Dana Haji Sedang Dilirik?

Tony Rosyid - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 16:34 WIB
Infografis pengelolaan dana haji
Ilustrasi dana haji (Foto: Zaki Alfarabi)
Jakarta -

Siapa yang tidak ngiler melihat dana haji Rp 149,1 triliun. Apalagi dalam situasi pandemi, banyak yang butuh. Termasuk pemerintah.

Dana haji itu milik umat. Tepatnya, milik mereka yang daftar haji. Saat ini, mau berangkat haji harus menunggu 20-30 tahun.

Dana Rp 25 juta sebagai setoran awal calon jemaah haji ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Ada 5,1 juta calon jemaah haji yang mengantre.

Dana haji dikelola untuk mensubsidi jemaah haji yang berangkat. Total kebutuhan setiap jemaah haji itu sekitar Rp 70 juta. Jika membayar hanya Rp 35 juta, ya kurang Rp 35 juta lagi. Dari mana nombokinnya? Ya dari profit yang diperoleh dari kelola dana haji.

Sementara, kelola dana haji mesti di usaha-usaha yang halal dan aman. Rata-rata pertahun profit pengelolaan dana haji itu 5,4 persen.

Profit ini dianggap kecil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sang menteri mendorong agar BPKH lebih berani menginvestasikan di usaha yang profitnya jauh lebih besar. Hal ini agar semakin meringankan biaya calon jemaah haji. Masuk akal!

Siapa yang tak ingin profit besar? Semua ingin. Termasuk BPKH dan calon jemaah haji. Kalau profitnya besar, setoran biaya haji bisa berkurang, biaya operasional BPKH pun bisa bertambah. Tapi, aman tidak?

Menurut aturan undang-undangnya, jika investasi dana haji rugi, maka pimpinan BPKH harus nombokin. Rugi Rp 10 triliun misalnya, maka 10 pimpinan BPKH wajib nombokin masing-masing Rp 1 triliun. Bisa mampus!

Dana haji itu amanah umat. Harus betul-betul dijaga tingkat keamanannya. Harus safety. Jangan sampai, karena ceroboh dalam investasi, nafsu mengejar profit, BPKH bangkrut. Kalau BPKH bangkrut, jemaah tidak berangkat. Ini bisa kiamat. Karena itu, investasi wajib low risk. Cari risiko terendah.

Low risk ya low profit. High profit, ya high risk. Ini hukum pasar. Mau untung besar, risiko ya besar. Kalau ini dilakukan, bahaya!

Kabarnya, banyak proposal, di antaranya dari sejumlah BUMN yang diajukan ke BPKH. Tapi tidak diakomodir. Alasannya: risiko tinggi. BPKH menghindari investasi yang berisiko tinggi.

Lalu, apa maksud Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong BPKH untuk menginvestasikan dana haji ke usaha yang menjanjikan profit besar?

Tidak hanya Menteri Keuangan, Menag di depan publik, juga menyoal profit pengelolaan dana haji. Menurut Menag terlalu kecil.

Menag adalah bapak dari BPKH. Sebutlah seperti itu. Keduanya berada dalam satu keluarga bernama Kementerian Agama. Akan jauh lebih efektif jika keduanya bicara di internal dan tertutup, layaknya keluarga. Panggil pimpinan BPKH dan tanya: "Apakah tidak bisa investasi dana haji diupayakan untuk mendapatkan profit yang lebih besar?"

Di sini, BPKH wajib menguraikan alasan kenapa investasi di sini dan di situ. Menjawab juga kenapa profitnya cuma segitu. Tentu, harus disertai data-data yang lengkap.

Bagi yang consern dengan dana haji, data terkait pengelolaan dana haji bisa didapatkan di website BPKH. Dari situ, ada data yang bisa dibaca, dianalisis dan dikritisi.

Tapi, kalau Menag bicara di depan publik, ini tentu kurang efektif. Selain tidak efektif, ini bisa memicu kegaduhan publik.

Mencuatnya pengelolaan dana haji, terutama soal profit, menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi Menteri Keuangan yang ikut menyoal ini. Apakah karena pihak BPKH kurang lihai mengelola dana haji, sehingga profitnya kecil? Atau ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap dana haji yang jumlahnya Rp 149,1 triliun itu?

Melihat prinsip BPKH yang mengutamakan investasi aman, 5,4 persen bukanlah profit yang terlalu kecil. Apalagi selama ini profit tersebut bisa menutup semua kebutuhan subsidi. Kalau kemudian ada yang "ngiler" dan bergairah untuk ikut memanfaatkan dana haji, secara ekonomi itu hal yang wajar. Siapapun saat ini butuh dana segar, termasuk pemerintah maupun swasta. Bagi BPKH, harus waspada dan tetap istikamah. Itu dana umat, pastikan aman. Jangan tergiur profit besar, tapi babak belur di kemudian hari.

Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

(mae/mae)