Mimbar Mahasiswa

Kesiapan Sosial-Kultural Literasi Digital

Dimas Wira - detikNews
Kamis, 03 Jun 2021 10:58 WIB
Google Luncurkan Program Tangkas Berinternet untuk literasi digital anak, orangtua dan guru.
Foto ilustrasi: Virgina Maulita Putri/detikcom
Jakarta -

Baru-baru ini pemerintah melalui Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan berupa gerakan literasi digital. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari misi transformasi digital nasional, khususnya guna pengembangan SDM. Presiden Joko Widodo berharap masyarakat dapat menciptakan konten-konten yang kreatif, edukatif, menyejukkan, dan menyerukan perdamaian.

Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, terdapat 196,7 juta warganet di Indonesia. Melalui modal ini terdapat potensi ekonomi digital mencapai US$ 124 miliar pada tahun 2025. Gerakan ini ditargetkan mampu menjangkau 50 juta masyarakat sampai tahun 2024 nanti. Menarik untuk menantikan kelanjutan dari kebijakan ini.

Kesiapan Masyarakat

Gerakan literasi digital menjadi sebuah terobosan yang menarik dari pemerintah guna merespons kecepatan perubahan. Namun penting untuk memperhatikan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Ketika pemerintah mulai menunjukkan sejumlah teknologi canggih, seperti mobil listrik, virtual reality, artificial intellegent, machine learning, dan lain sebagainya, penting untuk mempertanyakan, apakah infrastruktur digital di Indonesia telah mampu untuk menunjang pelaksanaan inovasi teknologi?

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk menggunakan video conference ataupun organized learning system, dihadapkan pada problem-problem mendasar seperti kepemilikan masyarakat atas smartphone dan laptop ataupun ketidakterjangkauan akses internet. Artinya, cukup menggelitik jika pemerintah berharap masyarakat melek digital sedangkan pembangunan infrastruktur digital—yang sifatnya mendasar—belum cukup merata.

Selain itu, penting juga untuk membiasakan masyarakat dengan satu situasi baru di mana akan terjadi intensitas interaksi antara masyarakat dengan teknologi. Tentu pembiasaan yang dimaksud tidak hanya berada pada level keterampilan, yaitu kemampuan untuk mengoperasikan teknologi secara teknis, melainkan juga pembiasaan di level sosial dan kultural. Hal ini menjadi penting agar tidak ada resistensi dari masyarakat ketika pemerintah berupaya mewujudkan literasi digital.

Secara sosiologis, resistensi dari masyarakat atas perubahan sosial terjadi karena perubahan yang ditawarkan bertentangan dengan nilai, norma, dan moralitas yang selama ini dipegang teguh. Artinya, literasi digital sebisa mungkin tidak menghapuskan unsur-unsur sosial elementer dari masyarakat Indonesia.

Kematian Ruang Sosial


Apabila tidak dipersiapkan dengan matang, khususnya mengenai kesiapan masyarakat secara sosial dan kultural, literasi digital dapat menciptakan kematian ruang sosial. Gejala-gejalanya sebenarnya sudah mulai terlihat semenjak penggunaan media sosial (Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Youtube, dll) menjadi semakin masif.
Masifitas tersebut semakin ditunjang dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung memindahkan ruang hidup masyarakat dari ruang fisikal menuju virtual, meskipun dengan alasan yang dapat dimaklumi, yaitu terkait menekan laju penularan virus.

Kematian ruang sosial dalam istilah sosiolog asal Prancis Jean Baudrillard disebut sebagai "phantasmagoria". Ini adalah satu situasi di mana individu membangun relasinya dengan media sosial tanpa merasa harus terkoneksi dengan dunianya yang konkret. Perjumpaan-perjumpaan fisik yang lebih intim dan bermakna berpotensi tergantikan oleh perjumpaan virtual yang murni hanya bernuansa pertukaran informasi.

Ranah pendidikan formal menjadi sangat problematis, karena mendidik tidak hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter yang tentu membutuhkan interaksi langsung—dalam tingkat tertentu butuh sentuhan fisik. Sejumlah kearifan lokal, seperti mudik dan silaturahmi yang secara filosofis berupaya untuk mempererat tali persaudaraan juga bisa saja digantikan sekadar oleh pesan singkat ataupun panggilan video.

Kecepatan penetrasi pemerintah terkait literasi digital yang tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat secara sosial dan kultural juga dapat membawa masyarakat ke dalam situasi yang disebut Baudrillard sebagai "simulakra". Ini merupakan situasi di mana masyarakat kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Tentu yang menjadi kekhawatiran adalah masyarakat menganggap yang nyata sebagai palsu, sedangkan yang palsu dianggap nyata.

Berita palsu atau hoax menjadi perwujudan paling mudah dari simulakra. Kemudahan dan kecepatan akses informasi membuat masyarakat disuguhi oleh berbagai macam informasi. Apabila masyarakat tidak siap untuk menyaring dan menyeleksinya, yang terjadi adalah masyarakat akan tenggelam dalam banjir informasi. Maka, bisa saja terjadi ketegangan, keributan, konflik, atau bahkan kekerasan yang disebabkan oleh informasi yang sebenarnya palsu.

Kemenkominfo sendiri sebenarnya telah mendasarkan gerakan literasi digital pada empat pilar utama, yaitu digital ethics, digital safety, digital skills, dan digital culture. Tentu harapannya literasi digital tidak berhenti hanya pada digital skills, apalagi hanya tergoda pada potensi ekonomis sebesar US$ 124 miliar pada tahun 2025. Kesiapan masyarakat secara sosial dan kultural juga perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah, sehingga Indonesia siap untuk menyongsong digitalisasi global tanpa menciptakan permasalahan-permasalahan baru.

Dimas Wira Adiatama mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

(mmu/mmu)