Kolom

Pertaruhan Demi Pendidikan Anak

Anggi Afriansyah - detikNews
Jumat, 23 Jul 2021 14:30 WIB
Asian boy attending online classroom at home.
Foto ilustrasi: Getty Images/kohei_hara
Jakarta -

Di masa pandemi menonton drama Korea menjadi salah satu hiburan bagi sebagian masyarakat. Studi bertajuk K-Drama Consumption Amidst COVID-19 Pandemic in Indonesia yang dilakukan oleh Nadila, Rastati, Ratri, dan Akmaliah (2020) memaparkan bahwa di antara 924 responden, 842 responden mengaku menonton drama Korea (K-Drama) selama pandemi COVID-19, dan dari mereka yang menonton 73 di antaranya merupakan penonton baru yang sebelum pandemi tidak pernah memiliki pengalaman menonton K-Drama.

K-Drama sangat diminati oleh masyarakat karena menyajikan ragam tema menarik. Di antara banyak K-Drama, salah satu yang menarik dan pernah saya tonton berjudul When Camellia is Blossom. Drama tersebut memenangkan banyak penghargaan mulai dari Grand Prize, Best Screenplay, Best Actor, dan Best Supporting Actor di 2020 (56th) BaekSang Arts Award maupun memboyong berbagai kategori penghargaan di 2019 KBS Drama Awards.

K-Drama tersebut berkisah tentang perjuangan Dong-Baek, sosok ibu tunggal, dalam membesarkan anak. Selama menonton ada banyak kata-kata yang menarik. Namun, salah satu kata-kata yang membekas di pikiran adalah "...biaya sekolah anakmu lebih mengerikan daripada pembunuh." Kata-kata itu disampaikan oleh Dong-Baek sang pemeran utama yang diincar oleh seorang pembunuh. Meski dalam kondisi terancam ia tetap ngotot bekerja hingga larut malam. Alasan yang dikemukakan adalah mahalnya biaya sekolah anak.

Saya tak mau membahas drama ini secara lebih panjang karena tidak meneliti isu K-Drama maupun Korean Wave secara mendalam. Yang menarik perhatian saya adalah kata-kata yang disampaikan oleh sang pemeran utama di drama tersebut. Dalam konteks Korea Selatan biaya pendidikan memang sangat mahal sehingga masyarakat harus bekerja keras untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Bagi kelompok sosial ekonomi atas bahkan berlomba-lomba untuk memasukan anaknya ke sekolah elit dan melakukan berbagai bimbingan belajar. Gambaran yang presisi untuk menjelaskan hal tersebut dapat disaksikan melalui K-Drama berjudul Sky Castle. Sesuatu yang juga terjadi di kalangan masyarakat urban khususnya mereka yang memiliki kapital ekonomi memadai.

Situasi di mana orangtua bekerja keras untuk membiayai anak-anak meraih asa pendidikan tentu juga terjadi di Indonesia. Bagi keluarga miskin bahkan taruhannya lebih besar karena mereka harus menjual atau menggadai apapun yang dimiliki agar anak-anak mereka meraih mimpi. Sebab ada harga yang perlu dibayar jika ingin mendapat pendidikan berkualitas. Medan terjal sekalipun siap ditempuh demi tunainya anak-anak menikmati pendidikan yang berkualitas.

Masih Timpang

Merujuk pada data BPS (2020), ketimpangan tingkat pendidikan antara status ekonomi terbawah dan status ekonomi teratas sangat terlihat di jenjang pendidikan Sekolah Menengah/sederajat dan Perguruan Tinggi (PT). Dari segi persentase, berbasis pada data BPS tersebut, penduduk usia 15 tahun ke atas dari rumah tangga dengan status ekonomi terbawah yang menamatkan PT hanya sebesar 2,01 persen. Sementara persentase penduduk dari rumah tangga dengan status ekonomi teratas yang menamatkan PT sebesar 24,8 persen. Data tersebut belum ditilik dari segi kualitas pendidikan.

Ketimpangan di bidang pendidikan terjadi akibat liberalisasi pendidikan. Martono (2017) dalam Sekolah Publik vs Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi memaparkan sejumlah studi yang menunjukkan betapa komodifikasi pendidikan telah merugikan masyarakat miskin. Hal tersebut terjadi karena biaya sekolah menjadi sangat mahal. Padahal mereka menjadikan sekolah sebagai alat untuk melakukan mobilisasi sosial.

Dalam konteks pasar bebas dan agenda neoliberal prinsip kerja lembaga pendidikan selalu mengikuti logika pasar yaitu terkait permintaan dan penawaran yang menyebabkan sekolah menjadi komoditas (Martono, 2017). Hal tersebut tampak dimulai sejak proses awal pemilihan sekolah. Lawrence Angus (2013) dalam School Choice: Neoliberal Education Policy and Imagined Futures memaparkan bahwa pilihan terhadap sekolah bukan hanya terkait bagaimana orangtua dan anak dapat secara tenang memilih sekolah yang ditawarkan dan secara rasional memutuskan mana yang terbaik, juga bukan terkait bagaimana sekolah berupaya memasarkan diri. Tetapi juga melalui meresapnya imajinasi sosial neoliberal dalam pendidikan dan di seluruh masyarakat kontemporer.

Sementara seperti yang diungkap oleh Connell (2013) dalam konteks neoliberal pendidikan lebih diarahkan atau diganti menjadi pelatihan yang kompetitif, persaingan mendapatkan privilege, konformitas sosial, ketakutan dan korupsi, sementara protes dan alternatif rasional dipinggirkan.

Untuk Apa Pendidikan?

Lalu untuk apa pendidikan? Pertanyaan klasik ini sudah sering diajukan. Biesta (2010) dalam Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy secara gamblang mempertanyakan untuk apa pendidikan? Biesta memaparkan bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah terkait kualifikasi yang dimiliki oleh anak-anak, pemuda, maupun orang dewasa. Kualifikasi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu pada bidang tertentu.

Lebih lanjut Biesta memaparkan bahwa fungsi kualifikasi tidak terbatas pada persiapan untuk dunia kerja. Maka, memberikan anak didik pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya terkait konteks penyiapan bagi mereka untuk memasuki dunia kerja semata menjadi penting. Kualifikasi aspek hidup lain terkait literasi politik yang terkait dengan isu kewarganegaraan juga literasi budaya penting diberikan melalui pendidikan.

Sayangnya, untuk mendapatkan kualifikasi yang memadai, jika kita kaitkan dengan kondisi di mana pendidikan yang berkualitas sangat berkorelasi dengan biaya yang dikeluarkan, maka akan cenderung merugikan bagi kelompok sosial ekonomi miskin. Dan di situasi pandemi, kelompok miskin ini yang paling terdampak dan tentu saja sangat berpengaruh bagi pendidikan anak-anak. Sebab itu mereka perlu berjuang ekstra keras untuk menggapai pendidikan yang berkualitas.

Meski demikian, apapun harus dilakukan untuk mendapat pendidikan yang baik. Dan dalam pikiran orangtua, meskipun berliku dan tidak ajek, medan pendidikan harus tetap harus ditempuh. Meskipun hal tersebut bukan sesuatu yang pasti, mereka mempertaruhkan apapun demi pendidikan.

Anggi Afriansyah peneliti sosiologi pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

(mmu/mmu)