.webp)
Infrastruktur merupakan salah satu roda utama penggerak pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dari alokasi pembiayaan APBN, publik, swasta, pinjaman luar negeri, dan penugasan, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional. Tanpa ada pembangunan infrastruktur yang konsisten dan tumbuh, pemerintah sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari anggaran APBN 2021, Menteri Keuangan menetapkan Rp 417 triliun atau naik 48% dari tahun 2020.
Menurut Kwik Kian Gie, semasa masih menjadi anggota kabinet (2002), secara ekonomi makro ketersediaan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, lalu secara ekonomi mikro ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi, peningkatan biaya hidup, dan kesejahteraan rakyat. Memang manfaat pembangunan infrastruktur berjangka panjang dan mahal.
Setelah Reformasi, pembangunan infrastruktur di Indonesia nyaris terhenti karena selain munculnya krisis multi-dimensi pada tahun 1998 juga kebijakan pemerintah saat itu tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur tetapi pemulihan ekonomi pascakrisis. Pembangunan infrastruktur secara masif baru kembali dimulai saat Joko Widodo menjadi Presiden VII Republik Indonesia (2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dampak dari masifnya pembangunan infrastruktur dan untuk menghindari persoalan besar selepas 2024. Saran saya Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, harus segera melakukan audit infrastruktur tahun ini supaya dapat diambil langkah-langkah antisipasi jika ada yang kurang proper, mumpung masih ada waktu.
Bermasalah
Pembangunan infrastruktur tidak boleh asal bangun atau tanpa perencanaan matang karena jika asal-asalan dan terburu-buru, dampaknya akan sangat dahsyat jika infrastruktur yang dibangun "mangkrak" atau cepat hancur. Pembangunan infrastruktur yang asal bangun, selain terjadi pemborosan anggaran, manfaat untuk publik tidak ada, bahkan akan muncul kemiskinan absolut masyarakat di sekitar wilayah pembangunan infrastruktur. Kalau itu yang terjadi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak terjadi, serta dikhawatirkan akan memunculkan krisis ekonomi.
Pembangunan infrastruktur di beberapa daerah masif dilakukan oleh pemerintah, tidak saja di Jawa tetapi juga di berbagai lokasi termasuk di Papua dan daerah Indonesia Timur lainnya. Dari pantauan saya, baik secara kebijakan maupun tinjauan langsung lapangan, terus terang khawatir dengan kondisi proyek yang sudah dan sedang dibangun. Saya khawatir banyak proyek infrastruktur yang akan bermasalah dalam waktu tidak terlalu lama, khususnya dalam hal efektivitas serta keberlanjutannya.
Persoalan yang muncul juga beragam, mulai dari kualitas bangunan/konstruksi yang buruk hingga munculnya kluster miskin baru sebagai akibat adanya alih fungsi lahan yang masif. Pemilik lahan mendapatkan ganti untung yang jumlahnya fantastis, sehingga kondisi sosial mereka berubah menjadi orang kaya baru (OKB). Mereka membelanjakan uang ganti untung untuk membeli berbagai barang konsumtif seperti kendaraan bermotor, elektronik dan sebagainya. Mereka tidak sadar ketika uangnya habis dibelanjakan, mereka akan jatuh miskin absolut karena tidak lagi punya sawah atau kebun yang selama ini menghidupi mereka.
Dari pantauan lapangan selama ini, saya juga menemukan bahwa dalam pembangunan infrastruktur, pemilik proyek belum melibatkan antropolog secara aktif. Tugas antropolog adalah untuk memahami peran dan sifat manusia pada lingkungannya. Ilmu antropologi sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan lingkungan atau alih lahan yang terjadi karena pembangunan infrastruktur. Melalui analisis seorang antropolog, optimalisasi pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat dapat dioptimalkan.
Sebagai contoh, tidak optimalnya pembangunan jalan Trans Papua bagi masyarakat Papua seharusnya dapat diantisipasi melalui kajian para antropolog. Masyarakat Papua di pedalaman budayanya berjalan kaki, bukan naik angkutan darat. Akibatnya pembangunan Trans Papua kurang bermanfaat bagi masyarakat pedalaman Papua. Namun Trans Papua lebih bermanfaat bagi perambah hutan atau penambang yang datang dari luar Papua.
Begitu pula dengan pembangunan pelabuhan laut dan bandara. Kegagalan tol laut, khususnya di Indonesia Timur menyebabkan banyak pelabuhan pengumpan yang tidak atau sedikit didatangi kapal, akibatnya banyak pelabuhan hancur dalam waktu singkat. Lalu banyak pelabuhan dibangun tetapi minim akses, sehingga pelabuhan yang dibangun dengan dana APBN/D mubazir karena tidak ada kapal yang singgah secara rutin. Begitu pula dengan bandara. Ujung-ujungnya karena keterbatasan akses logistic, harga komoditas di daerah terpencil/terluar tetap mahal dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tidak juga tumbuh.
Lalu ada pelabuhan dan/atau bandara yang dibangun dengan dana pinjaman luar negeri dan hampir selesai sebagai pelabuhan atau bandara megah; namun akses utamanya (jalan tol atau kereta api) belum ada. Bahkan pembebasan tanahnya pun masih belum jelas kapan selesai. Misalnya Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan sebagainya. Akibatnya fungsi pelabuhan dan/atau bandara sebagai salah satu infrastruktur logistik belum bisa digunakan secara optimal. Jadi pantas kalau Presiden belum lama ini marah di hadapan para Menteri.
Sedangkan jalan tol, baik Trans Jawa maupun Trans Sumatra dan trans-trans lain di Indonesia, juga secara ekonomi belum dapat diandalkan dan kualitasnya juga buruk. Mayoritas jalan tol menggunakan permukaan statis dengan menggunakan beton, bukan aspal yang dinamis dengan tujuan supaya jalan tol lebih tahan lama hingga 30 tahun. Namun apa yang terjadi? Ternyata dalam kurun waktu dua tahun saja sudah banyak masalah, selain bergelombang juga berlobang, longsor, dan sebagainya. Sementara yang dibangun puluhan tahun lalu oleh kontraktor asing kondisinya masih prima dan dapat digunakan secara optimal, misalnya Tol Jagorawi.
Buruknya kondisi tol yang dibangun sekitar 20 tahun terakhir menyebabkan biaya operasi dan perawatannya tinggi, misalnya Jalan Tol Cipularang, Cipali, Kanci Pejagan, dan lain-lain. Selain merugikan operator juga membahayakan keselamatan pengguna. Jadi jangan heran jika kecelakaan di jalan tol tinggi.
Keluhan Presiden mengenai adanya bendungan atau waduk yang tidak mempunyai saluran sekunder dan tersier menyebabkan air dari bendungan tidak dapat untuk mengairi persawahan sekitar, tentunya juga sangat memprihatinkan dan merugikan negara. Kok bisa? Memangnya yang bangun bendungan-bendungan bukan tenaga ahli sipil, hidrologi, pertanian, dan sebagainya? Aneh, tapi nyata.
Langkah Strategis
Untuk menjawab komplain Presiden itu, maka Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah harus segera melakukan audit infrastruktur. Sehingga, bisa ditemukan berbagai kekurangan dari program pembangunan infrastruktur dan kemudian diperbaiki demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.
Hasil audit harus disampaikan kepada Presiden secepatnya tahun ini, supaya temuan-temuan yang berpotensi menjadi masalah hukum dapat diantisipasi dini dan dilakukan perbaikan at any cost.
Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen
(mmu/mmu)
