Kolom

Maudy Ayunda, Zahra, dan Bonus Demografi

Kartini Laras Makmur - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 14:30 WIB
Maudy Ayunda saat wisuda S2 (Foto: Instagram/@maudyayunda)
Jakarta -
Belum lama ini, lini masa media sosial ramai dihiasi wajah ayu Maudy Ayunda. Artis multitalenta itu baru saja menyelesaikan studi masternya di kampus bergengsi dunia, Stanford University. Masih terngiang rasanya saat ia dilanda kebingungan memilih antara Stanford atau Harvard untuk menempuh jenjang S2. Sebelumnya, tanpa kegalauan ia mendaftar ke Oxford University untuk meraih gelar sarjana, kemudian lulus dengan predikat cum laude.

Keberhasilan Maudy menyelesaikan pendidikan di kampus-kampus unggulan dunia itu begitu menginspirasi sehingga ramai dibicarakan orang di dunia maya maupun dunia nyata. Dengan memiliki pendidikan berkualitas, jelas masa depan cerah memancar dari wajah Maudy. Ia diyakini akan banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini.

Sayangnya, apa yang diraih Maudy Ayunda bagi sebagian perempuan Indonesia seusianya hanyalah harapan kosong. Pasalnya, masih banyak perempuan muda di negeri ini yang justru perjuangannya bukan untuk meraih predikat cum laude di kampus utama dunia. Melainkan, 'sekadar' untuk tidak segera dinikahkan orangtuanya sehingga bisa tetap mengenyam pendidikan. Kurang lebih seperti yang tergambar melalui kehidupan Zahra, tokoh istri ketiga dalam sinetron Suara Hati Istri yang juga sempat ramai menuai polemik lantaran pemerannya masih berusia anak.

Zahra menjadi potret kebanyakan perempuan muda di Indonesia yang masih terbelit problema perkawinan anak. Menurut laporan yang dibuat UNICEF bersama BPS, Bappenas, dan PUSKAPA, pada 2018 satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Artinya, lebih dari 1,2 juta orang. Jumlah itu bukanlah angka yang sedikit, sehingga tak mengejutkan jika Indonesia masuk daftar 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Dapat dibayangkan jika seorang anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah mengejar cita-citanya terpaksa harus terkungkung kehidupan rumah tangga. Akibatnya, sebagaimana hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), perempuan demikian lebih mungkin untuk bekerja di sektor informal dan karenanya menjadi lebih rentan dibandingkan dengan perempuan yang menikah setelah 18 tahun dan memiliki pekerjaan yang layak.

Belum lagi jika dikaitkan dengan aspek kesehatan. Anak-anak perempuan yang menikah ketika usia sekolah, hanya sekitar 22 persen saja yang mengakses fasilitas kesehatan saat hamil dan melahirkan. Sudah hamil di usia yang terlalu muda, melahirkan tak dibantu tenaga kesehatan pula. Ini mengarahkan pada masalah pelik lainnya: angka kematian ibu (AKI).

Terkait AKI, Indonesia telah gagal mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 lalu. Sebagaimana diketahui, MDGs 2015 menargetkan penurunan rasio AKI hingga tiga perempat dari tahun 1990, merujuk Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) berarti sekitar 110 orang per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara, Indonesia baru mampu menurunkan secara perlahan menjadi sebanyak 305 orang ibu meninggal per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015.

Data terakhir di tahun 2017, Bank Dunia menyebut Indonesia berhasil menurunkan AKI menjadi 177 per 100 ribu kelahiran hidup. Namun angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.
Jendela Peluang

Sesungguhnya, saat ini penduduk Indonesia didominasi kalangan muda seusia Maudy Ayunda maupun Zahra. Hasil survei penduduk tahun 2020 memperlihatkan bahwa sesungguhnya Indonesia sudah berada di puncak jendela peluang yang bisa menjadi bonus demografi. Sebab, penduduk usia produktif 15-64 tahun sudah mencapai lebih dari 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 191 juta. Dan, lebih dari separuh total penduduk Indonesia adalah gen-z serta milenial.

Pengalaman negara-negara yang mendapatkan bonus demografi, laju pertumbuhan ekonomi mereka di atas 7-8%, bahkan mencapai double digit selama periode jendela peluang itu. Keniscayaan ini karena tenaga kerja usia produktif memiliki pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri. Kaum muda itu mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjadi motor ekonomi.

Contohnya, Korea Selatan yang tonggak kemerdekaannya hanya selang dua hari dari Indonesia. Di era '50an, Korsel dan Indonesia sama-sama negara miskin. Namun, kemampuannya mengolah jendela peluang lonjakan penduduk produktif, membuat mereka menikmati gurihnya bonus demografi. Hasilnya, teknologi buatan Korsel tak kalah canggih dibanding negara-negara yang maju lebih dulu seperti Eropa dan Amerika Serikat.

Budaya pop mereka pun menjadi dagangan laris manis yang digandrungi pemuda sedunia. Bahkan, restoran cepat saji seperti McD pun menjual ketenaran boy band BTS, untuk membalikkan pendapatannya yang menurun akibat pandemi di 50 negara.

Namun, ada pula negara seperti Brazil dan Afrika Selatan yang dianggap gagal mengelola jendela peluang sehingga mendapat bencana demografi. Ledakan penduduk usia produktif yang pada kenyataannya tidak produktif membuat kedua negara mengalami resesi ekonomi. Akibatnya, pemerintah terpaksa memprioritaskan alokasi sumber daya untuk kebutuhan jaring pengaman sosial dan pensiun. Defisit anggaran negara pun membengkak sehingga pada akhirnya pemerintah malah tidak mampu menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, infrastruktur, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Sebelum terlambat, pemerintah bersama para pemangku kepentingan di Indonesia harus memastikan kesiapan menyambut jendela peluang. Yaitu, dengan memutus kemiskinan, menjamin akses pendidikan dan lapangan pekerjaan, serta memberikan perlindungan anak.

Sehingga, semakin banyak anak Indonesia (baik perempuan maupun laki-laki) yang memiliki pendidikan berkualitas seperti Maudy Ayunda, bukan sebaliknya, gen-z dan milenial yang mengalami pahitnya hidup putus sekolah kemudian terjebak dalam pernikahan anak seperti Zahra. Maka, kita pun bisa optimis Indonesia akan menikmati bonus demografi seperti Korea Selatan, bukan terjerumus dalam bencana demografi seperti yang dialami Brazil dan Afrika Selatan.

Kartini Laras Makmur Ketua Koalisi Muda Kependudukan, mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

(mmu/mmu)