.webp)
Pada suatu sore, simbol kerukunan umat beragama di Ibu Kota itu tampak sepi. Semenjak pemberlakuan PPKM, di sekitar Istiqlal hanya terlihat beberapa orang pedagang kecil duduk termenung di pelantaran depan pintu gerbangnya yang tertutup rapat. "Silakan, gorengannya masih panas, Bang!" seorang pedagang gorengan menawarkan kepada saya. Saya akhirnya memutuskan untuk membeli beberapa gorengan dan langsung memakannya di samping pedagang itu.
Setelah menelan satu gorengan, saya kemudian melempar pertanyaan yang cukup sensitif. "PPKM gini nggak di usir Satpol PP, Mas?"
"Ya, kalau diusir mah tinggal minggir, Bang...daripada saya nggak jualan, malu sama istri saya di rumah." jawabnya dengan intonasi suara yang santai.
Deg. Malu. Diksi yang diucapkan oleh pedagang gorengan itu membuat saya kembali flashback dengan pemberitaan tentang pengunduran diri 12 menteri di India karena gagal mengeluarkan kebijakan yang progresif dalam menangani pandemic COVID-19. Fenomena mundurnya para menteri dari negara over populasi itu bukan hal baru. Sebelumnya sudah ada Inggris, Selandian Baru, serta 9 negara lain yang menterinya mengundurkan diri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski memiliki tingkat kegagalan yang berbeda-beda, kemunduran mereka punya kesamaan satu sama lain yaitu "rasa malu". Selandia Baru misalnya, negara yang dianggap mampu mengendalikan pandemi tersebut tidak membuat Menteri Kesehatannya lantas jemawa dan enggan mengakui kesalahan. Ketika varian baru COVID-19 muncul, dirinya langsung merasa malu dan memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
Selain mengundurkan diri, banyak dari pejabat pemerintahan di negara lain yang tidak sungkan meminta maaf kepada publik secara langsung. Seperti halnya di Inggris, ketika lonjakan COVID-19 terjadi pada Desember 2020 hingga Januari 2021, Perdana Menteri Boris Johnson mengungkapkan permintaan maaf kepada rakyatnya. Saat itu, angka kematian akibat COVID-19 di Inggris tembus angka 100.000.
Akar Tindakan
Kalau dilihat, pengunduran diri dan sikap meminta maaf itu bermula dari rasa malu. Rasa malu menjadi akar dari tindakan para pejabat negara di berbagai dunia untuk mundur atau minimal mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kegagalan meminimalisasi dampak pandemi.
Para teolog dan antropolog klasik bersepakat bahwa rasa malu adalah emosi moral yang muncul akibat rasa bersalah. Perasaan malu menjadi unsur kognitif dalam diri manusia untuk menterjemahkan baik-buruknya sebuah tindakan.
Rasa malu berperan penting dalam menajamkan kemampuan memahami apa yang sedang terjadi dalam pikiran orang lain. Inilah yang disebut oleh Gilbert Ryle sebagai teori pikiran (theory of mind). Seseorang dapat memikirkan tentang apa yang baik dan buruk ketika tindakannya berhubungan dengan orang lain, apa yang mungkin mereka nilai atau devaluasi, apa yang mereka ketahui termasuk dengan kesalahan diri sendiri karena sebuah tindakan yang dianggap keliru oleh banyak orang.
Rasa malu tak ayal menjadi cerminan manusia terdidik karena hanya manusia primitif yang tidak memiliki rasa malu. Itulah sebabnya muncul kredo "pentingnya menumbuhkan budaya malu."
Mirisnya, rasa malu, rasa bersalah, dan permohonan maaf yang ditunjukkan oleh pejabat di negara lain tidak pernah terlontar sedikit pun dari mulut pejabat di negara kita. Sepanjang penelusuran yang saya lakukan di mesin pencarian terkait permintaan maaf, yang muncul adalah permintaan maaf dari Menteri Nadiem kepada PBNU dan Menteri Perdagangan Lutfi soal bipang ambawang. Selebihnya, tak pernah tampak pejabat negara kita mengadakan konferensi pers, mengucapkan permohonan maaf dengan kerendahan hati mengakui keteledoran dan kelengahannya saat ini.
Jika di negara lain banyak pejabat mengundurkan diri karena merasa gagal dan malu, di Indonesia pejabatnya justru melakukan praktik korupsi terhadap dana-dana krusial.
Sikap acuh terhadap rasa malu itu sudah terlihat saat kasus pertama COVID-19 mencuat ke publik, pejabat kita tidak menunjukkan sikap bersalah atas ketidakseriusan dalam mengantisipasi masuknya virus ini. Rilisan kebijakan yang salah kaprah, pernyataan nyeleneh dan blunder yang diutarakan ke publik, seolah hanya jadi dagelan yang cukup ditertawakan terbahak-tabahak sampai keluar tangis kesedihan dan penyesalan dari rakyat kecil. "COVID tak sampai ke Indonesia, karena perizinannya berbelit-berbelit," begitu antara lain kata seorang menteri.
Yang paling terasa adalah ketika dana krusial seperti dana bansos bisa dikorupsi di tengah kondisi krisis multidimensi. Mirisnya tidak ada permohonan maaf dari Presiden Jokowi selaku individu yang bertanggung jawab atas penempatan orang yang bermasalah di jabatan menteri.
Tidak berhenti sampai di situ, alih-alih malu dan minta maaf, pejabat kita malah bersorak sambil berpesta di acara pernikahan selebritis. Dan kita sebagai rakyat hanya bisa menonton dengan rasa malu karena heran, kenapa pejabat kita tidak punya malu.
Oase Semu
Pemberlakukan kebijakaan yang hanya berkutat pada manipulasi diksi dan istilah untuk menghindari Undang-Undang Karantina menjadi legitimasi bahwa pemerintah kita memang oportunistis. Kalung anti-corona, perjudian genose, hingga work from Bali menjadi kebijakan jemawa karena tak pernah berdasarkan saran para ahli.
Dalam kondisi negara yang kian kritis, pejabat kita malah bertingkah tak keruan dan bikin hati geregetan. Seorang juru bicara Presiden malah berniat mengadakan webinar soal Ibu Kota Baru. Dua sosok menteri justru menghadiri seremonial dari sebuah sinetron.
Lebih aneh, seorang menteri dalam sebuah podcast dengan bangga menyebutkan, "Untung kita ada Pak Jokowi." Pernyataan itu menjadi oase semu di tengah ketidakpastian yang ditunjukkan oleh kinerja pemerintah. Pernyataan itu begitu naif dan jemawa di balik kesengsaraan yang dialami oleh rakyat kecil di negeri ini.
Kejemawaan pemerintah semakin menjadi -jadi ketika dihantam oleh kritikan-kritikan dari masyarakat. Banjir kritikan dari kalangan mahasiswa misalnya, pun tak direspons isi dan substansinya, melainkan hanya dianggap kebebasan berekspresi. Tanggapan dari Presiden melalui videonya, serta Wakil Presiden melalui pernyataan juru bicaranya bukan permohonan maaf atau ucapan penyesalan, melainkan upaya meng-counter kritikan yang diterima. Mereka menganggap kritikan dari mahasiswa hanya suara sumbang yang tidak bermakna.
Para pejabat pemerintah kita selalu berseru, "Pemerintah tak pernah antikritik," tapi kenyataanyan pemerintah malah bertindak represif kepada mereka yang mengkritik. Para pejabat pemerintah kita selalu menuntut, "Kritik harus yang substantif dan disertai solusi," tapi saran dan masukan dari para ahli diingkari, dan yang dipikir hanya soal materi.
Pada saat seperti itu, rakyat semakin lelah, emosional, dan mulai tidak rasional. Kalau sudah begitu, lagi-lagi rakyat yang disuruh introspeksi diri. Terlebih ketika kondisi memasuki puncak kegentingan seperti saat ini, rakyat kecil dihardik dan dituduh sebagai biang keladi karena tidak patuh terhadap protokol kesehatan.
Pemerintah kita memang berjemawa; jemawa untuk sekadar memiliki rasa malu, jemawa untuk mengakui kesalahan, jemawa untuk mengucapkan permohonan maaf. Sampai kapan sikap seperti ini dipelihara? Perlukah seorang pedagang gorengan di Istiqlal mengajari pejabat pemerintah kita soal rasa malu?
Muhamad Haqiqi pekerja swasta, alumnus UIN Walisongo Semarang
