Kolom

Mengapa Jasa Kesehatan (Juga) Kena Pajak?

Edi Purwanto - detikNews
Kamis, 01 Jul 2021 13:10 WIB
Ilustrasi: perbandingan PPN layanan rumah sakit untuk VVIP dan standar
Jakarta -

Diskursus tentang pengenaan PPN atas jasa kesehatan menjadi isu panas, seiring usulan pemerintah terkait amandemen UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Tidak kalah dengan isu PPN atas sembako.

Konstitusi kita menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 H dan 28 I UUD 1945 jo Pasal 5, 14 dan 19 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, munculnya berita pengenaan PPN atas jasa kesehatan langsung menjadi isu yang panas, menimbulkan pro dan kontra.

Kesehatan adalah hak setiap warga, dan merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, mengapa dikenai PPN?

Defisit APBN Melebar

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berargumen bahwa defisit APBN melebar dan fiskal menjadi tidak sehat sebagai akibat pandemi Covid-19. Perkembangan Covid-19 dan dampak ekonominya secara global dan nasional belum pulih. Fiskal mengalami sustainabilty (defisit dan utang) , dan memunculkan kesenjangan serta pengangguran baru.

Defisit APBN yang melebar, dan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional dan program vaksinasi menuju herd immunity serta penanganan Covid-19 yang belum selesai, membutuhkan pendanaan yang banyak, sumber pendapatan baru, salah satunya adalah optimalisasi pendapatan sektor perpajakan, dengan cara memperluas basis perpajakan. Dalam konteks ini adalah pengenaan PPN atas jasa kesehatan.

PPN atas Jasa Kesehatan VVIP

Menurut penjelasan dari Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peraturan PPN saat ini banyak mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat. Masih menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi dibanding dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ke depan, jasa kesehatan selain kebutuhan dasar kesehatan, seperti estetik dikenai PPN dengan tarif final yang lebih rendah dari tarif umum.

Jasa kesehatan di rumah sakit umumnya terdapat kelas perawatan, seperti kelas III sampai VVIP. Kelas VVIP cenderung kelas perawatan dengan aneka fasilitas, sedangkan kelas III fasilitasnya standar. Berdasarkan website alodokter.com, salah satu rumah sakit di Jabodetabek, tarif kelas rawat inap tertinggi adalah Suite (VVIP) sebesar Rp 2.730.000/hari, dan terendah adalah kelas III dengan tarif Rp 220.000/hari.

Tampak bahwa tarif rawat inap tertinggi mencapai sepuluh kali lipat bahkan lebih dari tarif terendah. Fasilitas kesehatan VVIP dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya. Mereka tidak lagi berada pada level pemenuhan kebutuhan primer yakni selamatnya jiwa, melainkan menghendaki terpenuhinya kebutuhan tersier dalam pemeliharaan kesehatan. Adapun masyarakat umum memerlukan jasa kesehatan yang standar, barangkali antara kelas III sampai I.

Pelayanan standar yang menjadi kebutuhan publik inilah yang menjadi kewajiban pemerintah (Pasal 14 UU Kesehatan).

VVIP Layakkah Mendapat Fasilitas Bebas PPN?

Mengingat jasa kesehatan, sesuai Pasal 4A ayat (3) UU KUP baik yang kelas III maupun VVIP dikecualikan dari pengenaan PPN, maka sama-sama mendapat fasilitas bebas PPN. Hal ini berakibat, berapapun tarif jasa kesehatan, tidak dikenakan PPN.

Gambaran di atas merupakan ilustrasi perbandingan fasilitas PPN, antara kelas perawatan VVIP (termahal) dan Kelas III (termurah). Saya yakin, akan semakin jauh perbedaannya jika yang termurah memakai tarif RSUD. Berdasarkan perhitungan tersebut, tampak bahwa fasilitas pembebasan PPN sebagian besar dinikmati oleh mereka yang kaya, yakni sebesar Rp 273.000, adapun masyarakat umum tidak mencapai sepersepuluhnya, hanya sebesar Rp 22.000.

Apabila gagasan pengenaan PPN atas jasa kesehatan, misalnya diberi tarif 5% untuk jasa kesehatan kelas II ke atas, maka konsumen Kelas VVIP menanggung PPN-nya sebesar Rp 136.000, lebih besar dari kelas di bawahnya. Apabila kelas III tidak dikenakan PPN, maka tidak ada PPN yang ditanggungnya.

Kesimpulan

Pengenaan PPN atas jasa kesehatan yang bersifat mewah, dan tidak dikenakannya PPN atas jasa kesehatan standar bagi masyarakat umum yang berpenghasilan rendah merupakan kebijakan yang lebih adil dan tepat. Mereka yang menikmati fasilitas lebih baik, menanggung PPN lebih besar. Kebijakan PPN menjadi lebih tepat sasaran. Namun demikian, diharapkan tarif yang digunakan dalam pengenaan PPN atas jasa kesehatan adalah tarif yang rendah, agar tidak memberatkan masyarakat.

Edi Purwanto pegawai Direktorat Jenderal Pajak; tulisan ini pendapat pribadi

(mmu/mmu)