Harta, Tahta, Komisaris

Harta menjadi salah satu tujuan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tentunya, memiliki banyak harta merupakan impian seluruh manusia. Bekerja banting tulang setiap hari, lembur tanpa henti setiap malam dan akhir pekan, semua dilakukan untuk meningkatkan harta yang dimiliki. Dan konon, meskipun kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya harta yang dimiliki, tetapi harta akan memuluskan jalan kebahagiaan seseorang.

Adapun tahta kerap memiliki hubungan yang linier dengan harta yang dimiliki oleh manusia. Tingginya tahta yang dimiliki oleh seseorang kerap dikaitkan dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh orang tersebut, dan sebaliknya. Bahkan, ketika seseorang sudah memiliki harta yang berlimpah, maka orang tersebut akan mencoba untuk mendapatkan bentuk "kepuasan" yang lain, dengan mengejar tahta yang diimpi-impikan.

Tidak merasa bahagia dengan yang dimiliki saat in? Ya, itu setidaknya menjadi salah satu alasan utama yang menjadikan wanita kerap dianggap biang dari masalah kehidupan bagi para lelaki. Bagi mereka yang "haus" akan belaian, entah mereka yang sudah berkeluarga ataupun belum, mereka kerap mencoba untuk mencari kebahagiaan yang penuh tantangan ini dengan para wanita lain, dan hal ini kerap dikaitkan dengan rendahnya tingkat iman yang dimiliki oleh orang-orang tersebut.

Tulisan ini, tidak akan mengulik bagaimana wanita ataupun dua kata pertama yang terdapat dalam judul tulisan ini atas perannya dalam kehancuran kehidupan seseorang. Karena setidaknya, sejarah telah memberikan banyak sekali contoh, bagaimana "haus" akan harta dan tahta menjadi biang kehancuran seseorang. Mulai dari Raja Qorun dan Namrud yang hancur akan kesombongan atas harta yang dimiliki, hingga Firaun yang juga binasa akan pengakuan tahta yang dimilikinya.

Sedangkan, contoh terkait runtuhnya kehidupan seseorang terkait wanita dapat mudah kita temukan pada banyak artis ibu kota.

Dukungan Politik

No free lunch. Setidaknya itu kalimat yang sering kita dengar untuk menggambarkan bahwa tidak ada perjuangan yang gratis di dunia ini. Termasuk dalam mendukung pasangan yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di republik ini. Diawali dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, yang pada akhirnya memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pada waktu itu, setidaknya tercatat tidak kurang dari 25 orang pendukung die hard pasangan tersebut mendapatkan jabatan empuk sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.

Terpilihnya orang-orang tersebut menjadi komisaris di banyak perusahaan bergengsi di republik ini menimbulkan pertanyaan dari publik (termasuk saya), khususnya terkait "apakah dengan mendukung mati-matian pasangan yang maju menjadi presiden dan wakil presiden akan dapat dengan mudah meningkatkan peluang orang tersebut untuk menjadi komisaris di perusahaan milik pemerintah?"

Melihat dari banyaknya pendukung Joko Widodo yang kini menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka jawaban tersebut menurut saya, iya!

Kontroversi

Bagi-bagi jabatan komisaris pada pemerintahan Joko Widodo berlanjut hingga presiden ketujuh ini terpilih untuk kedua kalinya bersama dengan KH. Maruf Amin sebagai wakil presiden. Setidaknya, terdapat beberapa nama yang sebelumnya secara terang-terangan mendukung pasangan ini terpilih sebagai komisaris di BUMN.

Dimulai dari Ulin Yusron, yang kini menjabat sebagai komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), Kristia Budiyarto, yang kini menjabat sebagai komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Ketua Umum PBNU KH Agil Siradj yang kini juga menjabat sebagai komisaris utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan yang terakhir yang tak mau ketinggalan, terpilihnya Abdee Negara Nurdin atau yang biasa dikenal sebagai Abdee 'Slank' yang kini juga bersiap untuk mendapatkan setidaknya ratusan juta hingga 1 miliar rupiah per bulan atas pekerjaannya yang baru sebagai komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Menariknya, sejak terpilihnya Abdee 'Slank' sebagai komisaris sejak 28 Mei lalu hingga kini menuai beragam sentimen negatif dari publik. Meskipun tidak adanya aturan yang mengacu terhadap kualifikasi yang jelas yang dapat menjadi patokan untuk seseorang tersebut dapat dipilih sebagai komisaris, tetapi kita sepakat bahwa jabatan komisaris merupakan jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berat.

Komisaris, yang notabene sebagai pengawas para direksi, harus dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh para direksi haruslah bermuara terhadap kepentingan para pemegang saham. Dan dalam konteks perusahaan milik pemerintah, maka komisaris yang kerap juga diartikan sebagai "perpanjangan tangan" masyarakat harus dapat mengawal kepentingan rakyat untuk selalu disertakan dalam kebijakan bisnis yang diambil oleh perusahaan.

Selanjutnya, pemerintah yang sejatinya sebagai pemegang amanah dari rakyat, setidaknya perlu menyadari, meskipun politik dan bisnis kerap menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, tetapi bisnis dan politik merupakan dua hal yang jauh berbeda. Tentu menunjuk hingga menempatkan orang-orang yang dianggap "sesuai" dengan selera pemerintah untuk ditempatkan sebagai komisaris di suatu perusahaan merupakan hak sepenuhnya milik pemerintah, tetapi keahlian dan pengetahuan yang dimiliki sudah seharusnya menjadi ukuran yang pasti yang harus ditekankan dalam menilai pantas atau tidaknya seseorang untuk menjabat sebagai komisaris.

Hal ini perlu untuk menjadi pemahaman bersama bahwa perusahaan, khususnya BUMN, bukanlah warung kelontong yang dengan mudahnya memilih dan menunjuk orang-orang di dalamnya untuk menjalankan bisnis tersebut.

Sebagai informasi tambahan, Indonesia merupakan satu dari banyak negara di dunia yang menganut two-tier board structure di dalam struktur manajemen kuncinya. Yang artinya, adanya pemisahan fungsi dan tugas di antara para direksi dan komisaris. Dalam konteks two-tier board structure tersebut, kita dapat mudah untuk menemukan jabatan khusus yang diemban oleh para direksi, seperti direktur keuangan, direktur kepatuhan, direktur pemasaran, direktur sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Tetapi bagi komisaris, kita tidak akan pernah menemukan adanya komisaris yang bertugas dan memiliki tanggung jawab secara khusus dalam aspek keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang dapat disimpulkan, antara satu komisaris dengan para komisaris yang lain memiliki fungsi dan tugas yang relatif sama, dan salah satu yang utama yaitu melakukan fungsi pengawasan atas tugas dan kinerja para direksi.

Setidaknya, hal tersebut dapat digunakan untuk kembali mempertanyakan maksud dari apa yang disampaikan oleh Erick Tohir selaku Menteri BUMN atas ditunjuknya Abdee 'Slank' sebagai komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Yang mana, ditunjuknya yang bersangkutan sebagai komisaris dengan pertimbangan pengalaman lama yang dimiliki sebagai musisi akan meningkatkan kualitas konten lokal dalam negeri.

Padahal dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, komisaris dituntut untuk memahami prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), dan juga memiliki pemahaman yang sangat baik akan bisnis dan manajemen. Dan apabila memperluas digitalisasi konten menjadi bagian dari strategi perusahaan ke depan, maka hal tersebut akan "digodok" dan sepenuhnya menjadi ranah para manajer perusahaan dan direksi, bukan komisaris.

Tentu kontroversi atas masuknya Abdee 'Slank' dan banyak para pendukung Joko Widodo di dalam jajaran komisaris BUMN bukanlah hal yang baru. Pemerintah sudah perlu menyadari bahwa meskipun pemerintah menjadi pemegang saham BUMN, tetapi rakyatlah sebenarnya para pemegang saham tersebut. Baik dan buruk kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan berimbas terhadap masyarakat, dan baik atau buruknya kinerja perusahaan ke depan dapat terlihat dari siapa orang-orang yang menduduki posisi sebagai direksi dan komisaris saat ini.

Untuk itu, pemerintah juga perlu untuk lebih hati-hati dalam menunjuk seseorang dalam mengisi jabatan prestisius ini. Kalau pada akhirnya pemerintah menunjuk seseorang menjadi komisaris didasari atas dukungannya pada pemilu sebelumnya, maka pemerintah juga harus memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki pemahaman sangat baik akan GCG dan mampu menjalankan fungsi pengawasan yang sempurna.

Akhirnya, bagi orang-orang yang terpilih sebagai komisaris di BUMN melalui "jalur khusus", setidaknya mereka dapat dikatakan lebih dekat dalam mendapatkan harta dan tahta yang diimpi-impikan. Sehingga, dalam menjalankan tugas barunya sebagai komisaris, diharapkan orang-orang tersebut sudah seharusnya mampu menghindarkan dirinya untuk tidak kembali dalam politik praktis dan bekerja sungguh-sungguh dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Dan, atas pekerjaan barunya, dengan penuh harapan, orang-orang baik tersebut tidak akan pernah menjadi contoh lain akan hancurnya kehidupan seseorang akan harta dan tahta. Amin.

Ali Riza Fahlevi professional business consultant, peneliti, dan akuntan; sedang menempuh pendidikan doktoral dalam bidang akuntansi di Universitas Indonesia