Kolom

Menata Ruang Pemulihan Ekonomi

Adhi Nugroho - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 15:12 WIB
Pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2021 diramal tembus 7%. BI menyebut hal ini karena pemulihan di sektor pendukung turut mendorong ekonomi nasional.
Foto ilustrasi: Agung Pambudhy
Jakarta -

Di pengujung kuartal II-2021, ruang pemulihan ekonomi tampak semakin terbuka. Sejumlah indikator menegaskan roda ekonomi tengah berputar di trek yang benar. Terkini, neraca pembayaran kuartal I-2021 mencatat surplus US$ 4,1 miliar, setelah mengalami defisit US$ 0,2 miliar pada kuartal sebelumnya.

Capaian positif itu mempertebal posisi cadangan devisa menjadi US$ 137,1 miliar, atau setara dengan 9,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Neraca pembayaran merangkum seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk di suatu negara dengan penduduk di negara lainnya. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi pada neraca pembayaran diyakini sebagai tolok ukur ketahanan eksternal.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, ada tiga catatan penting yang patut dicermati pada surplus neraca pembayaran kali ini.

Pertama, menjaga momentum perbaikan ekspor. Nilai ekspor nonmigas pada kuartal I-2021 menembus angka US$ 46,4 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. Ekspor sepuluh komoditas utama tumbuh 24,6% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif 11,5% (y-o-y) pada kuartal sebelumnya.

Apiknya kinerja ekspor tidak lepas dari berlanjutnya tren apresiasi harga komoditas, seperti minyak kelapa sawit, batubara, pakaian, dan kimia organik. Ruang akselerasi ekspor pun masih terbuka, paling tidak hingga akhir tahun.

Alasannya, perbaikan ekonomi negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), lebih cepat dari prakiraan sebelumnya. Bank Sentral AS merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini, dari semula 3,7%—5,0% pada Desember 2020 menjadi 5,8%—6,6% pada Maret 2021. Sementara Tiongkok menargetkan angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% pada 2021.

Dari sisi regulasi, Peraturan Menteri Perdagangan No.17/2021 yang baru diketok palu diyakini bakal menjaga sikap optimis eksportir. Pada beleid itu, eksportir yang bereputasi baik mendapat stimulus berupa persetujuan izin secara otomatis.

Dari sisi pembiayaan, Bank Indonesia (BI) juga telah menambahkan wesel ekspor ke dalam cakupan surat berharga milik perbankan dalam formula Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Upaya itu akan memberi stimulus bagi perbankan untuk lebih aktif membiayai aktivitas ekspor.

Menjaga Momentum

Kedua, mempertahankan kepercayaan investor. Nilai sementara investasi langsung pada kuartal I-2021 mencatat surplus US$ 4,1 miliar. Capaian ini seakan mengafirmasi putusan tiga lembaga pemeringkat investasi internasional—S&P, R&I, dan Fitch—yang sebelumnya kompak mempertahankan peringkat investasi Indonesia di tingkat layak investasi (investment grade).

Untuk menjaga momentum, agenda reformasi struktural berupa penyederhanaan dan percepatan izin investasi mesti dilanjutkan hingga ke tingkat daerah. Ini peluang sekaligus tantangan bagi Kementerian Investasi yang belum lama ini didirikan.

Sebelumnya, Presiden telah berulang kali menegaskan jangan sampai ada Kepala Daerah yang memperlambat izin investasi karena akan menghambat penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, kita berharap banyak pada Indonesia Cooperation Forum on Investment, Trade, Culture and Tourism yang diselenggarakan di Chongqing, Tiongkok, 21 Mei 2021 lalu. Forum itu membuka peluang kerja sama investasi antara provinsi Chongqing dan Jawa Barat, khususnya di bidang perdagangan, teknologi, budaya, pariwisata, dan transfer ilmu.

Di lain pihak, Perjanjian Local Currency Settlement (LCS) sejak September 2020 antara BI dan Bank Sentral Tiongkok turut memberi dukungan dari sisi transaksi. Dengan adanya LCS, transaksi perdagangan dan investasi antara kedua negara kini bisa menggunakan Rupiah dan Yuan. Ini akan melindungi nilai uang dan mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS bagi pelaku usaha.

Ketiga, memitigasi risiko pembalikan modal. Pada kuartal I-2021, kinerja investasi portofolio memang masih mencatat surplus US$ 4,9 miliar.

Hanya saja, tren kenaikan imbal hasil US Treasury menyusul potensi pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari prakiraan sebelumnya patut diwaspadai sejak dini. Pasalnya, kondisi itu berpotensi menurunkan investasi asing di pasar obligasi.

Maka dari itu, momentum keberhasilan Pemerintah menjual Samurai Bond senilai Rp13,22 triliun dengan kupon yang rendah patut dijaga. Kuncinya ada pada stabilitas makroekonomi dan finansial.

Skema triple intervention BI untuk stabilisasi nilai tukar dan komitmen Pemerintah menjaga kebijakan fiskal secara hati-hati berhasil menahan pembalikan modal untuk saat ini.

Ke depan, target defisit fiskal pada 2023 sebesar 3% dari PDB sebagaimana amanat UU No.2/2020 menjadi tantangan terbesar bagi kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia, sehingga jalan keluarnya patut dicari dari sekarang.

Adhi Nugroho analis Bank Indonesia Sumatera Utara

(mmu/mmu)