Kolom

Jembatan Bernama Kursus Komisaris

Ali Damanik - detikNews
Kamis, 24 Jun 2021 15:30 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers saat menyambut kedatangan vaksin COVID-19 di Teminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (31/5/2021). Sebanyak delapan juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac kembali tiba di Indonesia dan selanjutnya akan dilakukan proses produksi oleh Bio Farma. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Dhemas Reviyanto/Antara)
Jakarta -

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir membuat program pembekalan untuk para komisaris BUMN (kursus komisaris) yang tidak berasal dari latar belakang bisnis dipuji banyak kalangan. Apalagi dengan menggandeng beberapa instansi terkemuka untuk memastikan bahwa program itu terjaga kualitas dan output-nya.

Langkah memilih orang-orang dari "jalur non bisnis" itu sebelumnya juga menuai banyak kontroversi oleh karena akan meningkatkan risiko bisnis tersebut, apalagi di tengah situasi tekanan yang dialami oleh banyak BUMN saat pandemi ini.

Meski kebijakan kompromis, langkah tersebut sebaiknya tidak mengorbankan prinsip kebijaksanaan (prudent) dan kehati-hatian dalam pakem bisnis yang telah berusia amat panjang. Langkah Erick Thohir menggulirkan program kursus komisaris di atas untuk menjadi jembatan di antara dua dunia.

Masih Dipercaya

Dalam rilis terbarunya, Edelman Trust Barometer 2021 mengungkapkan bahwa institusi bisnis adalah institusi nomor satu yang masih dipercaya oleh masyarakat, khususnya di era pandemi ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi di 27 negara lain di mana survei itu dilakukan. Di tempat kedua adalah lembaga swadaya masyarakat (NGO), disusul pemerintah di tempat ketiga, dan media di tempat keempat.

Secara global, kepercayaan terhadap institusi-institusi itu secara rata-rata sebetulnya cenderung naik meski hanya 2 poin. Tetapi dalam kasus Indonesia, ada sedikit pemandangan menarik. Dibanding tahun lalu, kepercayaan terhadap bisnis turun 1 poin menjadi 78, dan kepercayaan terhadap pemerintah turun 5 poin menjadi 70.

Ada perbedaan nilai yang cukup signifikan di antara dua dunia itu. Meski dibanding negara lain, kepercayaan terhadap dua institusi itu di Indonesia masih berada dalam 10 besar tertinggi. Di sinilah konteks membangun jembatan dalam kursus komisaris ini menjadi penting.

Di satu sisi ada sebuah institusi tua bernama bisnis yang telah teruji prinsip-prinsipnya sejak lama dan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, bahkan dari sebelum Indonesia merdeka. Di sisi lain ada kepentingan pemegang saham perusahaan BUMN yaitu pemerintah yang perlu diakomodasi.

Apapun kepentingan itu, seharusnya dalam konteks bagaimana memastikan level kepercayaan masyarakat terhadap dunia bisnis (khususnya perusahaan BUMN) tetap terjaga baik dan bahkan terus meningkat. Di sisi lain dapat memastikan perusahaan-perusahaan tersebut berhasil survive di tengah tekanan akibat pandemi dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berdaya saing.

Tantangan Besar

Ada dua tantangan besar yang nyata di depan mata yang harus dihadapi oleh para komisaris "jalur non-bisnis" itu. Pertama adalah memastikan kompetensi para komisaris itu sampai kepada kompetensi standar para komisaris yang akan banyak berhadapan dengan hitung-hitungan risiko bisnis (selain risiko politik). Kedua, memastikan level keputusan yang mereka ambil tidak menggerus modal angka kepercayaan yang cukup tinggi terhadap institusi bisnis, khususnya di tengah tekanan akibat pandemi.

Untuk tantangan pertama, kursus komisaris tentu adalah sebuah solusi jitu. Tetapi untuk tantangan kedua, dibutuhkan tidak cukup sekedar kursus sekali saja, melainkan pendampingan dan kontrol berkelanjutan, utamanya, dari pada senior dan mentor berpengalaman. Problemnya adalah tidak ada yang benar-benar berpengalaman bagaimana mengarungi gelombang dahsyat pandemi ini sebelumnya.

Saran dari Ron Farucci, penulis buku To be Honest: Lead with the Power of Truth, Justice and Purpose berikut mungkin bisa menjadi pertimbangan praktis untuk dimasukkan kurikulum kursus komisaris itu.

Belajar dari polarisasi dahsyat sebagai akibat residu pemilihan Presiden di Amerika dan banyak negara lain, yang harus dilakukan adalah benar-benar membangun jembatan yang menyatukan (build bridges that unify). Jangan bawa keterbelahan itu ke dalam dunia bisnis, karena boleh jadi para komisaris akan kehilangan talenta-talenta terbaik, atau mungkin akan dikelilingi oleh para under performer. Keduanya berbahaya untuk kelangsungan bisnis.

Bagaimana caranya? Kata Ron, ubah persaingan menjadi Kerja sama dan kolaborasi. Sudah dari sananya bisnis juga punya problem kronis yaitu mentalitas silo alias mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan pihak lain. Ini tentu pekerjaan tersendiri. Oleh karena itu tidak perlu ditambah dengan persoalan lain yang tidak perlu yang akan menjauhkan dari kolaborasi

Bangun ketertarikan otentik untuk menciptakan rasa memiliki. Sebagai komisaris dari jalur non-bisnis, mereka punya modal untuk menunjukkan otentisitas mereka dalam bekerja dan berinteraksi dengan internal karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun disana, dengan harapan dapat meningkatkan rasa memiliki para karyawan, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Ali Damanik analis dan pelatih bisnis dan kepemimpinan, Direktur Kinerja-BlessingWhite

(mmu/mmu)