Kebocoran Data dan Kemalasan Berpikir Kita

Jakarta - Beberapa waktu terakhir, kita dihebohkan oleh pemberitaan terjadinya kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Konon, ada 270 juta data pribadi masyarakat Indonesia yang diperjualbelikan seharga 80 juta bitcoin melalui forum online. Kementerian Kominfo kelabakan, melakukan pemblokiran sana-sini. Namun apa daya, data yang bocor dicurigai sudah sampai ke pihak luar yang tidak berhak.

Kebocoran data ini tentu kita pahami sebagai masalah yang serius. Dan ini terjadi bukan untuk yang pertama kalinya. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan raksasa Facebook berkali-kali dituduh dan dituntut karena terbukti melakukan pembocoran data pribadi pengguna nya ke pihak ketiga. Yang terbaru, Whatsapp yang juga berada di bawah bendera perusahaan Facebook, baru-baru ini dikritik di beberapa negara karena 'memaksa' penggunanya untuk patuh pada aturan terbaru mereka. Aturan terbaru ini memungkinkan Whatsapp membuka data pribadi pengguna ke pihak Facebook yang punya reputasi buruk terkait isu kebocoran data.

Tak seperti negara-negara lain yang frontal melakukan komplain terhadap kebijakan Whatsapp yang dianggap merugikan ini, negara kita sepertinya tenang-tenang saja. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan ancaman terbukanya data pribadi masyarakat oleh perusahaan milik Mark Zuckerberg itu. Namun, tak hanya pemerintah, masyarakat Indonesia sendiri pun tampak tenang-tenang saja menghadapi isu kebocoran data beruntun ini.

Ketenangan masyarakat dalam menyikapi masalah kebocoran data pribadi bisa jadi karena ketidakpahaman akan bahayanya. Namun, dengan arus informasi yang begitu mudah diakses saat ini, sepertinya tidak mungkin masyarakat sama sekali buta tentang risiko bocornya data. Saya sendiri pun sama. Saya paham bahaya bocornya data pribadi, tapi hingga detik ini tetap dengan tenangnya memasukkan nama, alamat email, dan lain sebagainya setiap saya download aplikasi baru di handphone saya.

***

Sepertinya, kemalasan berpikir jangka panjang adalah alasan kuat kenapa kita dan sebagian besar masyarakat kita santai menghadapi kasus kebocoran data pribadi. Bayangkan, kita menggunakan aplikasi di HP untuk digunakan sekarang. Karena aplikasi tadi bermanfaat untuk kita saat ini. Tentu berat kalau butuh pakai sekarang, tapi kita masih harus memikirkan dampaknya nanti, 2-3 tahun dari sekarang. Atau harus memikirkan risiko apa saja yang akan kita tanggung kalau kemungkinan terburuk terjadi.

Mau kirim foto pribadi ke suami atau istri, ya paling praktis kirim via Whatsapp. Mau simpan foto-foto saat memori HP penuh, ya paling praktis masukkan Google Photos. Mau simpan foto selfie atau foto anak kita yang baru bisa jalan, atau mau pamer habis beli tas baru, ya paling praktis upload di Instagram. Mau belanja di semua markeplace, ya download saja semuanya. Tinggal memasukkan nama, alamat email, dan nomor HP.

Siapa dari kita yang masih idealis memindahkan data HP ratusan gigabyte menggunakan flashdisk untuk dipindah manual ke PC? Atau berprinsip tidak mau upload foto pribadi di media sosial atau kirim foto selfie melalui email karena khawatir foto kita akan dipindai dan masuk database Pentagon di Amerika sana? Nyaris tidak ada, atau mungkin sangat sedikit.

***

Namun, jika kita mau menoleh ke belakang, seharusnya kita tidak akan terlalu heran dengan kemalasan berpikir jangka panjang yang dipilih oleh mayoritas dari kita ini. Satu contoh, dari sejak zaman sekolah, murid-murid kita sudah diperkenalkan dengan berpikir jangka pendek. Dengan kunci jawaban saat masih ada UN (dulu) misalnya. Ini cara mudah, praktis dan solutif bagi semua pihak. Bagi siswa, orang tua siswa maupun sekolah.

Apakah oknum guru atau kepala sekolah yang membocorkan kunci ujian tidak berpikir dampak jangka panjangnya untuk masa depan generasi penerus bangsa? Boro-boro. Itu terlalu jauh. Yang paling dekat lebih terasa dampaknya. Kalau tidak lulus 100% akan dimasukkan koran. Di-highlight sebagai murid atau sekolah gagal. Belum lagi akan dipanggil oleh dinas pendidikan untuk ditegur keras karena dianggap mempermalukan rekor kelulusan 100% di kabupaten.

Contoh lainnya, saat pilkada atau pileg. Masyarakat sudah terbiasa menerima uang 'DP' di depan. Diberi uang saku 20 ribu hingga 100 ribu untuk memilih calon kepala daerah atau legislatif. Semboyan 'salah pilih lima menit di TPS akan membuat Anda rugi 5 tahun' tidak berlaku di sini. Dan ketika ditanya alasannya ternyata masuk akal juga. Daripada mikir yang lima tahun dan malah tak dapat apa-apa, ya mending diterima saja uang 100 ribunya sekarang. Lumayan buat ongkos belanja besok. Lagi-lagi ini cara mudah, praktis, dan solutif.

Satu contoh lagi. Kali ini yang terkait dengan kebaikan dan kemurahan hati masyarakat kita yang sudah terkenal di seluruh dunia. Kebanyakan masyarakat kita masih belum terbiasa menyisihkan uang rutin untuk zakat, infak, atau sedekah untuk disalurkan melalui badan resmi seperti BAZIS. Atau ke badan-badan sejenis yang terpercaya dalam mengelola zakat kita secara profesional dan tepat sasaran.

Kalau ditanya, mungkin karena alasan malas berpikir jangka panjang juga. Kita tidak bisa melihat, dalam jangka panjang zakat atau sedekah kita ini akan dipakai apa atau disalurkan ke mana oleh badan amil profesional tadi. Sulit bagi kita membayangkan zakat produktif yang hasilnya akan dirasakan beberapa tahun lagi oleh umat. Atau zakat yang digunakan untuk menyekolahkan anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga kuliah yang berpotensi jadi amal jariah. Tentu karena hasilnya 'masih lama' dan tidak kelihatan.

Ini berbeda dengan sedekah yang sifatnya lebih pragmatis. Membantu Ibu A yang warungnya digusur Satpol PP. Atau membantu Bapak B pedagang tua renta yang masih berjualan keliling kampung karena ditelantarkan anaknya. Dengan narasi yang pragmatis dan jangka pendek semacam ini, ditambah dengan sorotan yang viral di media sosial, biasanya masyarakat akan berbondong-bondong menyumbangkan uangnya.

Terbaru, beberapa minggu terakhir ada sejumlah akun bodong yang dilaporkan ke polisi karena diduga membuat nomor rekening palsu mengatasnamakan bantuan kemanusiaan untuk saudara kita di Palestina. Belakangan baru ketahuan bahwa akun-akun tersebut memanfaatkan reaksi jangka pendek masyarakat untuk segera membantu warga Palestina, tanpa mau repot melakukan pengecekan lembaga manakah yang kredibel dan mana yang tidak.

***

Berpikir jangka pendek memang lebih gampang untuk dijangkau. Praktis, mudah, dan tidak rumit. Termasuk dalam pendekatan dan respons kita menghadapi ancaman kebocoran data pribadi kita di berbagai instansi atau perusahaan yang produknya kita gunakan saat ini. Namun, jika nantinya risiko dari kebocoran ini mulai mengancam keamanan dan keselamatan kita, akankah kita tetap memilih untuk berpikir jangka pendek, pragmatis, apalagi apatis?

(mmu/mmu)