Kolom

Vaksinasi dan Lisensi Penanganan Pandemi

Satria Aji Imawan - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 12:30 WIB
Vaksinasi COVID-19 di Banyuwangi terus digenjot. Sasarannya terus diperluas hingga menjangkau kalangan santri.
Vaksinasi Covid-19 di Banyuwangi (Foto: Ardian Fanani/detikcom)
Jakarta -

Perhelatan Euro 2020 yang berlangsung di Budapest, Hungaria membuat banyak publik mengernyitkan dahi. Aturan protokol penonton yang mengharuskan adanya jaga jarak, tidak berjalan semestinya. Bayangkan, kapasitas stadion yang berisi 65,000 terisi penuh. Tak pelak, banyak pihak kemudian bertanya mengapa hal itu bisa terjadi.

Usut punya usut, ternyata Pemerintah Hungaria telah mencapai target vaksinasi sesuai standar World Health Organization (WHO). Jika WHO mematok standar vaksinasi sebesar 70% per 100 orang di sebuah negara sebagai membuka pembatasan sosial, maka Pemerintah Hungaria telah mencatatkan angka 97,6% rasio vaksin per 100 orang per Juni 2021. Dengan persentase seperti ini, tidak heran kemudian laga yang melibatkan Hungaria di Budapest "diizinkan" untuk dihadiri sebanyak 65,000 penonton di stadion.

Pemandangan berbeda terjadi di Indonesia. Alih-alih mencapai target vaksinasi 70% per 100 orang, Indonesia justru menghadapi varian baru, yang disinyalir berasal dari India. Jika melihat ketercapaian vaksinasi, tentu hal ini mengkhawatirkan. Data Kementerian Kesehatan per Maret 2021 menunjukkan bahwa Indonesia baru mencatat 8.687.796 orang atau sekitar 4,78% dari sekitar 270 juta orang. Jumlah ini jauh dari ekspektasi yang dicanangkan, yaitu sebanyak satu juta orang per hari demi mencapai target vaksinasi 70% penduduk pada Agustus 2021.

Target vaksinasi tak pelak menjadi sorotan ketimbang protokol kesehatan. Sebab, Pemerintah Indonesia sudah lama menggunakan istilah "new normal" sebagai pembukaan ruang-ruang sosial-ekonomi. Harapannya, tentu saja target vaksinasi tercapai, hal yang belum terjadi hingga gelombang kedua datang.

Kini pemerintah dihadapkan pada dua fokus yang beriringan, yaitu percepatan vaksinasi dan kembali mencegah penularan masif gelombang kedua. Hal ini beresiko. Publik tentu masih ingat saat awal pandemi ketika pemerintah gamang menentukan fokus arah kebijakan pandemi, apakah kesehatan atau ekonomi. Kala itu, fokus yang bercabang menghasilkan lose-lose situation karena pilihan pemulihan ekonomi tidak membuahkan hasil, begitu pun output kesehatan yang juga jauh dari harapan.

Situasi demikian membuat Pemerintah Indonesia harus menyiapkan cara yang sangat strategis untuk mengontrol penularan serta mempercepat vaksinasi. Kedua arah kebijakan ini harus dilakukan secara maksimal, sebab skema lose-lose situation bisa kembali terulang. Tentu hal ini ingin kita hindari, apalagi ekonomi sudah mulai pulih dan target vaksinasi sedang berjalan.

Kita tidak ingin Indonesia menjadi replika situasi gelombang kedua yang terjadi di India. Namun, di sisi lain, kita tidak ingin momentum kebangkitan ekonomi dirusak oleh kembalinya Indonesia kepada skema pembatasan sosial.

Menggapai Lisensi

Kondisi pelik ini membuat Indonesia harus melakukan respons cepat. Sebab disadari atau tidak, Indonesia juga masuk ke dalam perlombaan lisensi penanganan pandemi Covid-19. Lisensi ini tidak diartikan sebagai menurunnya angka penularan dari virus. Sebaliknya, lisensi ini menekankan pada ketercapaian standar vaksinasi yang diberlakukan oleh WHO sebagai syarat sebuah negara untuk melakukan aktivitas sosial-ekonominya "mendekati" situasi normal.

Hal ini menyebabkan ukuran pandemi Covid-19 bukan lagi berkutat pada angka penularan, melainkan seberapa jauh angka vaksinasi 70% dari populasi tercapai. Sehingga, selain menegakkan lagi protokol kesehatan, akselerasi vaksinasi mutlak dilakukan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat vaksinasi adalah pembenahan data. Selama ini, data yang dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan vaksinasi adalah data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal, kemutakhiran data KTP kerap diragukan. Hambatan seperti ini semestinya direspons dengan cara lain updating data. Misalnya, di samping data KTP, pemerintah dapat menggunakan cara jemput bola atau door-to-door melalui blusukan ke daerah-daerah yang belum terjangkau internet. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan data tracing Covid-19 atau data lingkaran sosial penyintas Covid-19.

Cara tradisional penerapan kebijakan publik seperti ini agaknya lebih masuk akal ketimbang upaya digital yang masih penuh tanda tanya. Terlebih, Indonesia memiliki masalah integrasi data kependudukan yang tidak update. Tentunya, komitmen birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah menjadi syarat selanjutnya agar upaya jemput bola, door-to-door, dan blusukan di dalam mencapai vaksinasi 70% berhasil.

Skema dan usaha seperti ini dapat menjadi ikhtiar bangsa kita di dalam tidak hanya percepatan target vaksinasi 70% untuk memperoleh lisensi membuka sekat sosial-ekonomi, namun juga menggapai herd immunity. Gelombang kedua Covid-19 dapat dijadikan pijakan untuk melompat lebih jauh dari sekadar mengatasi penularan. Lompatan yang akan menjadi pijakan pemulihan total sosial-ekonomi sekaligus menjadi bukti ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi Covid-19.

Satria Aji Imawan SIP, MPA akademisi Sekolah Pascasarjana Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

(mmu/mmu)