Catatan Agus Pambagio

Kebijakan Dua Kaki yang Memperburuk Pandemi

Agus Pambagio - detikNews
Rabu, 30 Jun 2021 10:34 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pandemi Covid-19 kembali meledak dua minggu setelah liburan Idul Fitri 1442 H, tepatnya awal Juni 2021. Sampai Selasa (29/6) kasus positif terinfeksi sudah mencapai 2.156,465 orang setelah bertambah sebanyak 20.467 orang, sedangkan yang sembuh mencapai 1.869.606 orang dan yang meninggal menjadi 58.024 orang. Diperkirakan di awal Juli 2021 bisa mencapai 2.200.000 orang, jika tidak ada langkah out of the box pemerintah.

Jumlah ini sangat mengkhawatirkan dan akan mengganggu kualitas bangsa. Tingginya angka terinfeksi yang terus naik menyebabkan kritisnya kondisi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19. Kondisi ini jelas merupakan dampak libur panjang Lebaran, tidak pedulinya publik dengan kebijakan pemerintah dan protokol kesehatan. Kondisi ini seharusnya tidak berulang dan membuat pemerintah tercebur di lubang yang sama berkali kali.

Hal ini terjadi karena buruknya peraturan yang menjadi dasar penetapan kebijakan pemerintah. Padahal liburan panjang merupakan peristiwa sosial yang berulang. Kekusutan penanganan Covid-19 bermula dari penerbitan peraturan perundangan yang kurang pas, sehingga memunculkan kebijakan yang sulit dijalankan oleh pelaksana lapangan dan dilanggar oleh publik tanpa ada penegakan hukum.

Kedua, persoalan strategi pemerintah yang memilih menggunakan strategi dua kaki dalam penanganan pandemi, menyebabkan langkah pemerintah terbelah dan fatal akibatnya. Kebijakan dua kaki ini sungguh membingungkan publik, pelaku usaha dan pelaksana di lapangan. Padahal untuk membasmi pandemi harus melokalisir daerah pandemi melalui karantina atau lockdown.

Kelemahan di atas diperparah dengan tidak dilakukannya penutupan pintu masuk ke wilayah Indonesia untuk mencegah atau mengurangi masuknya berbagai varian Covid-19 melalui pelabuhan laut dan bandar udara. Pada Februari 2020, saya sudah memohon pada Menteri Perhubungan untuk segera menutup bandara Sam Ratulangi-Manado, Ngurah Rai-Denpasar, dan Soekarno-Hatta Cengkareng untuk penerbangan dari dan ke China.

Lalu saat India diserbu virus Delta, saya juga minta pada pemerintah untuk melarang penerbangan dari India, namun keduanya tidak dikerjakan sehingga kita kebobolan impor virus corona.

Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Total lockdown!

Persoalan Lapangan

Kondisi Indonesia sangat mengkhawatirkan dan bisa lebih buruk dari negara mana pun. Semakin hari yang terinfeksi terus meningkat, nyaris tidak terkendali. sementara keuangan tergerus hebat untuk membiayai Covid-19.

Setelah urusan vaksin berjalan, sekarang muncul drama obat-obatan, seperti Ivermectin, yang aslinya merupakan obat cacing atau pembunuh parasit dan termasuk obat keras. Perdebatan demi perdebatan muncul di publik, hingga pada akhirnya BPOM melakukan penelitian dengan "terpaksa" yang hasilnya sudah kita saksikan bersama. Perdebatan tersebut menyebabkan harga Ivermectin melonjak. Siapa yang diuntungkan di tengah kepanikan publik?

Urusan vaksin pun menjadi rumit; target satu juta vaksin per hari tersendat dan baru tercapai beberapa hari ini. Seperti pernah saya tulis di kolom ini, Indonesia merupakan target yang menggiurkan untuk pemasaran vaksin, obat, maupun suplemen produk raksasa farmasi dunia tanpa kita bisa berbuat banyak seperti negara-negara yang dikucilkan dunia. Contohnya Kuba dan Iran, mereka memproduksi vaksin sendiri karena negaranya diembargo.

Indonesia? Harus beli; Indonesia tidak kuasa membuat vaksin sendiri tanpa ada lobi panjang dengan negara raksasa farmasi dan lembaga pengawas obat yang berpengaruh. Apapun upaya kita membuat vaksin pasti dihabisi, dan terbukti dengan vaksin Nusantara.

Saran saya pada Menlu sudah disampaikan saat awal kita terserang pandemi Maret 2020, namun saya tidak monitor pelaksanaannya. Padahal kita punya Bio Farma dan Lembaga Eijkman yang sudah puluhan tahun melakukan pengembangan dan pembuatan vaksin, kabarnya hanya mengemas vaksin impor saja.

Selain persoalan di atas, meningkatnya infeksi Covid-19 di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan pandemi di Amerika, India, Italia, Inggris, dan lain-lain yang mempunyai industri farmasi dan BPOM besar serta berpengaruh di dunia. Sehingga kebutuhan vaksin dapat dipenuhi oleh industrinya sendiri. Sedangkan Indonesia harus beli dan kondisi ini membuat Indonesia menjadi semakin terpuruk jika tidak segera dapat menangani pandemi secepatnya, sementara anggaran terbatas dan nyaris tandas.

Bagaimana dengan program-program lain yang selama ini menjadi program strategis pemerintah? Pastinya terhenti. Namun ada gosip terbaru bahwa Indonesia akan membeli vaksin Pfizer yang mahal dan sulit penanganannya karena harus berada pada suhu -70 derajat Celsius atas permintaan kelompok tertentu. Padahal harga maupun cara penanganannya perlu anggaran besar karena harus ditangani secara khusus. Sebaiknya Pfizer jangan diberikan gratis atau silakan suntik di luar negeri saja.

Terlepas dari penanganan pandemi yang dipaket dengan penanganan ekonomi, ternyata perekonomian juga masih belum jelas ke mana arahnya, sementara pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga terus berlangsung. Akibatnya banyak program strategis nasional yang dicanangkan Presiden tidak berjalan dan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat, contohnya program stunting.

Jadi penggunaan strategi dua kaki memang terbukti tidak banyak menolong, namun membuat ketidakpastian semakin panjang.

Langkah Pemerintah

Pertama, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan, ledakan terinfeksi dan meninggal terus meningkat, sementara masalah pemberian vaksin lambat karena buruknya sistem informasi vaksin ke publik. Lalu pelayanan dan tenaga kesehatan jumlah dan kualitasnya terus menurun karena ikut menjadi korban Covid-19 serta seretnya dana dari pemerintah.

Sementara tingkat kesadaran masyarakat terus menurun karena sudah jenuh dan hilang harapan. Lalu pemerintah juga seperti hilang akal dalam penanganan Covid-19, sehingga muncullah berbagai istilah-istilah baru mulai PSBB sampai Penebalan PPTM dan entah apa lagi yang akan dibuat.

Kedua, kebijakan publik pemerintah yang selama dipakai untuk menanggulangi atau menangani Covid-19 masih dengan dasar hukum Surat Edaran (SE) yang sama sekali tidak ada kekuatan hukumnya ketika digunakan untuk mengatur publik. Ini bukan kata saya, tetapi kata UU No. 15 Tahun 2019 dan juga pakar hukum tata negara.

Jadi bagaimana kebijakan itu bisa efektif mengatur publik jika tidak berkekuatan hukum dan tidak bisa memberikan sanksi penjera? Kasihan pelaksana di lapangan, mereka dilecehkan publik.

Ketiga, perbaiki sistem informasi publik untuk vaksin supaya vaksin dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja tanpa peduli domisili di seluruh Indonesia. Pastikan dalam informasi vaksin ada do and don't-nya bagi yang akan divaksin, dan jenis vaksinnya. Gunakan teknologi informasi untuk mendata penerima vaksin, testing dan tracing secara real time dengan menggunakan dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Terakhir lakukan karantina atau lockdown seperti diatur oleh UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kebencanaan, dan lakukan testing dan tracing sesuai standar WHO atau 1% dari populasi per hari. Dengan karantina, maka penyisiran dan penanganan Covid-19 bisa lebih terukur dan cepat ditangani, tidak hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Tanpa pengenaan sanksi yang menjerakan, jangan harap kepatuhan publik muncul secara otomatis.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)