Kolom

Evaluasi PPKM Darurat

Eka Detik Nurwagita - detikNews
Senin, 19 Jul 2021 11:30 WIB
Suasana di pos penyekatan PPKM darurat Lenteng Agung, Jaksel, Senin (19/7/2021)-Nur Aziza/detikcom
Suasana di pos penyekatan PPKM Darurat Lenteng Agung, Jaksel, Senin (19/7) (Foto: Nur Aziza/detikcom)
Jakarta -

Setidaknya sudah dua pekan lebih, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali akibat dari lonjakan kasus positif Covid-19 yang masih terus meningkat dari hari ke hari. Pemberlakuan PPKM ini dilandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali yang juga telah direvisi beberapa kali.

Mekanisme PPKM selama tanggal 3-20 Juli ini setidaknya memuat beberapa ketentuan, di antaranya melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online, kegiatan pada sektor non esensial 100% diberlakukan secara WFH (work from home), kegiatan pada sektor esensial diberlakukan 50% WFO (work from office), dan kegiatan pada sektor kritikal diberlakukan 100% dibolehkan 100% WFO.

Pemerintah dalam menerbitkan suatu kebijakan tentu harus berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tak terkecuali dalam PPKM Darurat ini. Pandemi Covid-19 sendiri telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres No 12 Tahun 2020. Adapun, salah satu landasan pengeluaran Keppres ini adalah UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang jika dikontekskan dengan penerapan PPKM Darurat ini, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No 24/2007 ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk penetapan bencana suatu wilayah mengalami bencana nasional, yang meliputi: jumlah korban, kerugian harta yang ditanggung, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, dan lain-lain.

Jika didasarkan pada beberapa indikator tersebut, PPKM Darurat ini setidaknya telah memenuhi beberapa ketentuan tersebut. Pertama, jumlah korban, yakni dibuktikan dengan terus melonjaknnya jumlah positif Covid-19. Kedua, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, yakni beberapa daerah telah dikategorikan ke dalam beberapa golongan, seperti zona hitam, zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau, yang diukur dari tingginya korban yang positif terpapar virus dan masifnya tingkat penularan virus.

Ketiga, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, yakni dengan adanya pandemi ini menyebabkan jumlah pendapatan masyarakat Indonesia menurun, baik di bidang pengusaha, meliputi UMKM, pusat perbelanjaan, perusahaan, pariwisata, dan lain-lain, maupun di bidang tenaga kerja, meliputi para tenaga kerja yang di-PHK dengan alasan instansi terdampak pandemi.

Tanggung Jawab Pemerintah

Terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam melaksanakan PPKM Darurat sebagai upaya menanggulangi bencana nasional Covid-19 ini. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU No 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah meliputi: a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Berdasar ketentuan tersebut, pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya senantiasa harus memperhatikan dan menjamin perlindungan bagi masyarakatnya. Misalnya, pemerintah seharusnya tidak semata-mata memberlakukan ketentuan yang telah diatur dalam Instruksi Mendagri No 15/2021 ini, tetapi juga harus melihat pada dampak yang ditimbulkan dari PPKM ini. Seperti memperhatikan dampak yang dirasakan masyarakat miskin, anak jalanan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, yang pemenuhan hidupnya sangat bergantung pada kegiatan sosial masyarakat, mengingat tidak semua masyarakat Indonesia mampu menggunakan kecanggihan pasar teknologi saat ini.

Selain itu, dalam pemenuhan kewajibannya pemerintah juga diwajibkan untuk menyusun program pembangunan dan pengalokasian dana APBD. Hal ini dapat dilakukan dengan penyaluran dana bantuan sosial pada masa PPKM Darurat kepada masyarakat dan merancang strategi baru dalam menghadapi penanggulangan pandemi dengan terus melakukan pengawasan, penelusuran, dan penanganan dalam mencegah penularan virus. Dalam hal melakukan pengawasan, tentu pemerintah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU menjunjung tinggi perikemanusiaan dan menghindari tindakan represif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Efektivitas PPKM

Setelah lebih dari dua pekan pemberlakuan PPKM Darurat ini, tampaknya tak membuahkan hasil yang baik. Hal ini diperkuat dengan adanya wacana pemerintah untuk memperpanjang waktu PPKM Darurat. Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemberlakuan PPKM Darurat hingga saat ini masih belum efektif, sehingga berakibat pada pembiaran korban yang terus berjatuhan akibat bencana nasional Covid-19 ini. Belum lagi dampak yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi kelas bawah yang semakin merasa tertindas dengan berlangsungnya pandemi yang tak kunjung usai selama dua tahun ini.

Pandemi Covid-19 sebagai tantangan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan sebagai upaya penanggulangannya tentu harus ditangani dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Salah satunya adalah asas kecermatan, yaitu suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Secara esensi, dalam asas ini terdapat tiga elemen unsur yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu: (1) sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan; (2) beban yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proporsional) terhadap tujuan yang hendak dicapai; dan (3) beban yang ditimbulkan demi kepentingan umum, harus terbagi secara merata, artinya bukan berarti satu, atau beberapa, pihak tertentu harus menanggung beban jauh lebih berat dari yang lain.

Jika melihat pada tiga poin tersebut, PPKM Darurat ini masih belum memenuhi poin pertama; hal ini dibuktikan adanya PPKM Darurat tidak berdampak pada penurunan kasus Covid-19 dan angka kematian di Indonesia akibat Covid-19 juga masih belum mengalami penurunan, bahkan masih terus meningkat. Tercatat pada 7 Juli 2021 sebanyak 1.040 orang meninggal akibat Covid-19. Kemudian, pada 13 Juli 2021 angka kematian akibat Covid-19 juga masih tinggi di angka 878 orang meninggal dalam sehari.

Apabila melihat pada poin ketiga, beban yang ditimbulkan juga tidak terbagi secara merata di kalangan masyarakat. Contoh konkretnya dapat digambarkan seperti bagi warga negara yang berkecukupan, saat PPKM Darurat ini masih memungkinkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dari rumah, melakukan aktivitas secara online, dan lain-lain. Namun, bagi warga negara miskin, yang pekerjaannya sebagai kuli angkat di pasar, tentu PPKM ini sangat berdampak pada jumlah pendapatannya dan beban ekonomi yang harus ditanggung. Ditambah kebijakan PPKM ini tidak mewajibkan pemerintah untuk senantiasa menanggung kerugian masyarakat seperti apabila pemerintah menetapkan kebijakan lockdown.

Dengan demikian, jika melihat berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bencana nasional Covid-19 ini, mulai dari kebijakan PSBB, PPKM, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat yang sampai saat ini masih belum dapat menyelesaikan pandemi Covid-19, semestinya dijadikan gambaran yang harus terus dikaji pemerintah untuk senantiasa mengeluarkan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif dengan terus memperhatikan AUPB. Karena, apabila kebijakan pemerintah terus dilakukan dengan pola yang sama, dan menghasilkan dampak yang sama, tanpa menemukan penyelesaian, bukan tidak mungkin pandemi ini akan terus berlangsung semakin lama, dan akan berujung pada kejahatan ketatanegaraan sebagai bentuk kegagalan pemerintah melindungi warganya dari bencana nasional dan pembiaran korban serta pembebanan kerugian masyarakat akibat dari pandemi.

Eka Detik Nurwagita asisten peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi UII

(mmu/mmu)