Menuju Sistem Pertahanan Nasional yang Lebih Baik

Jannus TH Siahaan - detikNews
Selasa, 08 Jun 2021 16:20 WIB
Dr Jannus TH Siahaan
Foto: Dr Jannus TH Siahaan (ist)
Jakarta -

Sejatinya, doktrin dasar dan doktrin induk pertahanan nasional dikembangkan dan dijabarkan oleh TNI berdasarkan nilai-nilai yang mendasari jatidiri bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Doktrin TNI tersebut adalah Tri Darma Eka Karma, pengabdian 3 matra dalam satu jiwa, tekad, semangat perjuangan TNI. Sebagai akibatnya ruang gerak TNI dalam upayanya untuk mengimplementasikan Hankamrata akan selalu terkendala oleh berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disusun berdasarkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa, terutama yang mengarah pada demokrasi liberal, individualisme dan kapitalisme.

Sebagai landasan logis atas pemahaman tentang Sishankamrata adalah persepsi yang komprehensif bahwa sistem kehidupan berbangsa-bernegara mencakup berbagai dimensi yang fundamental dan eksistensial seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan (Hankam).

Oleh karena bersifat saling terkait dan tidak dapat saling meniadakan (mutually exclusive) tetapi justru saling komplementer dan interdependen, maka pembangunan dimensi-dimensi tersebut harus digulirkan secara maksimal untuk mencapai hasil optimal dengan prinsip "saling mendukung dan menguatkan". Misalnya pembangunan politik dan ekonomi dapat berjalan baik manakala situasi Hankamnas bersifat positif-kondusif. Sebaliknya, pembangunan Sishankamnas tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dimensi-dimensi lainnya.

Sebagaimana sistem kehidupan bangsa lainnya (politik, ekonomi dan sebagainya) - sistem pertahanan nasional memang harus dibangun dan digerakkan untuk menunjang upaya pembangunan atau transformasi nasional menuju tercapainya Cita-cita/Tujuan Nasional. Dan untuk mencapai Tujuan Nasional (Tunas) tersebut terdapat banyak aspek yang harus dilindungi, dijaga/dikawal dan diimplementasikan yakni berbagai Kepentingan Nasional (Kepnas)

Dalam konteks ini, ada dua hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan. Pertama, harus ada berbagai instrumen bangsa yang memang perlu untuk digunakan dalam kerangka tersebut seperti falsafah bangsa, falsafah bangsa tentang perang, konsep dan strategi politik luar negeri dan sebagainya. Kedua, harus dilakukan penilaian (assessment) atau telaah mendalam terhadap lingkungan strategis (Lingstra) yang terus berkembang secara dinamis termasuk mengikuti kemajuan Ilpengtek (ilmu, pengetahuan, teknologi), yang darinya kita dapat merumuskan potensi ancaman nyata atau ancaman potensial terhadap bangsa-negara.

Dengan kata lain, menghadapi kondisi kehidupan bangsa yang memiliki sekian banyak ancaman potensial, niscaya perlu pengerahan total potensi dan kekuatan bangsa secara efektif oleh pemangku kepentingan pertahanan nasional, terutama Panglima TNI. Dengan demikian, Sishankamrata bisa tetap menjadi konsep dan doktrin yang relevan dalam kehidupan bangsa kita sebagai wadah, isi dan tata laku pertahanan nasional hari ini dan di masa depan, baik secara instrumental maupun kontekstual. Dan sejatinya, sistem pertahanan semacam ini juga dijadikan konsep pertahanan di banyak negara maju seperti Swiss, Israel, Singapura, Perancis dan lain-lain.

Karena itulah peran seorang panglima TNI, hari ini dan mendatang, sangatlah fundamental dan krusial, untuk mewujudkan idealitas pertahanan nasional tersebut. Apalagi secara faktual berbagai ancaman, tantangan dan gangguan yang mungkin muncul dari dalam maupun luar wilayah negara Indonesia juga semakin meningkat dan beraneka ragam. Tak bisa tidak, kekuatan pertahanan dan keamanan (hankam) yang handal, terutama dari kekuatan TNI, yang dinakhodai oleh seorang panglima handal, akan menjadi ujung tombaknya.

Di atas kertas, pertahanan Indonesia menurut Global Fire Power untuk tahun 2021 berada pada peringkat ke-16 dunia dan peringkat pertama di Asia Tenggara, bahkan membawahi negara-negara maju lainnya seperti Australia dan Israel. Namun sayangnya, kapal survei dan sea glider China, misalnya, berhasil dengan mudah memasuki perairan Indonesia, seperti ke Selat Sunda, dengan mematikan Automatic Identification System (AIS)selama berada di perairan Indonesia.

Tak lupa juga soal musibah yang menimpa Kapal Selam KRI Nanggala 402, yang mengindikasikan bahwa pertahanan laut Indonesia masih membutuhkan banyak sentuhan.
Lainnya, setelah konsep brown water navy (inward looking defense) ditinggalkan maka Indonesia menganut konsep blue water navy( outward looking defense), di mana Indonesia menginginkan dirinya dapat lebih berperan di kawasan, dalam hal ini adalah ASEAN dan Asia Tengah hingga Indo Pasifik Selatan.

Selaras dengan hal itu, ada masalah lain di depan mata yang sangat potensial merongrong kedaulatan bangsa di laut dan udara: Laut Natuna Utara, yang kita sama-sama ketahui bahwa itu adalah arena perseteruan Amerika Serikat dan sekutunya serta China dan kelompoknya; belakangan Perancis dan Inggris bahkan terlihat ikut serta dalam pusaran tersebut.

Hal-hal semacam ini tentu harus menjadi perhatian khusus segenap stakeholder di bidang pertahanan, terutama panglima TNI saat ini dan mendatang.

Apalagi saat ini adalah momen yang juga sangat tepat untuk mereaksi kondisi dan fakta pertahanan nasional yang sejatinya berbasis kelautan tersebut. Hal itu juga selaras dengan konsep nawa cita yang ditetapkan Panglima tertinggi saat ini Presiden Jokowi, dalam hal ini di sektor kemaritiman di mana TNI AL menjadi bagian integral di dalamnya.

Di sinilah kemudian kemampuan pemimpin puncak negara ini diuji untuk menentukan putera terbaik bangsa guna memimpin TNI pada rotasi berikut agar tujuan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang di sektor kemaritiman yang menjadi pertaruhan masa depan bangsa.

Karena jika kita kembali kepada tradisi rotasi jabatan panglima TNI untuk ketiga angkatan yang ada, maka setelah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto semestinya jabatan Panglima TNI kembali ke Angkatan Laut.

Jika terjadi rotasi secara adil di antara ketiga angkatan, maka peluang pemerataan anggaran belanja pertahanan di ketiga angkatan, termasuk belanja alutsista untuk pertahanan laut dan perawatannya, juga bisa diprioritaskan. Dengan kata lain, stabilitas internal TNI hanya mungkin terjadi jika ada rotasi secara adil atas jabatan panglima TNI di antara ketiga angkatan, yang berarti panglima TNI selanjutnya adalah berasal dari Angkatan Laut.

Dengan latar belakang dan track record yang mumpuni, pemahaman yang mendalam terhadap sistem pertahanan nasional dan dinamika yang menyertainya, ditambah dengan integritas dan loyalitas yang sudah tak perlu diragukan lagi, Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, diharapkan bisa menyinergikan sisi idealitas strategis pertahanan nasional dengan potensi pertahanan nasional yang ada, sembari memperkokoh stabilitas dan persatuan di internal TNI, untuk Indonesia yang lebih baik. Jabatan yang pernah diemban Laksamana TNI Yudo Margono sebelum dipromosi menjadi Kasal yang wilayah kerjanya terkait ketiga matra yaitu Darat, Udara dan Laut, yaitu sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan I (merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia) tentunya juga menjadi bekal yang penting dalam meneruskan terpeliharanya soliditas diantara ketiga angkatan di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia.Semoga saja.

Oleh: Jannus TH Siahaan
(Pengamat Pertahanan dan Keamanan)

(hri/hri)