Wacana tiga periode masih saja didengungkan. Kali ini oleh grup yang menamakan diri "Seknas Jokpro 2024". Singkatan dari Jokowi-Prabowo.
Formasi ini dianggap tidak masuk akal. Aneh, kata Sufmi Dasco, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI. Publik mengamini ucapan Dasco. Kenapa? Selain tidak ada dasar hukumnya, Prabowo tidak bakal mau jadi cawapres.
Sebelum Pilpres 2019 lalu, datang seorang pejabat, sosok yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditemani dua pengusaha keturunan, pejabat ini minta Prabowo jadi cawapres Jokowi. Ditolak!
2024, Prabowo merasa pesaing beratnya yaitu Pak Jokowi, tidak nyalon lagi. Ini peluang. Prabowo makin percaya diri. Terutama ketika persiapan logistik sudah sangat memadai. Publik harus tahu: Prabowo ingin jadi presiden, bukan wapres. Dua kali nyapres, mosok mau jadi cawapres. Apa kata dunia?
Presiden Jokowi dalam dua kali kesempatan tegas menyatakan: tidak setuju tiga periode. Pertama, itu menampar muka saya. Kedua, itu cari muka. Ketiga, itu mau menjerumuskan. Tegas: Nggak mau! Bahkan Presiden Jokowi juga menolak dilakukan amandemen UUD 45. Meski sejumlah pihak ada yang meragukan, tapi kali ini kesempatan untuk tiga periode memang betul-betul tidak ada.
Katakanlah itu test the water. Sejumlah orang mencoba mau lihat riak gelombang. Membaca reaksi rakyat. Faktanya, beberapa kali survei mengungkapkan hasilnya: lebih dari 80 persen rakyat menolak presiden tiga periode.
Wacana presiden tiga periode juga pernah muncul di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lagi-lagi, ini didengungkan oleh segelintir orang di lingkaran dekat SBY yang tidak siap untuk pensiun. Tidak bersedia bergiliran mengurus negara.
Presiden tiga periode dianggap pertama, berkhianat terhadap reformasi. Kedua, sebagai bentuk nyata adanya kemunduran demokrasi. Ketiga, membuka kembali lebar-lebar praktek KKN. Keempat, mendorong lahirnya kekuasaan otoriter. Rakyat sudah trauma. Cukup di Orde Lama dan di Orde Baru saja. Tak perlu lagi diwariskan.
Pak Jokowi tahu itu. Maka, beliau dengan sangat tegas menolaknya. Clear! Walaupun ada segelintir orang di sekitar Istana yang selama ini ikut menikmati kue kekuasaan sepertinya tidak siap kehilangan posisi dan jatah kekuasaan.
Satu hal yang menjadi faktor utama dan paling menentukan yaitu bahwa PDIP tidak setuju presiden tiga periode. Terutama ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Kunci utamanya ada di PDIP.
Megawati sudah sepuh. Saatnya memikirkan regenerasi partai. Puluhan tahun Megawati menyiapkan Puan Maharani, baik sebagai calon ketua partai, maupun calon pemimpin bangsa. Kesempatan ini akan tertutup jika presiden tiga periode.
Bayangkan, jika Presiden Jokowi tiga periode, lalu empat periode, kemudian presiden seumur hidup, betapa makin kuatnya kekuasaan seorang Presiden di masa yang akan datang. Dan ini akan membuka peluang bagi kader-kader PDIP untuk mendorong, mendesak dan memaksa Presiden Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP. Bagi Megawati, tentu ini yang paling dikhawatirkan.
Kekhawatiran yang sama juga muncul terkait manuver Ganjar Pranowo yang berupaya menyingkirkan Puan Maharani dari bursa Pilpres 2024. Terendus, dan Ganjar terpental. Tapi, nampaknya Ganjar melawan. Munculnya gerakan "Ganjarist" baru-baru ini dibaca publik sebagai bentuk nyata perlawanan itu.
Terhadap Ganjar maupun presiden tiga periode, PDIP sepertinya kukuh dengan keputusannya: menolak!
Kalau presiden menolak, PDIP menolak, dan rakyat juga menolak, mana mungkin akan terjadi?
Deklarasi "Seknas Jokpro 2024" Sabtu kemarin itu (19/6) tidak rasional juga tidak realistis. Bahasa milenialnya: utopia! Tapi, kalau sekedar ramai-ramai, boleh saja sih. Namanya juga hidup di alam demokrasi.
Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Simak video 'Jokowi Sudah Nolak, Kenapa Jokpro Ngebet 3 Periode?':
