasa memprotes ketentuan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Di Jakarta ada sebaran informasi di media sosial mengajak aksi unjuk rasa 'Jokowi End Game' yang juga untuk menolak PPKM.

Kalau begitu, strategi apa yang tepat untuk memutus rantai penularan COVID-19? Pertanyaan ini patut dilayangkan kepada mereka yang berbuat gaduh itu. Sampai sejauh ini - ketika pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua - para ahli belum lagi menemukan strategi lain kecuali menerapkan protokol kesehatan (prokes) tentang jaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Ingat bahwa tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi sekarang ini. Virus corona menular dengan sangat cepat, tak terlihat dan sulit terdeteksi serta sangat mudah bermutasi.

Lalu, apa yang akan didapat dari aksi unjuk rasa 'Jokowi End Game' untuk menolak PPKM? Alih-alih menyelesaikan masalah, unjuk rasa 'Jokowi End Game' justru akan mengeskalasi persoalan, bahkan berpotensi memicu krisis multidimensi. Seandainya unjuk rasa itu berhasil mendelegitimasi pemerintah saat ini, sama artinya menyulut krisis politik di tengah puncak krisis kesehatan. Akibatnya adalah kerja penanganan pandemi akan berantakan karena ketidakpastian politik.

Ketidakpastian politik di dalam negeri akan mempersulit upaya untuk mendapatkan vaksin Corona, obat-obatan dan alat-alat kesehatan dari sejumlah produsen di beberapa negara. Karena kombinasi krisis kesehatan dan krisis politik selalu butuh biaya ekstra, tidak mudah bagi sebuah negara mendapatkan komitmen pembiayaan dari lembaga multilateral sekalipun, saat negara itu belum menyelesaikan ketidakpastian politik di dalam negeri.

Jadi, skenario 'Jokowi End Game' itu tidak hanya menimbulkan gaduh di ruang publik, tetapi ada nuansa eksperimen politik. Polisi sebaiknya tak hanya memburu pelaku penyebaran informasi ajakan unjuk rasa itu, melainkan lebih fokus pada petualang atau aktor intelektual di balik kegaduhan ini. Kerja penanganan Pandemi COVID-19 dan bakti sosial masyarakat menolong mereka yang menderita hendaknya tidak diganggu oleh kegaduhan yang nyata-nyata tidak menyelesaikan masalah.

Masyarakat sudah dibuat kecewa oleh tindak pidana sejumlah orang yang memanfaatkan situasi pandemi sekarang ini untuk mencari keuntungan pribadi. Dari kasus korupsi Bansos (bantuan sosial) oleh pejabat negara, kasus pemalsuan surat hasil tes COVID-19, kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas hasil daur ulang, dan kasus lolosnya WNI dari India sehingga tidak dikarantina, hingga praktik jual-beli surat keterangan hasil swab PCR palsu.

Semua gangguan itu sudah lebih dari cukup, sehingga jangan lagi situasi puncak pandemi saat ini ditunggangi kepentingan politik dengan manuver-manuver yang tidak kontributif. Sebaliknya, semua sekat dalam masyarakat hendaknya disingkirkan dulu agar semua orang sehat bisa bahu membahu menolong mereka yang menderita.

Hingga pekan ini, kasus COVID-19 sudah terdeteksi di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi. Dua hari berturut pada Kamis (22/7) dan Jumat (23/7), terdeteksi kasus baru COVID-19 yang mendekati jumlah 50.000 kasus. Total kasus di dalam negeri pun sudah menembus jumlah tiga juta kasus. Banyaknya pasien yang sembuh patut disyukuri, namun jumlah kematian yang tidak kecil hendaknya mendorong setiap orang tetap waspada. Pada Jumat (23/7), data resmi dari pemerintah menyebutkan ada 1.566 kematian akibat COVID-19.

Banyak kelompok masyarakat di berbagai daerah tengah giat menolong mereka yang berduka dan menderita. Tidak elok jika dalam situasi seperti sekarang ini ada yang bernafsu menyulut gaduh.

Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/ Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD

(akn/ega)