.webp)
Betapa manusia dalam banyak babak belum seutuhnya siap menghadapi bencana medis krisis pandemi. Pelanggaran prokes terus menjadi kisah berulang yang membikin jengah dan membuatnya bermetamorfosis menjadi penyakit sosial.
Ketidaksiapan itu berjalan berkelindan dengan naiknya grafik kasus terkonfirmasi. Apalagi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang terjadi pasca libur Lebaran kemarin, kini disertai dengan munculnya varian baru COVID-19 Delta dari India.
Hal tersebut membuat sejumlah daerah (kembali) menjadi darurat COVID-19. Lonjakan kasus yang sebelumnya berkutat di lingkaran perkotaan, kini mulai 'ramai menggebuk' daerah. Di tingkat desa, dengan kepadatan penduduk yang lebih ramping, transmibilitas COVID-19 tetap bukanlah sesuatu yang patut diremehkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi darurat tersebut memantik perangkat desa agar memperketat penjagaan, menyediakan tempat isolasi, dan mempercepat vaksinasi. Terbukti, dalam pengamatan saya, antusiasme vaksinasi di tingkat desa sangatlah tinggi. Di Desa Bungah, Kabupaten Gresik misalnya, tempat saya melakukan vaksinasi, setiap hari antrean bisa mencapai 150-an orang.
Sayangnya, antusiasme masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan rasio komunikatif. Prokes yang seharusnya mendapat porsi lebih ketat di lingkungan medis ternyata menjadi angin lalu bagi masyarakat desa. Kursi yang sudah diberi tanda silang tetap diduduki, pendisiplinan masker kurang dihargai, bahkan yang memakai masker malah dicaci.
Pelayanan yang serba terbatas itu diperparah dengan banyaknya ibu-ibu yang sedang mengantar periksa anaknya bercampur-baur dengan kerumunan antrean. Sedangkan Jawa Timur menduduki peringkat ketiga kasus COVID-19 pada anak-anak. Puskesmas pun kemrungsung.
Ketiadaan rasio komunikatif tersebut jelas mengabaikan aturan penting, sosialisasi 3 M. Dari sini, banyak yang berpikir bahwa vaksinasi lebih utama daripada memberlakukan prokes. Padahal vaksinasi tidak menjamin orang bisa terhindar dari COVID-19. Persoalannya kemudian, bukan pada obat atau vaksin yang manjur, melainkan kesadaran rasio terhadap kepatutan dan protokol kesehatan yang dilanggar terus-menerus.
Liveable Country
Belajar dari sejarah epidemi dunia, baik flu Spanyol dan menyusul kemudian pes yang masuk ke Indonesia pada 1918. Kedua epidemi itu sebenarnya telah berhasil mengubah struktur ruang publik dalam upaya pencegahan penyebaran virus.
Mohammad Hoesni Thamrin, anggota Dewan Kota Batavia (Gemeenteraad) pada 1920-an menginisiasi program "kampong verbetering" atau program perbaikan kampung. Hoesni mencoba menumpahkan perhatian kepada perubahan struktur sosial secara horizontal perihal tata ruang kota dan desa. Dengan begitu, Hoesni melakukan pengamatan ganda; kontrol ruangan dan mengubah ruang publik.
Perkembangan filsafat sosial sejak Marx sudah sibuk dengan usaha mempertautkan antara teori dan praksis. Masalahnya adalah bagaimana pengetahuan tentang masyarakat dan kondisi terkini bukan hanya sekadar kontemplasi, melainkan mendorong praksis perubahan sosial.
Praksis yang dimaksud di sini bukanlah tingkah laku buta atas naluri belaka, melainkan tindakan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dengan begitu, praksis diterangi oleh kesadaran rasional, karenanya bersifat emansipatoris.
Ruang publik, baik fisik maupun non-fisik, juga menjadi ukuran dalam menghitung tingkat kebahagiaan dan kesehatan masyarakat. Salah satu indikator sebuah negara disebut sebagai liveable country juga terletak pada seberapa banyak negara tersebut dapat menyediakan ruang publik dalam wujud fisik dan non-fisik agar masyarakat dapat berinteraksi dengan nyaman, merdeka, dan tanpa rasa khawatir.
Pentingnya ruang publik yang sehat sudah lama menjadi perhatian para ilmuwan. Para sosiolog telah mempostulatkan bagaimana pengaruh masyarakat dalam arti kolektif sebagai wujud ruang publik terhadap kesehatan masyarakat.
Pencerahan Kultural
Meski sejauh yang terdengar adalah suara kecemasan, ternyata ada bagian kembang yang kuncupnya mekar berbiak, ialah normalitas baru yang cepat beradaptasi dengan perubahan struktur perkotaan maupun pedesaan. Normalitas baru itu yang saya sebut sebagai "hospitalisasi ruang publik".
Secara sosiologis, normalitas itu mengetengahkan pranata sosial baru masyarakat dalam bersosialisasi. Wawasan awal mengenai perubahan sosial horizontal ini sebenarnya telah diatur sedemikian rupa dalam instrumen literasi COVID-19. Syak-wasangka terhadap kebenaran COVID-19 sendiri yang kemudian membuat wawasan itu dilalaikan.
Hospitalisasi sebagai pekerjaan rumah bersama sudah jamak dipraktikkan mulai dari ruang keluarga, ruang kerja, ruang publik umum, sekolah, hingga pagelaran seni. Simplifikasi bentuk hospitalisasi begitu dekat dengan toponim rumah sakit dari segi fasilitas, instrumen kesehatan, sampai bau disenfektan yang menguap di ruangan.
Pilar masyarakat tidak hanya organisasi, asosiasi masyarakat, lebih mendasar dari itu adalah pribadi. Dari diri ke diri, hospitalitasi ruang publik merupakan manifestasi dari strategi pencegahan berpola tambal sulam yang terus memberikan pencerahan kultural. Peran dan bentuknya memang tidak mencolok dari segi pertunjukan, hanya saja personifikasi kepatutan (common decency) terhadap 3 M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sebagai prokes yang menjunjung kehormatan pribadi.
Afrizal Qosim Sholeh pegiat di Kajian Sosiologi
Simak juga 'Ledakan Pasien Covid-19, RS Rujukan di Yogya Dirikan Tenda Darurat':
