.webp)
Awal mula COVID-19 menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia, saya melihat bahwa seketika itu pula pemahaman geografis terkait fenomena pandemi meningkat. Indikator sederhananya adalah penggunaan peta untuk menyajikan sebaran COVID-19 yang dapat membantu masyarakat memantau dan memahami situasi di lingkungannya.
Euforia menyajikan data sebaran COVID-19 dalam bentuk peta secara infografis pun terjadi berkat teknologi yang memudahkan penyajian data dalam bentuk peta sederhana. Peta berbentuk infografis tersebut muncul di posting-an Instagram atau akun media sosial lainnya, baik milik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Klasifikasi zonasi risiko COVID-19 dengan warna merah, oranye, kuning, dan hijau pada peta digunakan sebagai penanda tingkat risiko tiap wilayah.
Selain itu, tersedia pula peta sebagai infografis interaktif yang dikembangkan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi berbasis data (data-driven) dan tampilan peta berbasis dashboard. Penggunaan teknologi dan pendekatan visualisasi data ini pertama kali disajikan oleh Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering. Teknologi dan pendekatan visualisasi data inilah yang digunakan pula oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui situs covid19.go.id.
Selain itu, sejumlah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki situs serupa pendekatan dan teknologinya. "Berkaitan data-data informasi, saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke Gugus Tugas," tegas Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permintaan Presiden Joko Widodo agar tersedia satu portal data dan informasi yang terintegrasi tampaknya telah terwujud. Situs covid19.go.id telah menyajikan dua jenis peta yaitu peta sebaran dan peta zonasi risiko COVID-19. Sebaran kasus per provinsi dan kecamatan disajikan sebagai layer yang dapat dilihat pada peta di situs tersebut. Namun, tatkala penerapan PPKM Mikro saya melihat bahwa semestinya kedalaman informasi peta dalam situs tersebut dikembangkan hingga informasi pada level desa.
Mendukung PPKM Mikro
Indonesia memasuki fase kedua meningkatnya jumlah kasus aktif COVID-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus memutakhirkan data yang dapat diakses melalui situs covid19.go.id. Kegiatan vaksinasi yang semakin gencar dilakukan diharapkan juga dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga tingkat desa.
Di tengah situasi meningkatnya jumlah kasus aktif dan penerapan PPKM Mikro level desa, saya masih melihat adanya kekurangan integrasi data yang detail hingga tingkat desa. Berbicara mengenai data tunggal sebagai acuan, tentunya mengingatkan saya pada konsep kebijakan Satu Data Satu Peta yang kerap digaungkan pemerintah untuk mengatasi berbagai polemik dan tumpah tindih data dan informasi geospasial di Indonesia.
Satu data tunggal sebaran COVID-19 detail dan mutakhir yang terintegrasi secara nasional diperlukan. Hal ini digunakan untuk memantau secara menyeluruh dan utuh, hingga level terkecil yaitu desa bahkan rukun warga (RW)/rukun tetangga (RT). Sejumlah desa yang telah memiliki sistem informasi desa (berbasis peta) dapat mengoptimalkan data dan informasi yang dimilikinya. Namun, jumlahnya belum banyak dan kita sadari juga tidak semua desa di Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang sama dalam memantau penerapan PPKM Mikro melalui sebuah peta.
Beberapa waktu lalu, saat saya survei nama objek bangunan di salah satu Kecamatan di Kabupaten Serang, salah satu Kepala Seksi di kecamatan tersebut menceritakan pemantauan penerapan PPKM Mikro di wilayahnya melalui daftar nama desa dan zonasi risikonya --merah, oranye, kuning, dan hijau.
Setelah berdiskusi, kami pun menyadari bahwa pengetahuan lokal masyarakat yang tersimpan dalam peta mental mereka sebenarnya dapat diwujudkan dalam bentuk peta sederhana yang informatif. Minimal disajikan di papan pengumuman kantor desa atau disebarkan ke pengurus RT/RW. Penyajian data dan informasi dalam bentuk peta sebenarnya dapat semakin memudahkan mereka, terlebih jika dilengkapi dengan titik-titik lokasi sebaran rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah semestinya dapat menyediakan peta dasar hingga level desa yang menyajikan informasi batas desa, sebaran fasilitas kesehatan (termasuk lokasi vaksinasi), jaringan jalan, dan objek penting lainnya terkait penanganan pandemi COVID-19. Informasi dasar tersebut ditumpangsusunkan pada peta zonasi risiko pandemi COVID-19 yang disajikan hingga level desa.
Apabila informasi tersebut dapat diakses melalui gawai tentunya akan semakin membantu perangkat desa dalam sosialisasi dan memantau penerapan PPKM Mikro di wilayahnya. Pandemi COVID-19 tak kenal batas geografi. Situasi perkembangannya perlu dipantau hingga unit wilayah terkecil untuk mendukung penerapan PPKM Mikro.
Aji Putra Perdana pemerhati peta
