.webp)
Berbeda dengan lembaga intelijen di banyak negara yang biasa bekerja dalam senyap, BIN justru tampil terbuka ke publik khususnya dalam ikut menangani pandemi sejak awal. Lembaga ini terlibat dalam riset pembuatan obat Covid-19 bersama Universitas Airlangga. Bekerja sama dengan UGM untuk pengembangan testing GeNOse dan riset virus di Indonesia, dan bersama Eijkman bekerja sama untuk memperbesar testing Covid-19, dan pengembangan vaksin Merah Putih.
Tak ada yang keliru, patut diapresiasi malah. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberi kewenangan itu: membentuk Satgas dalam pelaksanaan aktivitas intelijen (Pasal 30 huruf d). Menurut Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto, ancaman kesehatan juga merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan manusia yang merupakan ranah kerja BIN.
Begitu pun ketika pada Kamis (15/7) BIN menggelar vaksinasi yang disebutnya door to door. Targetnya disebutkan 50 ribu orang di 14 provinsi yang menjadi daerah episentrum. Mereka terdiri dari pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat umum. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi khusus dan menyebut sebagai langkah sangat baik dan perlu diteruskan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa daerah di India, menurut seorang teman yang kuliah di "Negeri Sungai Gangga" itu memang melakukan vaksinasi door to door. Petugas kesehatan sampai ada yang harus menggunakan sepeda untuk menjangkau warga di daerah-daerah pinggiran. Di Amerika Serikat dan Inggris pun ada beberapa daerah yang melakukan vaksinasi door to door.
Saya menjadi terusik dengan langkah BIN tersebut ketika di sebuah harian terkemuka di Tanah Air muncul advertorial di halaman satu, Senin (19/7). Judulnya, Presiden Tugasi BIN Melaksanakan Vaksinasi "Door to Door" untuk Percepatan.
Lho, kok sampai harus memasang iklan segala? Bukankah hampir semua media sudah meliputnya, lengkap dengan apresiasi dari Pak Jokowi?
Sayangnya pula, materi advertorial itu cuma mengulang apa yang sudah ramai diberitakan media massa kita. Semula saya berharap ada informasi tambahan, seperti dari mana sumber vaksin yang digunakan oleh BIN. Apakah dari program Gotong-Royong, dari program vaksinasi berbayar yang dibatalkan, atau ada sumber lain hasil diplomasi tertutup BIN dengan koleganya di mancanegara?
Juga tak dijelaskan dari mana sumber dana dan tenaga kesehatan yang terlibat untuk melakukan vaksinasi door to door itu. Padahal informasi semacam itu yang belum terjelaskan ke publik. Juga sepertinya luput menjadi pertanyaan teman-teman wartawan di lapangan.
Jujur saja, prasangka negatif saya menguat. Apalagi Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan (BG) kembali tampil dan berbicara dalam vaksinasi lanjutan di Bandung, Minggu (18/7) kemarin. Pikiran jahil saya langsung mengaitkannya dengan kemungkinan dia untuk tampil di 2024. Apalagi beberapa hari sebelum ada program vaksinasi door to door, ada survei yang diinisiasi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) pimpinan Boni Hargens.
Survei atau riset LPI itu menempatkan kinerja BG sebagai yang terbaik dengan skor nyaris sempurna, 99. Di bawahnya ada Panglima TNI dan Kapolri dengan skor 98, Menko Polhukam Mahfud MD (96), Menteri Agama Yaqut Cholil (95), Menteri BUMN Erick Tohir (94), Menteri Sosial Risma (93), dan Mendagri Tito Karnavian (91).
Kenapa Yaqut yang nyaris tak terdengar suaranya kecuali di hari-hari pertama menjadi menteri itu bisa masuk dengan skor di atas Erick, Risma, dan Tito padahal masih ada tokoh agama yang tidak percaya virus corona? Masih ada penceramah yang menuding PPKM Darurat sebagai skenario penghadangan terhadap Hari Raya Idul Adha? Bahkan MUI Sumatera Barat berani menolak kebijakan PPKM Darurat. Wallahu á'lam.
Pikiran naif saya juga langsung mengaitkan pemilihan para pelajar dan mahasiswa sebagai salah satu target vaksinasi cukup strategis. Sebab mereka adalah para calon pemilih potensial pada 2024. Siapa tahu lewat pengalaman vaksinasi ini memori kolektif mereka masih kuat melekat tentang siapa tokoh di balik program tersebut.
Terlepas dari kemungkinan ada motif-motif politik semacam itu, apa yang dilakukan BG dengan BIN-nya masih bisa disebut kreatif. Sebuah upaya penetrasi untuk melambungkan popularitas (juga elektabilitas?) relatif lebih elegan. Bandingkan dengan Puan Maharani. Untuk menunjukkan komitmen dalam penanganan pandemi Covid, dia lebih dulu memasang iklan. Di koran yang sama, satu halaman. Tapi pesan yang disampaikan sekadar bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Saya berprasangka dia tengah mencoba mendongkrak popularitas dan elektabilitas dirinya.
Tim hore di belakang Puan mestinya berguru kepada timnya BG. Misalnya, dengan membuat aksi terkait isu-isu aktual, seperti membantu pengadaan oksigen tabung yang pernah langka dan mahal. Juga membeli obat-obatan dan vitamin untuk mereka yang tengah menjalani isolasi mandiri. Paling tidak hal itu bisa disebar ke warga yang menjadi konstiuennya di Jawa Tengah.
Untuk menunjukkan dirinya kritis, dan bukan cuma tukang stempel pemerintah mestinya Puan Maharani juga bukan cuma meminta agar PPKM Darurat dievaluasi sebelum diperpanjang. Sebab tanpa diminta pun Jenderal Luhut Panjaitan yang bertanggung jawab dalam mengawal PPKM Darurat Jawa dan Bali pasti sudah dan akan terus melakukannya.
Sebagai politisi yang cukup senior dan dari partai terbesar, Puan Maharani juga bisa tampil lebih galak sebetulnya. Jika dia memang terlatih dengan empati dan simpati kepada orang kecil, Puan yang seharusnya dengan lantang 'menegur' kolega-koleganya yang punya usul-usul tak masuk akal. Ada yang mengusulkan rumah sakit khusus pejabat, atau ICU khusus untuk anggota dewan, misalnya.
Atau, ketika mencuat wacana menjadikan Gedung DPR sebagai tempat isolasi mandiri, sebagai Ketua DPR, Puan-lah yang mestinya lebih cekatan merespons. Dia memimpin langsung sidak ke ruangan-ruangan yang ada di sana. Mengkalkulasi plus-minusnya soal kemungkinan wacana itu diwujudkan.
Masih ada waktu bagi Puan dan timnya untuk membuat aksi maupun gimmick yang lebih natural dan atraktif. Agar apa yang dilakukan nanti mendapatkan simpati bukan malah menjadi santapan nyinyir netizen.
Sudrajat wartawan detikcom
Simak juga 'Ada Hoaks Terkait Covid-19, Kepala BIN: Penyakit Ini Nyata!':
