Kolom

Menagih Sikap Tegas Dewan Pengawas KPK

Indah Nadilla - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 15:30 WIB
Tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK terus mendapat sorotan. Kali ini sejumlah mahasiswa mendatangi gedung KPK mengkritik kebijakan TWK tersebut.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -
Polemik soal nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih berlanjut. Ketua KPK Firli Bahuri melalui keputusan akhirnya memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Ke-51 pegawai itu dinilai tidak lagi bisa dibina. Sementara, 24 pegawai lainnya masih dianggap layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi tiga lembaga penting yaitu KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN-RB). Langkah KPK itu sontak menuai kekecewaan publik. Apalagi, pasca pernyataan Presiden Joko Widodo, muncul harapan nasib baik berpihak pada para pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Nyatanya, sekalipun Jokowi telah menyatakan bahwa hasil TWK tak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai, 51 dari 75 peserta yang tak lolos tes tetap diberhentikan. Langkah dan Keputusan KPK Nomor 652 Tahun 2021 itu pun dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap presiden dan telah berani menentang sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Ketua KPK yang dinilai tidak transparan dan akuntabel ini menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, apalagi para pegawai yang dibebastugaskan merupakan personel yang memiliki kualitas dan kuantitas nyata semasa melakukan tugasnya sebagai peruntuh benteng korupsi di Tanah Air. Banyak pihak yang meminta agar TWK yang dilakukan oleh KPK diaudit kembali, karena banyaknya soal-soal yang tidak memenuhi standarisasi dan cukup melenceng dari ranah dan tujuan TWK.

Pertanyaan aneh itu seperti pilih Al-Quran atau Pancasila, maukah melepas hijab, dan pertanyaan tidak senonoh lainnya. Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN di kemudian hari.

Lantas bagaimana aksi atau tanggapan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam menyikapi keprihatinan terhadap lembaga antikorupsi Indonesia ini? Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewas KPK dalam Pasal 37B UU KPK ialah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta menerima dan menindaklanjuti apabila adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Artinya, Dewas berhak menegur dan menanyakan kepada Pimpinan KPK ketika proses ditemukan sejumlah fakta dan gejolak publik yang semakin menguat sejak polemik TWK sebagai syarat mutlak untuk pengalihstatusan pegawai KPK menjadi ASN.

Itu sebabnya, desakan terhadap Dewas KPK untuk sesegera mungkin mengusut pelanggaran etik yang terjadi terkait polemik TWK ini dan agar pimpinan KPK untuk segera diperiksa harus segera dieksekusi. Hal ini karena KPK dinilai telah berada di ambang kehancuran dan pembusukan. Sudah sepantasnya kini Dewas KPK bergerak cepat dalam menjalankan tanduk kepemimpinannya.

Mengambil Langkah Bijak

Dewas KPK semestinya profesional dalam menyikapi kegaduhan lembaga anti-rasuah ini. Dewas KPK harus mencengkeramkan kukunya untuk membongkar kebusukan dan ketidakadilan terhadap 75 pegawai KPK tersebut.

Menyikapi hal ini Dewas KPK dapat berpatokan terhadap putusan uji formil dan materiil Undang-Undang KPK, yaitu Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang mana Mahkamah Konstitusi telah menegaskan sebagai berikut: Adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak dan kewajiban pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Oleh sebab itu, Dewas KPK dituntut untuk segera mengambil langkah bijak, dikarenakan 75 pegawai KPK yang hak dan kewajibannya telah dirugikan ini sudah mengabdi lama di KPK dan telah memiliki dedikasi yang cukup tinggi dalam pemberantasan kasus korupsi yang begitu menggurita di Indonesia.

Pembebasan tugas yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap 75 pegawai ini sesungguhnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran yang paling mendasar adalah hak para pegawai dalam hubungan kerja. Proses hubungan dan perjanjian kerja sesungguhnya sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang dan memiliki mekanisme tertentu. Maka TWK yang dilaksanakan oleh Pimpinan KPK tidak semata dapat menjadi acuan dalam pemutusan hubungan kerja tersebut.

Dewas KPK seharusnya sangat jeli memerhatikan kasus ini, karena adanya tanggung jawab moril yang cukup besar yang harus sesegera mungkin diselesaikan. Apabila Dewas KPK menyakini bahwa TWK yang dilaksanakan oleh lembaga anti-rasuah itu tidak sesuai dengan prosedur dan sudah dipastikan sesat, maka segeralah proses oknum-oknum yang telah melecehkan nama baik KPK. Namun sangat disayangkan hingga kini tidak banyak aksi dan suara yang dikeluarkan oleh para Dewas KPK untuk memecahkan ketidakadilan ini. Terutama nasib ke-51 pegawai KPK masih digantung dan masih berjuang untuk mendapatkan kembali haknya.

Jika Dewas KPK masih tetap terus bungkam dan tidak secepatnya menyelesaikan persoalan ini, maka bisa dipastikan kepercayaan masyarakat terhadap peran Dewas KPK akan semakin pudar bahkan tidak lagi menganggap adanya kedudukan para Dewas di lembaga anti-rasuah itu. Parahnya lagi masyarakat akan semakin menduga-duga adanya peranan Dewas KPK dalam pembebas tugasan 75 pegawai ini. Wahai para Dewas KPK, segeralah mengambil tindakan, dan bersuara untuk Indonesia.

Persoalan ini sebetulnya bukan hanya terletak pada 75 pegawai KPK saja, tapi ini bicara soal masa depan pemberantasan korupsi yang semakin dilumpuhkan oleh segenap pimpinan KPK hari ini sebagai bentuk skenario terakhir mematikan KPK. Jangan sampai suatu saat terucap bahwa Dewas periode perdana ini merupakan Dewas yang tidak berani mengontrol kinerja para pimpinan KPK dalam memberangus korupsi, karena adanya kolaborasi nyata yang telah direncanakan antara Pimpinan KPK dan Dewas.

Indah Nadilla, S.H
peneliti pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

(mmu/mmu)