Kolom

Pelajaran Berharga dari Polemik TWK Pegawai KPK

Agunghermansyah - detikNews
Selasa, 08 Jun 2021 15:10 WIB
Tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK terus mendapat sorotan. Kali ini sejumlah mahasiswa mendatangi gedung KPK mengkritik kebijakan TWK tersebut.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -
Alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan amanah dari UU No.19/2019 menjadi riuh dan penuh kontroversi. Hal ini lantaran soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK dinilai tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Apalagi narasi yang viral, para pegawai senior KPK seperti Novel Baswedan yang telah banyak membongkar kasus-kasus korupsi besar disebut-sebut hendak ''dijegal' lewat tes alih status pegawai menjadi ASN.

Tidaklah mengejutkan bila TWK pegawai KPK substansinya mengandung kejanggalan. Sangat sulit untuk menyangkal bahwa penyelenggaraan tes alih status pegawai KPK menjadi ASN tak luput dari penetrasi politik tertentu.

Bahkan, muara dari persoalan-persoalan ketatanegaraan kita di Mahkamah Konstitusi, pengisian dan penentuan hakim-hakimnya pun ditentukan oleh partai politik. Jadi tidaklah mengherankan jika judicial review atas UU No.19/2019 tentang KPK kandas di Mahkamah Konstitusi dan problem yang tengah terjadi saat ini terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Carut-Marut Tes ASN


Pegawai KPK bukanlah satu-satunya korban akibat kekusutan tes ASN. Di level sipil, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak lebih baik daripada tes alih status pegawai KPK menjadi ASN. Justru sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat bahwa setiap rekrutmen CPNS, PPPK, maupun pegawai BUMN tidak lepas dari kekuatan orang dalam.

Seperti kasus drg. Romi yang sempat gagal jadi PNS di Sumatera Barat karena difabel adalah bukti konkret dari ketidakprofesionalan dalam proses rekrutmen CPNS. Kasus ini mencuat setelah pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganulir kelulusannya sebagai CPNS 2018 setelah mengetahui drg. Romi sebagai penyandang disabilitas. Padahal, drg. Romi lulus semua tahapan proses seleksi dengan peringkat satu. Meskipun pada akhirnya drg. Romi dinyatakan lulus pada formasi Disabilitas Dokter Gigi Ahli Pertama dan ditempatkan di RSUD Solok Selatan berkat usaha dan perjuangan yang tak kenal lelah menuntut keadilan.

Sedangkan pil pahit harus ditelan oleh Alde Maulana yang pengangkatannya sebagai PNS untuk formasi Pemeriksa Ahli Pratama lewat jalur disabilitas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digagalkan dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani. Alde merupakan CPNS 2018 yang telah mengikuti tahapan seleksi mulai dari Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), Seleksi Kemampuan Bidang (SKB), sampai ia diangkat sebagai CPNS sudah menjalani prosedural ketat dan telah mengabdi selama kurang lebih satu tahun. Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait nasib Alde Maulana sebagai CPNS di BPK dari BPK RI dan pemerintah.

Jangankan untuk persoalan teknikalitas seperti soal-soal TWK, pemenuhan terhadap hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan bebas dari perlakuan diskriminatif saja kita masih abai akan pengakuan, jaminan, dan perlindungannya. Dalam konteks penyandang disabilitas, masih ada pihak-pihak tertentu yang belum mampu menerima paradigma mengenai disabilitas. Sehingga hak-hak dasar mereka seringkali dilupakan dan dimarjinalkan.

Penguatan Sistem Rekrutmen ASN


Sebagaimana diketahui, bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan kembali membuka rekrutmen CPNS dan PPPK 2021. Polemik TWK pegawai KPK dapat menjadi preseden buruk menjelang pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa data dan sistem manajemen ASN masih amburadul.

Sekalipun pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan mekanisme penerimaan PNS dan PPPK berbasis sistem elektronik CAT (computer assisted test), tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa sistem CAT tersebut bebas dari kesalahan manusia (human error), kesalahan sistem (system error), kecurangan (fraud), dan kejahatan mayantara (cyber crime).

Persoalan teknologi informasi bukan hanya sekadar web dan sistemnya, tetapi juga menyangkut soal front office, back office, dan orang-orang yang membuat dan mengendalikan sistem tersebut (user/brainware). Kasus 97 ribu data PNS fiktif terima gaji dan dana pensiun yang ditemukan BKN pada 2014 adalah bukti nyata kerentanan sistem teknologi informasi manajemen ASN.

Bagaimana mungkin bisa ada ribuan PNS fiktif, sementara menurut UU No.5/2014 yang bisa melamar CPNS adalah mereka yang lolos persyaratan dan tesnya dilakukan berbasis sistem CAT serta yang dapat diangkat jadi PNS adalah mereka yang lulus pendidikan, pelatihan, sehat jasmani, dan rohani? Dan, bagaimana bisa gaji dan tunjangan PNS yang dianggarkan dari APBN dan APBD secara terus-menerus diterima oleh orang yang tidak berhak?

Tidak heran jika banyak PNS yang korup, melakukan pungli, boros, dan berkinerja rendah karena sistem rekrutmen tes CPNS dan PPPK tetap berada pada iklim patronase dan patrimonialisme. ASN yang yang bermental korup itu lahir dari kerumitan dan ketertutupan birokrasi itu sendiri.

Itu sebabnya, agar tes rekrutmen CPNS dan PPPK tidak bernasib sama dengan tes ASN pegawai KPK dan dalam rangka mendorong reformasi birokrasi, perekrutan CPNS dan PPPK yang akan datang harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui kompetisi yang terbuka dan sehat atas dasar kesetaraan dan bebas dari diskriminatif serta didukung dengan sistem teknologi informasi manajemen ASN yang andal.

Sistem tes CPNS dan PPPK berbasis CAT harus selalu di-update supaya kelemahan-kelemahan yang ada diperbaiki dan user/brainware yang berada di front office dan back office sistem CAT itu haruslah orang-orang yang sudah teruji integritasnya, jujur, dan profesional di bidangnya. Agar soal subtansi tes CPNS dan PPPK tidak keluar jalur sebagaimana terjadi pada tes TWK pegawai KPK, pemerintah dan BKN perlu bekerja sama dengan kampus/universitas dalam membuat dan menyusun soal-soal tes ASN tersebut.

Sementara untuk check and balances, meskipun pemerintah dan BKN mempublikasikan rekrutmen ASN melalui media massa secara nasional, upaya tersebut perlu didukung dengan pengawasan terpadu bersama KASN, Ombudsman, dan Inspektorat untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran administrasi maupun hukum. Profesionalisme ASN merupakan salah satu kunci pembaruan birokrasi dan tujuan inilah yang hendak dicapai melalui perekrutan ASN secara terbuka dan akuntabel.

Agung Hermansyah
alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FHP Law School 2018, advokat dan peneliti hukum di Pekanbaru

(mmu/mmu)