Kolom

Manusia, Krisis, dan Kebijakan Publik

Andre Josep Kurnia - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 11:37 WIB
Indonesia masih terus berkutat menanggulangi pandemi COVID-19. Komunitas Aku Badut Indonesia (ABI) ikut turun ke jalan guna mensosialisasikan penggunaan masker.
Kampanye ajakan memakai masker (Foto: Wahyu Putro A/Antara)
Jakarta -
Kehidupan manusia penuh dengan konsekuensi. Konsekuensi merupakan suatu hak dan kewajiban bagi setiap orang yang masih menjalani kehidupan di dunia. Konsekuensi yang diterima manusia lebih bersifat sebab-akibat dibandingkan suatu korelasi. Tetapi, suatu permasalahan dapat timbul ketika manusia tidak dapat membedakan hubungan sebab-akibat dan korelasi.

Acapkali, suatu kejadian dikorelasikan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki suatu korelasi. Sialnya, manusia akan cenderung lebih percaya pada suatu korelasi yang dibuat-buat dibandingkan dengan suatu hubungan sebab-akibat yang memiliki suatu evidence based. Hal-hal yang menyentuh keyakinan dan berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegang cenderung lebih mudah untuk dianggap sebagai suatu kebenaran. Meskipun, hal tersebut belum terbukti secara nyata dan belum memiliki data pendukung yang cukup.

Dalam situasi krisis, manusia cenderung akan mencari alternatif pemikiran dan jalan keluar. Rasa tertekan dan kebuntuan akan menjadi suatu hal yang wajar untuk dirasakan di masa krisis. Oleh karenanya, tidak heran jika cukup banyak orang yang akan cenderung gegabah dan mudah terpengaruh dengan narasi-narasi yang memberikan rasa aman dan nyaman. Namun, rasa aman dan nyaman yang bersifat sementara bukanlah solusi sebenarnya untuk keluar dari masalah atau krisis.

Manusia perlu belajar dari krisis-krisis yang terjadi sebelumnya. Tetapi, pelajaran-pelajaran dan alternatif solusi yang menjadi jawaban atas suatu krisis tidak bisa di-copy paste untuk menghadapi krisis yang terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Kegagapan dan ketidaktahuan akan adanya perubahan mendadak yang menimbulkan shock yang bersifat multidimensi merupakan hal yang wajar. Namun, hal tersebut sebaiknya tidak dijadikan sebagai alasan atas kegagalan atau kebuntuan yang terjadi ketika menghadapi krisis.

Kita tentunya tahu, bahwa Great Depression pada era 1930-an di AS berbeda dengan Krisis Ekonomi tahun 1960-an di Indonesia, Krisis Moneter tahun 1997/1998 di Asia, maupun Krisis Subprime Mortgage yang cukup menghantam AS pada tahun 2008. Setiap krisis tentunya memiliki pola dan penyebab yang berbeda. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tentunya berbeda pula. Ada yang berdampak langsung pada pasar keuangan maupun pasar riil. Sehingga, menyebabkan resesi atau bahkan depresi ekonomi.

Resesi ekonomi memang dapat dipandang sebagai dampak dari suatu krisis. Tetapi, resesi ekonomi tidak selamanya merupakan dampak dari krisis. Resesi ekonomi dapat terjadi di luar krisis atau sudah memiliki bibit sebelum terjadinya krisis. Resesi ekonomi boleh jadi merupakan suatu warning keras akan kondisi perekonomian suatu negara, terlepas dari penyebabnya.

Pada satu sisi, kecenderungan resesi yang terjadi pada negara-negara maju yang sudah existing peranannya dalam perekonomian global lebih berkaitan dengan masalah demografi (misalnya population aging). Pada sisi yang lain, kecenderungan resesi yang terjadi pada negara-negara berkembang lebih disebabkan oleh kegagalan dalam memanfaatkan bonus demografi dan cara mengurus negara yang serampangan.

Sebagai contoh, perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada perencanaan yang berdasarkan evidence based dan berbasis pada kebutuhan (bukan kepentingan); proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik yang serampangan; pembangunan fasilitas publik yang bersifat latah dan emosional.

Perencanaan pembangunan yang lebih didasarkan pada kepentingan dan menjadi upaya untuk menunjukkan kepemimpinan yang populis tidak akan menghasilkan pembangunan yang efisien; hasil-hasil pembangunan justru akan menjadi beban bagi anggaran dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara, proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik yang serampangan justru akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini terjadi karena tujuan pembangunan (yakni kesejahteraan) tidak terlaksana. Selain itu, proses redistribusi justru berjalan ke arah yang sebaliknya.

Lebih lanjut lagi, pembangunan fasilitas publik yang bersifat latah dan emosional cenderung akan memboroskan anggaran. Sebagai contoh, ketika ada satu daerah sukses dengan pariwisata, maka daerah lain mencoba meniru hal tersebut. Dalam pengadaan barang publik, daerah tersebut mencoba untuk memberikan ornamen-ornamen untuk menjadikan daerahnya seperti daerah pariwisata. Meskipun, daerah tersebut secara fundamental ekonominya lebih ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Jika sektor industri pengolahan menjadi spesialisasi daerah tersebut, mengapa tidak lebih fokus untuk mengembangkan sektor industri pengolahan dan sektor esensial yang menopangnya? Jika argumen diversifikasi dijadikan alasan, apakah multiplier effect atas pembangunan tersebut secara direct, indirect, maupun induced berdampak lebih besar pada perekonomian dibandingkan pembangunan fasilitas/barang publik yang menunjang fundamental ekonominya?

Ketika, proses perencanaan pembangunan dilangkahi, maka besar potensinya hasil pembangunan akan tidak tepat sasaran. Pembangunan yang tidak tepat sasaran atau salah prioritas dan bersifat latah (ikut-ikutan) menunjukkan lemahnya proses perencanaan publik dan lemahnya posisi lembaga perencanaan pembangunan. Selain itu, hal ini menjadi tanda bahwa kebijakan publik lebih dipengaruhi oleh proses politik alih-alih proses perencanaan pembangunan yang tepat. Hal tersebut ditandai oleh semakin besarnya porsi kepentingan suatu kelompok (dengan vested interest) tertentu dalam proses perencanaan pembangunan maupun penerapan kebijakan publik.

Pembangunan akan tepat sasaran jika didasarkan pada kajian yang tepat. Kajian yang tepat dalam hal ini membutuhkan proses pendataan yang valid. Selama keterbatasan data pembangunan (termasuk data spasial) masih membayangi proses perencanaan. Maka, hasil-hasil kajian juga memiliki banyak keterbatasan dan pembangunan akan sulit untuk menjadi tepat sasaran.

Kajian pembangunan akan lebih dekat dengan pencapaian sasaran, jika ia mengenali pola dari sasaran pembangunan. Hal ini bukan berarti secara mentah menerima pendapat dari publik dan saat itu juga memutuskan untuk melakukan pembangunan. Perlu proses dan kesabaran dalam upaya pembangunan (baik pembangunan ekonomi dan sosial).

Proses pembangunan memang perlu melibatkan berbagai pihak (termasuk rakyat jelata dan akademisi), dan perlu suatu wadah yang menampung berbagai aspirasi. Aspirasi tersebut perlu diperhatikan, dipetakan, dan dikaji secara lebih mendalam melalui proses research and development (termasuk Analisis Mengenali Dampak Lingkungan--AMDAL). Jadi, semangat pembangunan berbasis bottom up dan top down bisa dijalankan.

Jangan harap hasil pembangunan akan sesuai jika secara konsepsi saja terjadi sesat pikir. Sesat pikir yang dimaksud dalam hal ini misalnya menganggap bahwa pembangunan harus murni bottom up dan aspirasi rakyat yang muncul diterima secara mentah-mentah (tanpa proses perencanaan pembangunan yang semestinya). Selain itu, menganggap rakyat tidak memahami proses pembangunan dan memaksakan pembangunan secara terpusat adalah bagian atau jenis dari sesat pikir tersebut.

Rakyat memang membutuhkan kesejahteraan (termasuk makan dan minum yang cukup). Namun, rakyat juga perlu ruang gerak untuk berpikir dan menyumbangkan idenya dalam proses pembangunan maupun urusan negara yang lain (misalnya upaya menghadapi krisis).

Rakyat adalah bagian dari negara, begitu pula pemerintah dan wilayah negara. Dalam menghadapi krisis seperti saat ini, rakyat perlu sepakat dengan pemerintah untuk bersama-sama berupaya menghadapi krisis. Rakyat bertahan hidup dengan segala upaya yang ada, serta mengikuti ketentuan yang berlaku (termasuk menjaga diri dengan mentaati protokol kesehatan).

Pemerintah juga berupaya dengan segala kebijakan yang diambil. Jika rakyat sudah memberikan kepercayaan dan kuasa atas hal-hal publik kepada pemerintah, maka pemerintah sewajarnya akan lebih bijak dalam merumuskan kebijakan publik. Jika hal-hal tersebut tidak terjadi, maka manusia akan tetap menjadi korban --terlepas dari status rakyat ataupun pemerintah.


(mmu/mmu)