Untuk kesekian kalinya pejabat publik kedapatan terlibat dalam acara berkerumun di era anti-kerumunan ini. Meski peristiwa sejenis hampir selalu viral, namun para pejabat publik tidak cukup belajar. Menurut saya, ini terjadi karena orang-orang kita, tidak hanya pejabat publik, tidak terlalu peduli pada presisi data.
Awal kuliah di Jakarta, seringkali saya ketinggalan kereta di Stasiun Pasar Senen ketika hendak mudik. Saya mencari sebab keterlambatan itu, mulai dari bus kampus yang lama datang, KRL yang begitu lambat, sampai tukang ojek online yang tidak mau ngebut mengejar jadwal kereta saya. Dari semua daftar itu, ternyata kesalahannya ada pada ketidakpercayaan saya pada akurasi waktu.
Baik bus kampus, KRL, maupun ojek online sekalipun bisa diestimasikan waktu tempuhnya dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Namun, yang tidak saya lakukan adalah mengecek jadwal kedatangan dan lama tempuh masing-masing moda transportasi tersebut. Padahal semuanya bisa saya perkirakan melalui internet (Google).
Rupanya, kasus begitu tidak hanya terjadi pada saya. Saya kerap melihat orang lari-larian mengejar jadwal kereta, dan tertinggal. Buru-buru calo bus, sopir travel, dan penyedia angkutan alternatif lain menuju ke "Jawa" menawarkan jasa transportasinya ke kami, orang-orang yang tak percaya pada presisi.
Meskipun, tentu saja, lebih banyak yang tidak terlambat, saya tidak yakin orang mengecek jadwal keberangkatan KRL lalu datang sesuai jadwal. Alih-alih mengecek jadwalnya, orang lebih suka pergi ke stasiun begitu saja dan menunggu kereta tercepat yang sampai dan bisa mereka tumpangi sesuai tujuan.
Dalam penantian itu, ketidakpastian telah membudaya dalam diri kita, manusia Indonesia. Bangsa kita ini tidak cukup percaya pada akurasi data dan kepastian. Akhirnya, hal-hal yang bisa dipastikan pun, tidak biasa kita periksa presisinya.
Sementara itu, berapa banyak moda transportasi yang tidak bisa dipastikan jadwalnya? Angkot, bus, dan kopaja seringkali membuat orang menunggu lama di halte, terminal, dan pos berhenti lainnya. Jadwal berangkatnya sering bukan ditentukan oleh waktu yang akurat, tapi oleh situasi "sudah penuh atau belum".
Contoh lainnya adalah soal prediksi cuaca. Terutama di musim pancaroba, seberapa banyak orang mengecek prakiraan cuaca di pagi hari untuk menentukan barang apa yang dibawa dan jenis jaket apa yang dikenakan hari itu. Tentu akan ada lebih sedikit orang yang kehujanan kalau di antara mereka mengecek prediksi cuaca di hari itu.
Saya juga kembali teringat kejadian siswa pramuka di Sleman yang terseret arus sungai beberapa tahun lalu. Di tengah kegiatan susur sungai, hujan lebat datang dan mengakibatkan luapan air sungai. Ratusan siswa pun terseret arus besar sungai tersebut.
Bahwa peristiwa itu musibah adalah benar. Tapi kalau mau lebih berpresisi, itu terjadi karena sang pembina tidak mengecek atau mengabaikan prediksi cuaca hari itu. Buktinya, atas kejadian itu, tiga guru kemudian didakwa pasal kelalaian karena mengorbankan nyawa 10 siswa.
Ketidaktaatan pada presisi ini bisa kita lihat dalam banyak hal lainnya, misalnya pada berbagai kecelakaan kapal yang kelebihan muatan, termasuk kasus perahu yang tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Boyolali pada musim libur Lebaran lalu. Perahu yang sedianya hanya muat untuk 14 orang, tanpa presisi yang hati-hati dinaiki oleh 20 orang. Meskipun ada faktor lain, yaitu banyak orang yang berswafoto di ujung perahu, tapi itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak begitu taat pada presisi dan konsekuensinya.
Pola Kausalitas
Ketidaktaatan pada presisi ini bukan hanya soal kuantitatif, seperti waktu jadwal transportasi, prediksi cuaca, dan jumlah muatan kapal. Kehidupan sosial kita sehari-hari juga adalah soal presisi dari pola kausalitas, sebab-akibat, sederhana. Ketidaktaatan pada presisi data,punya konsekuensinya sendiri di kehidupan sosial kita.
Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ada banyak kasus viral seseorang yang marah-marah. Mulai dari ibu-ibu COD yang marah karena salah barang, mbak-mbak yang marah karena operasi lalu lintas, seorang ibu yang mengumpat dari dalam mobil, dan banyak kasus lainnya. Ujung dari semua itu adalah minta maaf.
Kasus itu sebenarnya bisa kita tarik pola kausalitasnya. Orang yang marah-marah dan direkam, kemungkinan besar, untuk tidak mengatakan selalu, akan viral. Pola itu membentuk presisi atau ketepatan kausalitas. Pola itu bisa saja meleset, sebagaimana prediksi cuaca yang tidak selalu tepat; orang bisa saja "aman" dan tidak viral karena sudah marah-marah dan direkam orang.
Tetapi, dari kasus-kasus itu orang bisa belajar untuk lebih hati-hati bersikap. Ada preseden buruk ketika orang marah, apalagi di ruang publik. Bukannya menuai solusi, malah memanen masalah baru. Ujung-ujungnya adalah klarifikasi dan minta maaf atas kesalahannya.
Anehnya, memang, meski sudah banyak kasus sejenis, orang tidak lekas belajar dalam bersikap. Sebagaimana banyak kasus viral karena penyelenggaraan acara yang mengundang banyak orang, masih saja ada oknum manusia yang menggelar pesta ulang tahun dan abai pada protokol pencegahan penyebaran virus di saat pandemi begini, terlepas siapapun inisiatornya.
Kita tidak perlu menunggu pejabat lainnya melakukan hal yang sama untuk menguji presisi kausalitas ini. Kasus-kasus begitu bisa ditebak cerita akhirnya, yaitu klarifikasi dan minta maaf. Bukan apa-apa, hanya saja, sekali lagi, itu menunjukkan bahwa orang-orang kita masih tidak cukup percaya pada presisi atas kasus-kasus yang terjadi.
Mukh. Imron Ali Mahmudi alumni Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia
