Kolom

BUMDes dan Peluang Bisnis Aset Tipis

Kartika Puspitasari - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 13:30 WIB
Pemerintah Desa (Pemdes) Cermo, Boyolali, membuat terobosan. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengembangkan perkebunan pisang cavendish.
Kebun pisang cavendish garapan BUMDes di Boyolali (Foto: Ragil Ajiyanto)
Jakarta -

Pandemi telah mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Keterbatasan dalam melakukan aktivitas keseharian membuat orang mencari cara yang paling praktis untuk memenuhi kebutuhan. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di pedesaan. Para ibu di daerah asal saya di Wonogiri, sekarang tidak perlu repot-repot memotong ayam dan mengiris sayuran. Mereka hanya perlu mengirim pesan kepada penjual sayur dan lauk siap olah.

Mau masak sayur asam, tinggal pilih paket sayur asam, isinya jagung, kacang panjang, terung yang sudah diracik lengkap dengan bumbunya, siap dimasukkan ke panci. Mau menggoreng ayam, tinggal pesan ayam ungkep yang siap goreng.

Perubahan gaya hidup ini menandakan bahwa masyarakat desa pun butuh sesuatu yang cepat dan mudah, dan hal seperti ini perlu ditangkap oleh BUMDES sebagai sebuah peluang. BUMDes dapat menjadi perantara yang mempertemukan antara penjual sayuran dengan para ibu sebagai calon pembeli. Dengan menyajikan pelayanan yang cepat dan mudah melalui aplikasi, BUMDes dapat mendobrak batasan transaksi tatap muka, sekaligus menghindari kebutuhan akan modal usaha yang besar.

Merespons Perubahan

Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa hendaknya mampu merespons perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat. Sebagaimana yang dicita-citakan, BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama-sama desa diharapkan mampu mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat .

Lebih-lebih, BUMDes menerima penyertaan modal dari kucuran dana desa yang kian tahun jumlahnya semakin meningkat. Data BPKP menunjukkan bahwa pada 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun, pada 2019 meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun, dan pada 2020 kembali meningkat menjadi Rp 72 triliun.

Namun kenyataan hingga hari ini, BUMDes masih berkutat pada masalah orientasi dan konsistensi dalam menjalankan bisnisnya. Data terakhir mengenai evaluasi BUMDes adalah Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II/2018, yang menyampaikan hasil uji petik BPK terhadap 8.220 BUMDes. Hasil uji petik tersebut menunjukkan dalam hal pelaporan kinerja, terdapat 1.034 BUMDes yang tidak menyampaikan laporan dan 864 BUMDes belum tertib dalam menyampaikan pelaporan.

IHPS juga menunjukkan data bahwa 871 BUMDes dalam pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan. Baru-baru ini terjadi, di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, BUMDes yang awalnya mengelola usaha peternakan dan pabrik pakan untuk ratusan sapi bantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berakhir mangkrak. Contoh lain, proyek pembangunan Gedung BUMDes di Badung, Bali yang telah menghabiskan dana sebesar Rp 800 juta terhenti pada pembangunan pilar dan fondasi.

Sementara itu, zaman bergerak dengan cepat. Teknologi digital dan e commerce menjadi strategi utama dalam mempertahankan bisnis, lebih-lebih di masa pandemi. Banyak perusahaan yang gulung tikar, sekalipun perusahaan yang memiliki aset besar. Menghadapi sisi kejam perubahan zaman, sanggupkah BUMDes bertahan sebagai lembaga ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan asli desa?

Memperbaiki Orientasi

Digitalisasi ekonomi dan e commerce merupakan kebutuhan mutlak bagi BUMDes. BUMDes didorong untuk bergerak pada bagian tengah sistem rantai pasok, menyediakan sistem dan ruang transaksi, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang serba cepat dan instan. Hingga kini pun belum terdapat data signifikan mengenai jumlah BUMDes yang sudah memanfaatkan e commerce, meski sudah ada upaya pemerintah untuk mengarah ke sana.

Bumdesmart.id adalah contoh program rintisan bagi BUMDes dan UMKM Desa yang digawangi Kemendesa PDTT dan Kementerian Kominfo. Program ini menyediakan pendampingan, pelatihan dan fasilitasi toko online serta website siap pakai untuk BUMDes dan UMKM Desa, disesuaikan dengan model usahanya. Namun sayang program ini belum banyak dimanfaatkan, karena ternyata baru mewadahi beberapa BUMDes dari wilayah timur Indonesia.

Asset Light Business Model (ALBM) mengacu pada model bisnis yang lebih berkonsentrasi pada pengelolaan (managing) dan waralaba (franchise) daripada kepemilikan dan pengendalian, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan bisnis dengan sedikit bahkan tanpa investasi modal (Sohn et al, 2013). Seturut konsep ini, BUMDes memiliki peluang untuk memperbaiki orientasi bisnisnya agar tetap mampu bertahan dalam menghadapi perubahan zaman.

BUMDes dapat mengembangkan konsep manajemen persewaan homestay di desa-desa wisata dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk yang masih tradisional, sehingga wisatawan bisa mendapatkan penginapan dengan nuansa asli pedesaan. BUMDES tidak perlu modal untuk membangun homestay, cukup menyediakan sistem pengelolaan.

Homestay yang dikelola oleh BUMDes Nglanggeran adalah salah satu contoh adopsi ALBM, yang dipromosikan dan dikelola secara online melalui akun Instagram @gunungapipurba. Melalui akun tersebut, wisatawan dapat terhubung dengan website dan kontak Whatsapp untuk melakukan reservasi. Dalam contoh ini, BUMDES menjalankan usaha jasa perantara yang menghubungkan antara warga sekitar sebagai pemilik homestay dengan wisatawan yang membutuhkan penginapan.

Butuh kejelian dan kreativitas untuk menangkap apa kebutuhan masyarakat. BUMDES hendaknya kaya wawasan akan ide bisnis kreatif yang dapat ditiru dan dikembangkan sesuai dengan potensi lokal desa. Selanjutnya, karena ALBM merupakan bisnis yang identik dengan pemanfaatan teknologi, maka digitalisasi bisnis dan e-commerce merupakan ilmu yang wajib dimiliki oleh pengelola BUMDes.

Dengan demikian, pembinaan dan pelatihan terhadap BUMDES hendaknya lebih kepada penajaman orientasi bisnis serta membekali pengelola BUMDes dengan keterampilan digitalisasi dan e-commerce. Tak lupa, upaya-upaya untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta sebagai solusi untuk memperoleh aset tambahan. Walaupun dengan aset tipis, BUMDes yang kreatif tetap memiliki peluang untuk menjalankan bisnis tanpa berujung tangis.

(mmu/mmu)