Survei Capres 2024 dan Negosiasi Dini Kandidat-Parpol

Jakarta - Kontestasi Pemilihan Presiden 2024 yang akan datang rencana pelaksanaannya pada bulan November, tiga tahun lebih dari sekarang. Kandidat yang akan diusung mulai diapungkan untuk disiapkan. Hal ini tergambar jelas dari kegiatan survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei. Kegiatan survei sudah dilakukan jauh hari, mulai Januari 2020 sudah ada lembaga yang melakukannya. Survei dilakukan dengan mengambil sampel di 34 propinsi di Indonesia.

Rilis survei yang dijadikan pembahasan dalam tulisan ini berasal dari rilis hasil survei 2020 dan 2021, yakni dari lembaga survei Indobarometer, Charta Politica, Populi Centre, SMRC, LSI, dan Indikator Politik Indonesia

Berdasarkan hasil rilis survei dari enam lembaga di atas yang dimuat di berbagai media massa, disimpulkan bahwa lima nama atau tokoh mendominasi puncak survei, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Namun, berbeda dengan survei-survei yang digelar menjelang Pilpres 2014 dan 2019, saat ini belum ada nama yang meraih dukungan suara responden secara dominan atau mutlak seperti Jokowi.

Mencermati hasil survei di atas, kita mesti bijak karena realitasnya dalam praktik politik di Indonesia, partai politik memiliki kewenangan besar dalam menentukan siapa jagonya yang akan maju dalam pilpres.

Hasil survei dapat menjadi masukan sangat berarti bagi partai politik dalam menyiapkan jagoan atau kandidat yang akan di usung dalam Pilpres 2024. Secara umum hasil survei tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dan monitoring serta mengukur 4 hal, yaitu candidate awareness (popularitas), candidate image (citra), candidate engagement (keterlibatan), dan candidate electability (elektabilitas). Dalam konteks ini kita lihat ada upaya negosiasi yang dimunculkan melalui tangan lembaga survei untuk menjangkau pemilih.

Kontestasi pilpres masih cukup lama waktunya, hanya saja perlu diingat, untuk meraih hasil yang maksimal, persiapan dalam pertarungan politik pilpres harus disiapkan lebih dini. Negosiasi antara tokoh dan partai akan mengemuka seiring perjalanan waktu. Partai sangat berkepentingan dalam kontestasi pilpres untuk memenangkan kandidat yang akan diusung.

Negosiasi diartikan sebagai salah satu pendekatan untuk mengelola perbedaan dalam setting antarpribadi, kelompok, organisasi, masyarakat, dan internasional. Dalam konteks itu, negosiasi dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan di antara ketidakcocokan dan berakhir dengan sebuah kesepakatan.

Negosiasi adalah dialog antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk mencapai pemahaman dan menyelesaikan perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan tentang tindakan. Dengan demikian, negosiasi adalah proses tawar-menawar dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi yang dimaksudkan untuk mengarah pada kesepakatan atau kompromi.

Terkait negosiasi dengan partai politik Anies dan Ridwan Kamil yang bukan 'orang partai' saat ini menjadi tidak otomatis memegang tiket Pilpres 2024 sebelum mereka 'menjual diri' kepada partai yang berminat meminang. Ridwan Kamil (Emil) setelah tiga hasil survei di atas muncul pun akhirnya secara terbuka menyatakan dirinya siap menjadi capres pada 2024 setelah sebelumnya selalu menolak berkomentar soal kansnya pada Pilpres 2024. Strategi Emil dinilai sebagian pakar tepat, karena sudah saatnya para tokoh dengan elektabilitas signifikan tak lagi 'malu-malu kucing' atau bahkan tak memedulikan hasil survei jika memang ingin berkontestasi pada 2024.

Bagaimana dengan Anies Baswedan? Semestinya demikian juga, karena jika serius ingin menjadi capres, sudah saatnya bagi Anies untuk mengeluarkan pernyataan politik ihwal kesiapan dirinya menyongsong Pilpres 2024 atau setidaknya merespons hasil survei. Khusus untuk Anies, masa jabatannya akan berakhir pada 2022 dan pilkada serentak baru akan digelar pada 2024. Setelah turun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies praktis 'nganggur' dan turun dari panggung politik. Kondisi seperti ini tentunya akan menggerus elektabilitasnya.

Tetapi M. Qodari dari Indobarometer dalam webinar yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pasacasarjana Program Studi Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana pada 8 Mei 2021 menyatakan bahwa kondisi Anies Baswedan yang mengakhiri tugas sebagai gubernur pada 2022 malah diuntungkan. Karena dengan"bebasnya" dari rutinitas tugas gubernur memberi waktu yang lebih leluasa dalam menggalang amunisi untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas sebagai amunisi untuk bertarung dalam pilpres 2024.

Partai politik sangat menentukan dalam penunjukan capres. Ketentuan ini berdasarkan aturan main perundang-undangan, yang menjadikan satu-satunya variabel bisa menafikan hasil survei. Keputusan yang akan di ambil oleh partai politik bisa menjadi tidak sejalan dengan pilihan nama pasangan capres-cawapres pada 2024 mendatang. Apalagi untuk pemilihan presiden di Indonesia, ambang batas (threshold) presidensial yang sangat tinggi, mengakibatkan menjadi sedikitnya pilihan atas pasangan capres-cawapres.

Ganjar Pranowo misalnya, meski namanya hampir selalu di posisi dua dalam ragam survei, belum tentu PDIP sebagai partai tempat dia bernaung akan serta merta mengusungnya menjadi capres. Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang kekuasaan mutlak di PDIP belum tentu merestui Ganjar karena sudah sejak lama Megawati menyiapkan putrinya, Puan Maharani sebagai penerus trah Soekarno, meski saat ini dari hasil survei yang sudah kita jabarkan sebelumnya, elektabilitas Puan sepertinya sulit untuk dikatrol.

Kegiatan survei oleh lembaga independen dan kredibel, sudah menjadi sebuah keharusan dalam iklim negara demokratis. Hasil survei dapat menjadi tolak ukur bagi kandidat maupun partai politik untuk mengikuti sebuah kontestasi politik khususnya kontestasi pemilihan presiden. Karena dari hasil survei, partai politik bisa menentukan tokoh atau kandidat yang akan diusung, di samping itu juga dapat melakukan kajian terkait berbagai program dan kebijakan serta dapat pula membuat rancangan program partai sesuai dengan keinginan khalayak.

Dalam kontestasi politik, partai politik tidak dapat dipisahkan dari bagaimana menyikapi perkembangan terkini di khalayak. Menjadi kandidat dalam sebuah kontestasi pemilihan presiden di Indonesia harus memiliki dukungan dari partai. Untuk bisa memenangkan sebuah kontestasi pemilihan umum, seorang kandidat atau politisi harus memiliki marketing politik yang hebat, strategi yang kuat dalam penyelidikan pasar (market intelligence), serta menjalin kerja sama yang erat dengan media massa sebagai moda untuk pembentukan citra politik.

Mukhlis mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta

(mmu/mmu)