Kolom

"Lockdown" atau Membenahi Sistem Pencegahan?

Abas Zahrotin - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 16:08 WIB
Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, karantina mikro diterapkan di RT 4/9 Kecamatan Pondok Karya, Tangerang Selatan.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Sejumlah daerah mempertimbangkan lockdown sebagai salah satu kunci penanganan Covid-19. Tetapi, status lockdown justru berpotensi untuk menjatuhkan dunia usaha dan memberi pengaruh negatif bagi perekonomian. Jika pembatasan sosial memberi pengaruh signifikan terhadap dunia usaha, tentu lockdown akan membawa keadaan lebih buruk secara ekonomi. Tetapi perlu juga diperhatikan dalam beberapa pekan terakhir kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan tajam.

Pakar epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai pada level herd stupidity. Istilah ini merupakan antitesis dari herd immunity yang berarti adanya sikap abai pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya Covid-19. Secara lugas, Riono bahkan menyebut tindakan ini sebagai kebodohan yang sifatnya kolektif.

Jika persoalannya pada pemerintah dan masyarakatnya, sebagaimana digambarkan Pandu Riono, maka yang diperbaiki adalah sistem pencegahannya, bukan pada opsi lockdown yang akan memiliki dampak ekonomi.

Sejak Januari lalu, pemerintah fokus pada langkah vaksinasi dan upaya percepatan vaksin di berbagai daerah. Tetapi, untuk upaya dasar, yakni penguatan kesadaran publik dalam menaati protokol kesehatan menunjukkan angka penurunan. Hal ini bisa dilihat, sebelumnya aparat gabungan aktif melakukan razia masker, razia protokol kesehatan di berbagai daerah, bahkan termasuk membubarkan kerumunan. Namun sejak vaksin muncul, kegiatan pencegahan ini menurun.

Jika secara kurva jumlah terpapar sudah mencapai angka yang tinggi, dibuktikan dengan banyaknya kasus yang terjadi, maka upaya ini kembali harus dilakukan. Percepatan distribusi vaksin harus didukung dengan upaya pencegahan yang semakin masif juga. Karakter masyarakat Indonesia memang sedikit sulit untuk diatur, namun dengan ketegasan pemerintah, khususnya aparat terkait, apalagi dengan sanksi yang jelas dan tegas, maka pelanggaran protokol kesehatan dapat ditekan dan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan kebiasaan baru.

Pada 21 Juni, data dari pemerintah menunjukkan kenaikan yang tertinggi selama pandemi Covid-19 menyerang negara ini, yakni mencapai angka 14.536. Angka ini menunjukkan bahwa paparan Covid-19 lebih mengganas dari sebelumnya. Apalagi munculnya varian baru yang konon lebih cepat penularannya. Meski demikian, angka ini ternyata tidak memberi dampak signifikan bagi penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Masyarakat masih cenderung abai, apalagi dengan tidak adanya ketegasan sanksi atau razia yang dilakukan pemerintah.

Jika opsi lockdown diterapkan untuk mengatasi kasus ini, maka ada kemungkinan angka terpapar mengalami penurunan, tetapi tidak menutup kemungkinan situasi terbalik terjadi pada kondisi perekonomian nasional, utamanya dunia usaha yang harus membatasi operasional usahanya. Target Kementerian Keuangan untuk mencapai angka 7,1 persen hingga 8,3 persen pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2021 kemungkinan sulit tercapai.

Pengaruh angka paparan Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Hal terbukti dari data yang dilansir Kementerian Keuangan pada Kuartal I - 2021 yang melakukan koreksi akibat kenaikan angka terpapar Covid-19. Meskipun pada awal Kuartal II - 2021 pertumbuhan ekonomi sudah terlihat cukup bagus, namun prediksi penurunan dari target dapat terjadi.

Konsumsi rumah tangga pada awal Kuartal II mengalami pertumbuhan 6-6,8 persen dan konsumsi pemerintah berada di angka 8,1-9,7 persen. Memulai Kuartal II - 2021 dengan bagus, tetapi pada jelang tutup Kuartal II angka Covid-19 melonjak di berbagai daerah. Kemenkeu yang berupaya mencapai double digit grow pada range 9,4-11,1 persen akan sulit tercapai.

Lonjakan Covid-19 jika dibarengi dengan opsi lockdown, maka dipastikan akan mengalami pertumbuhan negatif pada perekonomian. Padahal, dunia usaha sedang mengalami geliat kebangkitan secara umum. Data angka ekspor misalnya, pada April sudah mengalami pertumbuhan di atas 50 persen, pada lingkup ritel mengalami perbaikan di angka 188. Penjualan mobil ritel bahkan naik 227 persen (year on year).

Paling parah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia tengah dihadapkan pada potensi taper tantrum. Kebijakan ini mengurangi nilai pembelian aset (obligasi atau quantitative easing-QE) oleh The Fed. Dampaknya, aliran modal keluar dari negara emerging market, termasuk Indonesia, akan kembali ke AS. Tentu hal tersebut akan memicu gejolak pasar keuangan di tingkat nasional.

Pada tingkat nasional, Sri Mulyani sendiri menggenjot konsumsi rumah tangga. Kontribusi elemen ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi. Kontribusi elemen ini memiliki ketergantungan dengan angka Covid-19 dan langkah pemerintah. Jika opsi lockdown ditetapkan, maka sektor ini yang paling merasakan dampaknya. Pertumbuhan angka konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan seiring dengan pembatasan diberbagai bidang, termasuk dunia usaha.

Dengan pertimbangan kondisi dan pertumbuhan ekonomi, maka pilihan paling tepat dalam kebijakan pemerintah adalah menetapkan langkah pencegahan yang tegas dan tepat. Aparat negara, baik sipil maupun militer bersama-sama menertibkan publik tentang protokol kesehatan. Hal ini didukung dengan laju percepatan vaksinasi yang dapat mencapai target untuk terbentuknya herd immunity yakni di atas 70 persen.

Abas Zahrotin Ketua BPC HIPMI Temanggung, Rektor STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

(mmu/mmu)