Kolom

Keteledoran dan Keteladanan Penanganan Covid-19 di Madura

Abdul Hamid Al-mansury - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 14:26 WIB
Tiga Puskesmas di Bangkalan Kembali Buka
Sebuah puskesmas di salah satu kecamatan di Bangkalan (Foto: dok. Polda Jatim)
Jakarta -

Sebelum libur Hari Raya Idul Fitri, secara resmi pemerintah telah menetapkan dan mengumumkan larangan mudik, termasuk bagi warga Madura yang ada di perantauan. Tidak sampai sebulan dari Hari Raya Idul Fitri, jumlah kasus positif dan orang meninggal karena Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura melonjak drastis dan pada akhirnya Bangkalan, ditetapkan sebagai zona merah. Per Selasa (22/6) yang terkonfirmasi berjumlah 3024 orang dengan tambahan 78 orang, aktif 969 orang dengan tambahan 28 orang, sembuh 1758 orang dengan tambahan 44 orang, serta meninggal 297 orang dengan tambahan 6 orang.

Masih jelas teringat di ingatan saya pada H+4 Lebaran, Senin (17/5), teman saya mengunggah hasil tangkapan layar sebuah berita di status WhatsApp-nya. Gubernur Jatim: Orang Madura Sakti-sakti. Itulah penggalan judul berita tersebut yang membuat saya tergelitik untuk mencari dan membaca beritanya secara lengkap.

Di beberapa media massa elektronik yang saya baca bahwa di Jawa Timur pemudik yang dicegat dan dinyatakan positif Covid-19 berjumlah 38 orang yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur, namun nihil pemudik Covid-19 di pos penyekatan Suramadu. Pertanyaannya, kenapa antara berita tersebut dengan kondisi saat ini malah berbanding terbalik?

Mari kita breakdown! Pemerintah pusat sudah melarang mudik. Larangan hanya sekadar larangan tanpa ada kepatuhan dari masyarakat dan keseriusan dari pemerintah dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19, karena kenyataannya masih banyak juga yang berhasil mudik tanpa penyekatan sama sekali. Misalnya, ada beberapa orang tetangga saya di dusun yang berhasil mudik dari Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Mereka bercerita bahwa mereka tidak sekali pun mengalami penyekatan di jalan menuju Madura, bahkan, kata mereka, petugas di pos penyekatan Suramadu hanya sibuk main smartphone masing-masing.

Setelah kondisi penyebaran Covid-19 di Bangkalan semakin parah, pemerintah mengambil kebijakan penyekatan terhadap orang Madura di Suramadu untuk dilakukan tes swab antigen. Namun, kebijakan tersebut terlambat karena sejatinya penyekatan tersebut dilakukan saat berlakunya pelarangan mudik Lebaran. Meskipun terlambat, sudah cukup menghilangkan "kesaktian" orang Madura.

Gayung pun bersambut. Pada Senin (21/6), ratusan warga Madura melakukan aksi di depan Balai Kota Surabaya dengan tajuk "Demonstrasi Akbar Madura Melawan". Tidak cukup di situ, perlawanan orang Madura juga ditunjukkan dengan aksi vandalisme, sebagaimana videonya banyak tersebar diberbagai platform media sosial, yaitu aksi perusakan terhadap fasilitas posko penyekatan yang digunakan petugas untuk melakukan tes swab antigen. Menanggapi hal ini, Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa penyekatan Suramadu harus tetap dilakukan.

Bagi saya, wajar-wajar saja jika orang Madura melakukan perlawanan baik yang berbentuk demonstrasi maupun vandalisme, karena orang Madura memiliki karakter yang keras dan pemberani. Kalau berbicara karakter, maka pendekatannya harus dari hati ke hati. Sekeras apapun karakter manusia mereka juga memiliki hati. Jadi, pemerintah tidak cukup hanya menggunakan pendekatan regulasi kepada masyarakat Madura; pemerintah harus berempati, mengayomi, dan memberikan keteladanan karena tiada ketaatan tanpa keteladanan.

Sejauh pengamatan saya, masyarakat Madura di kalangan bawah, terutama yang berpendidikan rendah, cenderung tidak percaya terhadap adanya Covid-19. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka abai terhadap prokes. Jika demikian, maka pemerintah harus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait Covid-19. Saya sangat mengapresiasi Tretan Muslim, seorang komedian asal Bangkalan yang dengan komedinya memberikan edukasi terkait Covid-19 pasca terjadinya aksi akbar.

Jadi, di sini saya ingin mengatakan bahwa penanganan Covid-19 di Madura tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu menggandeng berbagai kalangan yang berpengaruh, seperti kiai, klebun (kepala desa), hingga komedian baik dalam memberikan keteladanan maupun edukasi dan sosialisasi.

Abdul Hamid Al-mansury orang Madura, alumni MBS, IAI Tazkia, Bogor

(mmu/mmu)