Kolom

PPKM Darurat dan Sinergitas Kita

Dina Arifana - detikNews
Senin, 05 Jul 2021 13:32 WIB
PPKM Darurat di Bandung
PPKM Darurat Jawa-Bali membatasi hampir segala bentuk aktivitas masyarakat (Foto: Dony Indra Ramadhan)
Jakarta -

Setelah Presiden Jokowi memberikan arahan untuk melakukan PPKM Darurat. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksi Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali mulai diterapkan pada 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan lonjakan Covid-19, serta mengurangi penyebaran virus corona.

PPKM Darurat Jawa-Bali ini hampir membatasi segala bentuk aktivitas, mulai dari penutupan pusat perbelanjaan, meniadakan sistem makan di tempat, peniadaan aktivitas keagamaan, pengurangan kuota resepsi pernikahan, penerapan work from home 100 persen untuk sektor non esensial dan 50 persen untuk sektor esensial, pembatasan transportasi umum dan pribadi, dan lain sebagainya.

Melihat kebijakan tersebut tentu kita bisa memperkirakan berbagai dampak yang timbul karenanya. Kita akan berpikir bagaimana nasib pedagang kaki lima, nasib penjual di mall, nasib sopir angkutan umum, nasib pekerja wisata, nasib orang yang menyelenggarakan pernikahan, hingga keterbatasan kita dalam melakukan mobilisasi.

Pemerintah memang telah menyiapkan bantuan, seperti perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST), diskon listrik, BLT dana desa, PKH, BLT UMKM, hingga kartu prakerja. Namun, semua itu membutuhkan proses penyaluran karena jumlah penerima bantuan tidak sedikit.

Meskipun kebijakan ini terkesan timpang satu sisi khususnya dalam sektor perekonomian, tetapi mau tidak mau karena lonjakan Covid-19 semakin pesat pemerintah memang perlu menarik rem darurat agar laju penyebaran virus bisa dikendalikan. Dengan situasi yang seperti ini jika kita berpikir bahwa bantuan pemerintah akan cukup bagi warga terdampak tentu prosentasenya kecil. Karena, seiring pembatasan yang cukup besar, jumlah yang terdampak juga semakin besar.

Oleh sebab itu, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan bantuan pemerintah. Kita juga perlu mengandalkan diri kita sendiri sebagai makhluk sosial yang sama-sama ingin bertahan melewati pandemi.

Solidaritas Mekanik

Sebagai makhluk sosial, tentu selama pandemi ini rasa kemanusiaan kita diuji. Apalagi saat melihat tetangga, teman, atau saudara kita terdampak pandemi, baik kesehatan atau perekonomian. Tidak mungkin kita akan duduk diam melihat apa yang menimpa mereka, atau bahkan terbesit dalam pikiran kita untuk menciptakan hubungan sosial yang buruk. Minimal dengan kondisi pandemi, apalagi penerapan PPKM Darurat, hubungan sosial yang terbentuk haruslah bersifat kooperatif (saling kerja sama). Misalnya, dengan kita memberi bantuan kepada saudara dan tetangga kita yang terdampak, atau kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Namun, untuk membangun hubungan sosial yang kooperatif di masa pandemi ini tidak mudah, karena kita sama-sama merasa terdampak wabah ini, meski bentuk dampaknya berbeda-beda. Saya teringat dengan teori sosiolog Emile Durkheim tentang solidaritas mekanik. Yakni solidaritas yang terbentuk karena adanya kesadaran kolektif antarsesama orang di dalamnya, karena mereka memiliki tujuan bersama atau karena terdapat keyakinan yang menyatukan mereka. Sehingga, mereka bisa memahami dirinya sebagai bagian suatu kelompok tersebut secara utuh. Sebab itu, mereka tidak menjadi masyarakat yang individualis.

Ibaratnya, sebagai masyarakat Indonesia kita bisa menjadi masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, karena kita sedang terikat oleh nilai-nilai yang sama dan memiliki tujuan bersama, yaitu untuk keselamatan sesama warga negara ini. Namun, jika saat ini kita masih individualis dan tidak peduli terhadap sesama, tentu belum ada solidaritas mekanik yang terbentuk di antara kita sebagai bangsa, padahal saat ini kita membutuhkan solidaritas tersebut.

Hubungan sosial yang kooperatif di tengah pandemi khususnya di masa PPKM Darurat ini bisa terbentuk jika kita memiliki kesadaran kolektif dan ini artinya sinergitas sesama warga negara sangat dibutuhkan, karena makna kolektif itu bersama-sama, bukan seorang atau dua orang saja.

Harapan Baru

Kebijakan PPKM Darurat ini sebenarnya bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat, dan bisa menjadi upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa mereka sebagai pemangku kebijakan bisa diandalkan. Apalagi masyarakat saat ini sudah terlihat jenuh dengan berbagai kebijakan pemerintah yang terkadang paradoks, membuat bingung, bahkan bisa membuat miskomunikasi.

Tidak hanya itu, di tengah lonjakan Covid-19 yang berdampak pada kekurangan tabung oksigen, kekurangan tempat untuk isolasi, hingga kekurangan lahan pemakaman pasien Covid-19, menyebabkan kita semakin berharap kepada pemerintah untuk segera mengatasi pandemi ini, agar tidak ada lagi yang kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, dan tentunya berharap bisa segera beraktivitas dengan normal.

Namun, keberhasilan PPKM Darurat ini kembali lagi kepada pemerintah dan kita. Apakah bisa saling bersinergi untuk menyukseskan PPKM Darurat ini, atau malah menambah masalah baru selama dua minggu ke depan.

Perlu diingat bahwa sinergitas di sini bukan hanya persoalan apakah pemerintah bisa menerapkan kebijakan ini dengan baik, atau persoalan apakah masyarakat bisa mentaati aturan dengan baik. Tetapi sinergitas juga persoalan kemanusiaan; bagaimana kita tidak menjadi egois dan individualis, kita bisa saling berbagi, saling menghormati, tidak mengecewakan, dan bertindak adil. Karena, jika PPKM Darurat yang akan berlangsung dua minggu ini gagal, kita tentu akan melihat konsekuensi dan dampak yang lebih besar dari kegagalan program tersebut. Bahkan hal tersebut akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah kita lupakan.

Dina Arifana alumnus UIN Walisongo Semarang

(mmu/mmu)