Kolom

Krisis, Moral Bisnis, dan Peran "Ecommerce"

Jusman Dalle - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 12:16 WIB
Pasokan oksigen untuk kebutuhan medis sempat mengalami kelangkaan. Pemerintah meminta pasokan oksigen industri dikonversi untuk memenuhi kebutuhan medis.
Permintaan oksigen meningkat di tengah lonjakan kasus Covid-19 (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Bebal dan tuna kemanusiaan. Mungkin terkesan berlebihan. Tapi itulah lema paling santun menggambarkan perilaku pedagang yang tega, tanpa rasa berdosa menimbun produk medis dan kesehatan di tengah amuk badai Covid-19 yang tidak terkendali. Tabung oksigen dan obat-obatan yang jadi harapan terakhir pasien agar tak meregang nyawa tiba-tiba mirip barang antik. Langka di pasaran.

Padahal, masih segar dalam ingatan, perilaku nir-etika serupa juga telah dipertontonkan di awal pademi. Kala panic buying dimanfaatkan menimbun masker, antiseptik, hingga hand sanitizer. Laku culas yang kontan berujung sesal.

Hanya selang beberapa waktu setelah aksi penimbunan terjadi, para pelaku tanpa nada berdosa curhat dan viral di media sosial. Mendaku "menjual rugi" masker. Berkardus-kardus stok dijajakan. Banting harga. Lengkap dengan foto untuk meyakinkan pembeli. Dari muatan informasi yang diunggah, diketahui bahwa mereka adalah para spekulan yang sengaja menimbun masker.

Bebal, tuna kemanusiaan, dan tak belajar dari kesalahan. Perilaku serupa diulang. Para pelaku bergeming meski banjir kutukan. Caci maki dan sumpah serapah masyarakat yang merasa diperas di tengah situasi genting nan mencekam tak digubris.

Harga tabung dan isi ulang oksigen melambung. Obat-obatan dan vitamin dikatrol jauh di atas harga yang wajar. Nurani kita meronta menyaksikan realitas oportunistik itu. Watak yang seolah direplikasi dari kelakuan elite yang tega memanfaatkan bencana Covid-19 untuk memperkaya diri dan kroni. Kasus korupsi bantuan sosial misalnya yang merenggut triliunan rupiah hak rakyat.

Namun kita tak berdaya. Tak dapat berharap banyak. Bagaimana tidak, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pun diterabas. Sebiji antibiotik yang dipatok HET Rp 1.700, dijual Rp 25.000 di apotek offline maupun di ecommerce.

Menimbun barang yang mengakibatkan kelangkaan jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ancamannya jelas. Pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 50 miliar. Sayangnya, implementasi aturan tersebut tampaknya masih tumpul. Fenomena berulang cukup sebagai validasi. Setali tiga uang dengan Keputusan Menkes tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19. Sama-sama mandul di tataran implementasi.

Menegakkan Etika

Satu hal yang patut dicatat oleh para pelaku bisnis bahwa menegakkan etika dan pekerti bisnis (business ethic) harus dikedepankan di masa-masa krisis kesehatan dan bencana kemanusiaan. Pelaku bisnis seharusnya tampil di garda terdepan sebagai agen kemanusiaan.

Bisnis semestinya hadir mengusung misi mendorong kebaikan umat manusia dalam skala yang lebih besar. Membangun kepercayaan bahwa bisnis bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berkontribusi bagi kehidupan. Melampaui sekadar perburuan cuan. Tetapi, nilai-nilai itu hanya bisa ditegakkan oleh kompas moral yang jernih.

Sebuah studi menarik dilakukan oleh Nielsen tentang peran etika bisnis dalam membentuk persepsi hingga mengarahkan perilaku konsumen. Sebanyak 55 persen pembeli online yang tersebar di 60 negara yang disurvei,rela mengeluarkan extra cost untuk barang atau jasa dari perusahaan yang berfokus memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.

Studi itu juga menangkap fenomena bahwa lebih dari 50 persen konsumen tidak membelanjakan uang mereka pada perusahaan yang dipandang tidak etis. Yaitu, yang cenderung mengeksploitasi masyarakat tak berdaya.

Respek, dan bahkan ikatan loyalitas konsumen terhadap merek yang dipandang menegakkan etika dalam berbisnis, merupakan alasan mengapa pelaku bisnis semakin intens menampilkan humanisme hingga altruisme. Atau, setidaknya tampak punya tanggung jawab sosial kepada lingkungan.

Menawarkan Solusi

Di tengah pembatasan sosial, ecommerce sebetulnya diharapkan tampil di garda depan menawarkan solusi. Menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Terutama untuk melindungi diri dari virus Corona. Seperti ketersediaan alat pelindung diri, obat-obatan, hingga vitamin serta kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Sialnya, banderol harga yang melambung rupanya juga terjadi di berbagai platform dagang daring. Harga dikerek naik hingga sepuluh kali lipat. Beberapa ecommerce mengumumkan telah menindak tegas para pedagang nakal dengan menutup permanen toko online yang ketahuan (dilaporkan) melakukan mark-up harga di luar batas kewajaran.

Sayangnya, tindakan tegas tersebut belum berjalan masif dan otomatis oleh sistem. Masih harus menunggu laporan masyarakat. Tidak ada tim patroli daring dari pengelola platform maupun aparat untuk menciptakan tertib transaksi online.

Pemerintah selaku regulator serta asosiasi dan pengelola platform semestinya turun tangan sejak awal. Proaktif melakukan langkah antisipasi. Mengatur para pedagang online. Menentukan batas atas dan bawah harga, serta mempertegas rambu-rambu yang mesti dipatuhi dalam situasi krisis ini.

Para pedagang nakal di platform daring tersebut melakukan praktik yang tak sejalan dengan nilai-nilai transparansi yang diusung oleh ekonomi digital. Bila tidak ada sanksi tegas, tindakan tersebut terus terulang. Implikasinya, kepercayaan masyarakat kepada ecommerce rentan tergerus. Padahal, kepercayaan tersebut dibangun susah payah dalam waktu yang lama.

Reputasi ecommerce yang dijalin dari interaksi tanpa kontak langsung bertumpu pada kepercayaan konsumen yang dianyam dengan berbagai upaya. Melalui edukasi maupun promosi-promosi yang tak pernah berhenti. Upaya-upaya itu kontraproduktif jika ternyata ekosistem disusupi virus ganas yang berpotensi merusak industri digital dari dalam.

Ecommerce mulai dilirik dan diminati karena bermahkotakan banyak nilai tambah (added values). Salah satunya menawarkan harga kompetitif. Mahkota itu jadi absurd bila harga yang ditawarkan di ecommerce malah lebih mahal dari pasar konvensional.

Di ecommerce, semua serba transparan. Mulai dari banderol harga, spesifikasi dan kualitas produk, pengiriman hingga barang sampai ke tangan konsumen. Soal harga bahkan hanya dengan dua tiga kali klik konsumen sudah bisa menyanding bandingkan harga antara satu pedagang dengan pedagang lain atau komparasi lintas platform.

Krisis kesehatan akibat Covid-19 dengan segala konsekuensi dan implikasinya merupakan momentum mengedukasi masyarakat. Bahwa ekonomi digital hadir sebagai solusi dalam berbagai situasi. Termasuk di tengah krisis akibat Covid-19.

Ecommerce harus diselamatkan agar tak jadi platform tempat spekulan bersemayam yang justru berbahaya bagi masa depan industri ini. Penimbunan, spekulasi harga, dan aneka jenis moral hazard lain di ecommerce harus dibasmi. Sebab juga berimplikasi membelah masyarakat.

Harga tinggi tentu mudah saja ditebus oleh mereka yang berkocek tebal. Lalu bagaimana masyarakat yang terbatas secara ekonomi? Apakah harus dibiarkan berjibaku dengan risiko terpapar Covid-19?

Jusman Dalle Direktur Eksekutif Tali Foundation dan praktisi ekonomi digital

(mmu/mmu)